Rabu, Agustus 12, 2015 | Issue Number : 2697

Penggunaan Mata Uang Asing Untuk Transaksi Berjangka

Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) telah menerbitkan Surat Edaran No. 104/BAPPEBTI/SE/07/2015 tentang Penggunaan Valuta Asing Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (“Edaran”).

Edaran memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan mata uang asing dalam transaksi berjangka. Kepastian ini diperlukan setelah Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia[1] (“Peraturan BI”), yang mewajibkan seluruh aktivitas transaksi pada wilayah Indonesia menggunakan rupiah.[2]

Edaran baru berlaku bagi pihak dalam transaksi berjangka komoditi, meliputi:
a.      Bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
b.      Pialang berjangka, pedagang berjangka dan pihak yang berwenang;
c.       Individu, korporasi, dan usaha bersama yang dapat juga berperan sebagai konsumen atau pengelola dana; dan
d.      Bank yang mengelola dana konsumen, dana kompensasi, dan dana pengelola.

Transaksi Berjangka Dengan Mata Uang Asing
Peraturan BI mewajibkan individu dan perusahaan[3] untuk menggunakan mata uang rupiah saat melakukan transaksi di Indonesia, seperti transaksi dengan tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan transaksi keuangan lainnya.[4]

Namun, kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku untuk transaksi yang melalui undang-undang dapat menggunakan mata uang asing[5] dan Peraturan BI mengizinkan untuk transaksi menggunakan mata uang asing dalam situasi tersebut.

Salah satu transaksi yang dikecualikan adalah transaksi berjangka, yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan diubah terakhir kali melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (“UU Perdagangan Berjangka”).[6] Edaran memastikan bahwa transaksi perdagangan berjangka dapat tetap menggunakan mata uang asing.

Perdagangan berjangka itu sendiri adalah perdagangan komoditi dengan menggunakan kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.[7] Sebagian dari perdagangan ini dapat dilunaskan menggunakan mata uang asing.[8]

Saat ini, perdagangan komoditi dalam transaksi berjangka adalah sebagai berikut:[9]
a.      Untuk kontrak berjangka: produk pertanian dan perkebunan, produk pertambangan dan energi, produk industri, produk perikanan, dan produk keuangan;
b.      Untuk Kontrak derivatif Syariah: produk yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; dan
c.       Untuk kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif Syariah yang diperdagangkan melalui sistem perdagangan lainnya, berdasarkan: index saham, index emas, mata uang asing, dan saham asing.

Surat Edaran telah berlaku sejak 7 Juli 2015._CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda