RUU Pembatasan Uang Kartal

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal(“RUU Uang Kartal”), yang dijadikan prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016.[1]
 
RUU Uang Kartal bertujuan untuk mewujudkan cashless society melalui pembatasan penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam)[2] untuk transaksi di Indonesia, meliputi pengecualian, pengawasan, dan evaluasi. RUU Uang Kartal juga menyinggung sanksi apabila terjadi pelanggaran.
 
Sebelumnya, ketentuan mengenai pembatasan uang kartal telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1946tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank (“UU 1946”).
 
RUU Uang Kartal akan berlaku bagi seluruh pihak yang bertransaksi di Indonesia atau bertransaksi dengan subyek hukum Indonesia, termasuk bank dan penyedia jasa keuangan (“PJK”).[3]
 
Pembatasan
Transaksi dalam satu hari dengan jumlah minimal Rp 100 juta (atau setara dalam mata uang asing) wajib menggunakan mekanisme nontunai.[4] Setiap transaksi berupa penjualan, penarikan, pencairan dan pembayaran, serta penyimpanan uang kertas dan/atau logam.[5]
 
Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh pihak, termasuk PJK dan penyedia barang/jasa.[6] Selain itu, para pihak wajib menolak transaksi yang melanggar kewajiban penggunaan nontunai.[7]
 
Pengecualian
Kewajiban untuk menggunakan mekanisme nontunai tidak berlaku untuk transaksi berikut:[8]
a.      Transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah atau Bank Indonesia;
b.      Transaksi antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing;
c.       Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
d.      Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain pada negara;
e.      Transaksi untuk melaksanakan putusan pengadilan;
f.        Transaksi kegiatan pengolahan uang;
g.      Transaksi untuk biaya pengobatan;
h.      Transaksi pada saat terjadi bencana alam;
i.        Transaksi dalam rangka operasi penegak hukum;
j.        Transaksi lain yang ditetapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”)
 
Apabila transaksi diatas terjadi antara PJK dan penyedia barang/jasa, maka pihak yang melakukan transaksi wajib mengisi formulir yang memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi. Formulir tersebut akan diserahkan kepada PJK dan penyedia jasa/barang yang terkait beserta dokumen pendukung.[9]
 
PJK dan penyedia barang/jasa wajib menolak transaksi apabila pihak yang akan bertransaksi tidak bersedia memberikan informasi sesuai RUU Uang Kartal. Selain itu, PJK wajib:[10]
a. Menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan; dan
b. Menyimpan informasi dan dokumen paling singkat lima tahun sejak berakhirnya transaksi atau berakhirnya hubungan usaha.
 
Kewajiban Pelaporan
PJK dan penyedia barang/jasa wajib melaporkan pihak-pihak yang menolak penggunaan mekanisme nontunai untuk transaksi berjumlah Rp 100 juta atau lebih dalam satu hari. Pelaporan harus diserahkan kepada PPATK paling lama tiga hari setelah penemuan unsur transaksi keuangan yang mencurigakan.[11]
 
Berdasarkan Pasal 1 (8) dalam Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2015tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang,[12] transaksi keuangan yang mencurigakan meliputi:
a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi kepada PPATK;
c. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi yang diminta oleh PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 
Sanksi
Para pihak yang melanggar batas yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berupa:[13]
a. Teguran tertulis;
b. Pengumuman kepada publik; dan/atau
c. Denda administrative sebesar: (i) 30% dari jumlah transaksi paling banyak RP 1 milyar; atau (ii) 40% dari jumlah transaksi, jika pelanggaran terjadi dalam kurun waktu 1 tahun setelah dikenai denda administratif.  
 
Sanksi administratif di atas juga berlaku untuk pelanggaran oleh PJK dan penyedia barang/jasa. Namun, RUU Uang Kartal belum menetapkan persentase denda administratif.[14]
 
Ketentuan Peralihan
Setiap ketentuan dalam perjanjian yang menggunakan uang kartal sebagai alat pembayaran wajib disesuaikan dengan RUU Uang Kartal paling lambat enam bulan setelah berlaku. Jika tidak klausul perjanjian dinyatakan batal.[15]
 
Apabila RUU Uang Kartal mulai berlaku, maka RUU Uang Kartal akan mencabut dan menggantikan UU 1946.
 
RUU Uang Kartal saat ini dalam proses pembahasan oleh Menteri dan pihak terkait, dan akan diubah menurut proses pembahasan._CD