| Issue Number : 2696

Larangan Impor Baju Bekas

Kementerian Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 51/M-DAG/PER/7/2015tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Peraturan”) dalam rangka mencegah pemakaian baju bekas yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.[1] Hingga akhir ini, Peraturan melarang pihak manapun untuk mengimpor baju bekas.
 
Larangan
Sebelum penerbitan Peraturan baru, Menteri telah mengatur kondisi seluruh barang impor harus dalam keadaan baru.[2]Sebaliknya, barang bekas dapat diimpor berdasarkan kewenangan Menteri dan/atau usulan dari instansi pemerintahan lainnya.[3]
 
Namun, berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan, seluruh pakaian bekas dinyatakan dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Pakaian bekas dirujukkan untuk produk tekstil yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.[4]
 
Namun larangan ini tidak berlaku untuk baju bekas yang diimpor sebagai kepemilikan pribadi saat seseorang melakukan perjalanan dari luar negri ke Indonesia.[5]
 
Konsekuensi
Baju bekas yang diimpor ke dalam negeri setelah Peraturan Menteri berlaku wajib dimusnahkan dan importir akan dikenakan sanksi administratif, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Sanksi pidana jatuh dibawah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.
 
Peraturan diberlakukan pada tanggal 9 September 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kementerian Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 51/M-DAG/PER/7/2015tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Peraturan”) dalam rangka mencegah pemakaian baju bekas yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.[1] Hingga akhir ini, Peraturan melarang pihak manapun untuk mengimpor baju bekas.
 
Larangan
Sebelum penerbitan Peraturan baru, Menteri telah mengatur kondisi seluruh barang impor harus dalam keadaan baru.[2]Sebaliknya, barang bekas dapat diimpor berdasarkan kewenangan Menteri dan/atau usulan dari instansi pemerintahan lainnya.[3]
 
Namun, berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan, seluruh pakaian bekas dinyatakan dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Pakaian bekas dirujukkan untuk produk tekstil yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.[4]
 
Namun larangan ini tidak berlaku untuk baju bekas yang diimpor sebagai kepemilikan pribadi saat seseorang melakukan perjalanan dari luar negri ke Indonesia.[5]
 
Konsekuensi
Baju bekas yang diimpor ke dalam negeri setelah Peraturan Menteri berlaku wajib dimusnahkan dan importir akan dikenakan sanksi administratif, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Sanksi pidana jatuh dibawah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.
 
Peraturan diberlakukan pada tanggal 9 September 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info