Pembayaran PPh Non-Migas dengan Dolar AS

Direktur Jenderal Pajak berserta Direktur Jenderal Pembendaharaan telah menerbitkan Peraturan Bersama No. PER-26/PJ/2015 and PER-15/PB/2015tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Non-Migas Dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat (“Peraturan Bersama 2015”).[1]Peraturan Bersama 2015 menyediakan pedoman bagi para wajib pajak yang dipersilahkan untuk membarar pajak penghasilan non-migas dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD).
 
Sebelumnya, hal yang sama telah diatur dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-60/A/1999 and KEP-306/PJ./1999(“Keputusan Bersama 1999”).
 
Pembayaran melalui BankTertunjuk
Pada umumnya, pembayaran pajak dan deposito wajib diserahkan dalam bentuk rupiah (IDR). Namun, terdapat beberapa pengecualian yang dapat terjadi dalam keadaan seperti:[2]
a.      Pajak penghasilan akhir dan pajak penghasilan dibawah Pasal 25 dan Pasal 29 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan, dan telah diubah dalam UU No. 36 Tahun 2008;[3] dan
b.      Bagi yang memiliki surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam bentuk USD.
 
Pengecualan ini hanya berlaku kepada wajib pajak yang telah mendapatkan perizinan untuk memakai bahasa Inggris dan USD dalam kepentingan pembukuannya.[4]
 
Wajib pajak yang berkeinginan untuk membayar dalam bentuk USD wajib melakukan kewajibannya ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara(“BUN”), yang kerap disebut sebagai “Bank Persepsi Mata Uang Asing Tertunjuk” (“BankTertunjuk”). Pembayaran dengan menggunakan ID wajib mengkonversikannya menjadi USD dengan kurs yang ditetapkan pada saat pembayaran dilakukan, seperti yang telah ditentukan oleh keputusan menteri.[5]
 
Dalam Peraturan Bersama 2015, pembayaran juga dapat dilakukan melalui bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran atas penerimaan negara non-impor, termasuk pajak, cukai dalam negri, dan penerimaan bukan pajak.[6]  
 
Pembayaran melalui Bank Tertunjuk wajib desertakan dengan surat setoran pajak atau dokumen administrative lainnya yang dilihat sama rata dengan surat yang ditunjuk. Kewajiban pajak akan dianggap lunas setelah wajib pajak menerima bukti penerimaan negara dari bank tertunjuk.[7]
 
Patut diketahui bahwa pembayaran PPh non-migas tidak akan dianggap sebagai pembayaran pajak penghasilan apabila dilakuan setelah 30 Juli 2015.[8]
 
Pembayaran melalui Rekening Giro Kas Negara
Para wajib pajak dapat juga melakukan PPh non-migas dalam bentuk USD melalui rekening Giro pada kas negara di Bank Indonesia (BI). Nomor rekening Giro tersebut adalah 600.500411980.[9] Sebelum melakukan transfer pembayaran, wajib pajak patut melapor kepada BI dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (“Direktorar”)[10] seputar keingingan membayar melalui rekening Giro.[11]  
 
Setelah transfer pembayaran selesai, wajib pajak patut meminta bukti pembayaran dari bank tersebut. Fotokopi bukti pembayaran dianjurkan untuk disertakan dalam pembayaran pajak yang telah dilunaskan oleh wajib pajak dalam bahasa Inggris dan diserahkan ke Kantor Pajak dimana wajib pajak terdaftar.[12]
 
Setelah itu, Kantor Pajak akan menerbitkan bukti penerimaan surat, meski kewajiban pajak akan tertera lunas dan selesai setelah pembayaran tercatat dalam rekening Giro.[13]
 
Patut diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan melalui rekening Giro kas negara hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juli 2015. Setelah itu, Direktur Jenderal Pembendaharaan wajib menutup rekening tersebut sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.[14]
 
Peraturan Bersama ini menghapus dan menggantikan Keputusan Bersama 1999.
 
Peraturan Bersama telah ditetapkan sejak 19 Juni 2015._CD