| Issue Number : 2692

Aturan Situs Internet Bagi Perusahaan Terbuka

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015  tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 mewajibkan perusahaan publik (“Perusahaan”) untuk memiliki situs web resmi sebagai sarana untuk menyediakan informasi terkait dengan perusahaan dan kegiatannya bagi masyarakat.[1]
 
Peraturan 2015 berlaku bagi seluruh Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.[2]
 
Kewajiban atas Situs Web
Perusahaan wajib memastikan bahwa situs web resmi dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Selain itu, alamat situs web harus mencerminkan indentitas unik perusahaan.[4]
 
Situs web wajib tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila dibutuhkan, bahasa asing lainnya dapat digunakan.[5] Patut diketahui apabila terjadi masalah mengenai penafsiran antara versi situs Indonesia dan Inggris, maka versi Indonesia akan dijadikan acuan.[6]
 
Informasi yang tersaji pada situs web perusahaan wajib terbuka untuk umum, menyediakan informasi terkini mengenai kegiatan perusahaan, dan diperbaharui secara teratur. Perusahaan tidak diperbolehkan menyediakan informasi menyesatkan, dan dianjurkan untuk menyajikan informasi secara jelas dan mudah diakses.[7]
 
Daftar informasi lengkap wajib disajikan dalam situs web perusahaan yang meliputi:
 

No. Penggolongan[8] Informasi yang Disediakan
1. Informasi umum[9] a.      Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), alamat pabrik (jika ada);
b.      Riwayat singkat;
c.       Struktur organisasi;
d.      Kepemilikan perusahaan, meliputi uraian pemegang saham dan persentase kepemilikan (diperbaharui tiap bulan), skema atau diagram yang menggambarkan penggolongan vertikal dalam perusahaan dari pemegang saham hingga pemilik individu, dan uraian daftar perusahaan asosiasi (jika ada);
e.      Struktur grup emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagan yang meliputi perusahaan dalam grup emiten;
f.        Profil personil pengelola perusahaan (meliputi foto, nama, riwayat jabata, dsb.);
g.      Nama dan alamat akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan emiten, atau pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek perusahaan (jika ada);
h.      Anggaran Dasar.
2. Pemodal/investor[10] a.      Prospektus penawaran umum;
b.      Laporan tahunan untuk periode lima tahun terakhir;
c.       Informasi keuangan, meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan ikhtisar data keuangan penting (pendapatan, laba bruto, laba rugi, dsb.), untuk periode lima tahun terakhir;
d.      Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meliputi pengumuman dan pemanggilan, ringkasan risalah RUPS, dsb.;
e.      Informasi saham, seperti jumlah saham beredar, atau pemecahan saham (jika ada), dsb.;
f.        Informasi dan sukuk terkait dengan hutang perusahaan, seperti nilai terhutang, hasil pemeringkatan, dsb.;
g.      Dividen Perusahaan;
h.      Informasi untuk investor, media, dan publik secara terbuka, dan/atau analis (jika ada);
i.        Aksi korporasi yang dilakukan perusahaan publik, serta tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap emiten (jika ada), seperti kuasi reorganisasi, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, dsb;
j.        Informasi atau fakta material selain yang telah diungkapkan oleh Peraturan 2015.
3. Tata kelola perusahaan[11] a.      Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
b.      Tata cara terhadap Sekertaris perusahaan, seperti pengangkatan, pemberhentian, dan/atau apabila terjadi kekosongan pada bagian tersebut, dsb.;
c.       Piagam Unit Audit Internal;
d.      Kode etik;
e.      Pedoman kerja komite;
f.        Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
g.      Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk;
h.      Kebijakan manajemen risiko;
i.        Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);
j.        Kebijakan anti korupsi (jika ada);
k.      Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan
l.        Kebijakan peningkatan kemampuan vendor (jika ada)
4. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility - “CSR”)[12] Informasi mengenai kebijakan CSR, jenis program, dan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk CSR pada aspek:
a.      Lingkungan hidup;
b.      Praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
c.       Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
d.      Tanggung  jawab produk dan/atau layanan, serta informasi pendukung.
 
Perusahaan mempunyai jangka waktu enam bulan sejak berlakunya Peraturan 2015 untuk mendirikan situs web sesuai dengan kewajiban yang tertera.[13]
 
Sanksi Administratif......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015  tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 mewajibkan perusahaan publik (“Perusahaan”) untuk memiliki situs web resmi sebagai sarana untuk menyediakan informasi terkait dengan perusahaan dan kegiatannya bagi masyarakat.[1]
 
Peraturan 2015 berlaku bagi seluruh Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.[2]
 
Kewajiban atas Situs Web
Perusahaan wajib memastikan bahwa situs web resmi dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Selain itu, alamat situs web harus mencerminkan indentitas unik perusahaan.[4]
 
Situs web wajib tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila dibutuhkan, bahasa asing lainnya dapat digunakan.[5] Patut diketahui apabila terjadi masalah mengenai penafsiran antara versi situs Indonesia dan Inggris, maka versi Indonesia akan dijadikan acuan.[6]
 
Informasi yang tersaji pada situs web perusahaan wajib terbuka untuk umum, menyediakan informasi terkini mengenai kegiatan perusahaan, dan diperbaharui secara teratur. Perusahaan tidak diperbolehkan menyediakan informasi menyesatkan, dan dianjurkan untuk menyajikan informasi secara jelas dan mudah diakses.[7]
 
Daftar informasi lengkap wajib disajikan dalam situs web perusahaan yang meliputi:
 

No. Penggolongan[8] Informasi yang Disediakan
1. Informasi umum[9] a.      Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), alamat pabrik (jika ada);
b.      Riwayat singkat;
c.       Struktur organisasi;
d.      Kepemilikan perusahaan, meliputi uraian pemegang saham dan persentase kepemilikan (diperbaharui tiap bulan), skema atau diagram yang menggambarkan penggolongan vertikal dalam perusahaan dari pemegang saham hingga pemilik individu, dan uraian daftar perusahaan asosiasi (jika ada);
e.      Struktur grup emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagan yang meliputi perusahaan dalam grup emiten;
f.        Profil personil pengelola perusahaan (meliputi foto, nama, riwayat jabata, dsb.);
g.      Nama dan alamat akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan emiten, atau pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek perusahaan (jika ada);
h.      Anggaran Dasar.
2. Pemodal/investor[10] a.      Prospektus penawaran umum;
b.      Laporan tahunan untuk periode lima tahun terakhir;
c.       Informasi keuangan, meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan ikhtisar data keuangan penting (pendapatan, laba bruto, laba rugi, dsb.), untuk periode lima tahun terakhir;
d.      Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meliputi pengumuman dan pemanggilan, ringkasan risalah RUPS, dsb.;
e.      Informasi saham, seperti jumlah saham beredar, atau pemecahan saham (jika ada), dsb.;
f.        Informasi dan sukuk terkait dengan hutang perusahaan, seperti nilai terhutang, hasil pemeringkatan, dsb.;
g.      Dividen Perusahaan;
h.      Informasi untuk investor, media, dan publik secara terbuka, dan/atau analis (jika ada);
i.        Aksi korporasi yang dilakukan perusahaan publik, serta tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap emiten (jika ada), seperti kuasi reorganisasi, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, dsb;
j.        Informasi atau fakta material selain yang telah diungkapkan oleh Peraturan 2015.
3. Tata kelola perusahaan[11] a.      Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
b.      Tata cara terhadap Sekertaris perusahaan, seperti pengangkatan, pemberhentian, dan/atau apabila terjadi kekosongan pada bagian tersebut, dsb.;
c.       Piagam Unit Audit Internal;
d.      Kode etik;
e.      Pedoman kerja komite;
f.        Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
g.      Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk;
h.      Kebijakan manajemen risiko;
i.        Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);
j.        Kebijakan anti korupsi (jika ada);
k.      Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan
l.        Kebijakan peningkatan kemampuan vendor (jika ada)
4. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility - “CSR”)[12] Informasi mengenai kebijakan CSR, jenis program, dan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk CSR pada aspek:
a.      Lingkungan hidup;
b.      Praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
c.       Pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
d.      Tanggung  jawab produk dan/atau layanan, serta informasi pendukung.
 
Perusahaan mempunyai jangka waktu enam bulan sejak berlakunya Peraturan 2015 untuk mendirikan situs web sesuai dengan kewajiban yang tertera.[13]
 
Sanksi Administratif......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info