Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 45/M-DAG/PER/6/2015tentang Ketentuan Impor Ban (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 bertujuan untuk mendukung verifikasi impor ban pada pelabuhan tempat pembongkaran, serta kewajiban melapor.
Sebelumnya, ketentuan mengenai impor ban diatur dalam Peraturan Menteri No. 40/M-DAG/PER/12/2011(“Peraturan 2011”).
Peraturan 2015 berlaku bagi seluruh importir dan distributor ban di Indonesia.
Pengakuan
Produk ban dan peralatan dalam Peraturan 2015 hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan pengakuan sebagai:[1]
a. Importir produsenban(“IP-Ban”), apabila pelaku usaha dalam kegiatan tersebut menggunakan produk untuk melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan; atau
b. Importir terdaftar(“IT-Ban”), apabila pelaku usaha dalam kegiatan tersebut memperdagangkan/memindahtangankan produ impor; atau
c. Produsen importir, apabila pelaku usaha dalam kegiatan tersebut melakukan impor hanya untuk percobaan pasar yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
Mendapatkan Penetapan
Untuk mendapatkan pengakuan di atas, pelaku usaha wajib menyerahkan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negri (“Direktur Jenderal”) bersama dengan beberapa dokumen pendukung:
a. Untuk IP-Ban: akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), fotokopi angka pengenal importir produsen (API-P), rencana impor barang dalam 1 tahun, rekomendasi dari Direktur Jenderal Indiustri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian;[2]
b. Untuk IT-Ban: akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), fotokopi angka pengenal importir umum (API-U), dan dokumen penguat bukti kepemilikan alat transportasi untuk mengelola produk impor;[3]dan
c. Untuk produsen importir: tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan surat pernyataan bersedia melakukan re-ekspor apabila ban yang diimpor tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan dalam penetapan segabai produsen importir ban.[4]
Dalam lima hari setelah menerima permohonan lengkap, Direktur Jenderal akan menerbitkan pengkuan. Jika tidak lengkap, permohonan akan tertolak.[5]Pengakuan berlaku selama: (i) satu tahun untuk IP-Ban; (ii) tiga tahun untuk IT-Ban; dan (iii) enam bulan untuk produsen importer, yang dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan.[6]
Patut diketahui bahwa penetapan dapat dicabut karena beberapa alasan, diantarnya:[7]
a. Informasi yang tercantum dalam penetapan telah dirubah;
b. Penyampaian data yang tidak benar diserahkan pada tahap permohonan;
c. Mengimpor produk ban yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam dikumen impor ban;
Peraturan 2011 tidak mencantumkan ketentuan mengenai mendapatkan penetapan dengan tujuan impor ban.
Persetujuan Impor
Selain penetapan, IT-Ban pun wajib mendapatkan persetujuan impor dengan menyerahkan permohonan kepada Direktur Jenderal beserta dokumen pendukung, termasuk:[8]
a. Fotokopi penetapan sebagai IT-Ban;
b. Rencan impor enam bulan;
c. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik luar negeri; dan
d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
Direktur Jenderal akan menyetujui atau menolak permohonan dalam waktu lima hari setelah pengajuan. Setelah diterbitkan, persetujuan tersebut berlaku untuk enam bulan.[9]
Verifikasi
Segala ban impor wajib melalui tahap verfikasi di pelabuhan pembongkaran, yaitu:[10]
a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Semayang di Balikpapan, Soekarno Hatta di Makassar, dan Sorong di Papua; dan/atau
b. Seluruh bandara internasional di Indonesia.
Verifikasi dilakukan oleh surveyor yang tunjuk oleh pemerintah guna melakukan verifikasi terhdapat informasi terkait, termasuk negara asal, waktu pengapalan, tipe dan ukuran barang, dan pelabuhan tujuan.[11]
Hasil dari tahap verifikasi akan dicantumkan dalam laporan yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam upaya pelaksanaan kewajiban bea. Selanjutnya, surveyor wajib menyerahkan laporan mengengai segala tahap verifikasi kepada Direktur Jenderal pada tanggal 15 setiap bulannya.[12]
Kewajiban Pelaporan
Importir yang telah mendapatkan pengakuan wajib menyusun laporan triwulan. Fotokopi laporan pun wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, besera fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.[13]
Selain itu, importir produsen ban juga wajib menyerahkan laporan tertulis mengenai perkembangan usaha.[14] Namun, Peraturan 2015 tidak mencantumkan jatuh tempo penyerahan laporan tersebut.
Selurh laporan yang tertera wajib diserahkan melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
Peraturan 2011 tidak mewajibkan importir untuk menyerahkan laporan tertulis.
Peraturan 2015 menghapus dan menggantikan Peraturan 2011.
Peraturan 2015 akan diberlaksanakan sejak tanggal 29 September 2015.CD
......