Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 diterbitkan dalam rangka mendukung impor tekstil dalam negri, dan menyesuaikan dengan ketentuan impor pada Buku Tarif Kepabeanan 2012. Selain itu, Peraturan 2015 memperbarui ketentuan impor untuk beberapa tekstil dan produk tekstil yang dapat ditemukan dalam Lampiran Peraturan 2015.
Sebelumnya, impor yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. 23/M-DAG/PER/6/2009, dan diubah dalam Peraturan Menteri No. 02/M-DAG/PER/1/2010(bersama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”).
Peraturan 2015 berlaku bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam impor tekstil dan produk tekstil ke dalam negri.
Perizinan
Peraturan 2015 membatasi tekstil dan produk tekstil (“TPT”) yang dapat diimpor ke Indonesia.[1] TPT hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang diakui sebagai importir produsen tekstil dan produk tekstil (importir produsen – “IP-TPT”)[2] oleh Menteri.[3]
Guna mendapatkan pengakuan, pemohon wajib mengajukan permohonan elektronik kepada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (“UPTP I”) melalui http://inatrade.kemendag.go.idbeserta:[4]
a. Izin usaha industri/tanda daftar industri atau izin usaha lain yang setara;
b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
e. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Dalam waktu lima hari setelah mendapatkan permohonan lengkap, Koodinator Pelaksana UPTP I akan menyampaikan pemberitahuan terkait dengan pengakuan. Jika tidak, maka permohonan ditolak.[5]
Selain itu, pengakuan dapat diubah apabila terdapat perubahan terhadap:[6]
a. Infomasi yang terdapat dalam dokumen permohonan seperti yang tertera diatas (dari poin “a” hingga “d”); atau
b. Informasi mengenai pos tariff/HS, jenis, volume, dan/atau pelabuhan tujuan impor suatu produk.
Guna memperoleh perubahan pengakuan, IP-TPT wajib mengajukan permohonan elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, beserta: (i) dokumen asli pengakuan; dan (ii) dokumen atau rekomendasi yang terkait. Koordinator Pelaksana UPTP I akan menerbitkan perubahan pengakuan dalam waktu lima hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.[7]
Selain itu, pengakuan juga dapat dibekukan atau dicabut dalam situasi sebagai berikut:[8] ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku