Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 90 Tahun 2015tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Diruang Udara Yang Dilayani Indonesia (“Peraturan 2015”).
Peraturan 2015 bertujuan untuk memastikan keamanaan dari pesawat udara tanpa awak—yang disebut sebgai drone—di Indonesia.[1] Peraturan 2015 mengatur pedoman bagi pihak yang akan mengoperasikan drone, yang mencakup batasan dan larangan, serta persyaratan perizinan dan tata cara.[2]
Batasan dan Larangan
Drone dapat dioperasikan di mana saja kecuali pada tempat-tempat tertentu seperti:[3]
a. Kawasan terlarang: kawasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi segala kegiatan penerbangan;
b. Kawasan terbatas: kawasan yang disediakan untuk kegiatan penerbangan pemerintahan dan dapat dipergunakan sementara untuk penerbangan sipil;
c. Kawasan keselamatan penerbangan: zona tertentu pada Bandar udara yang bersifat terlarang guna menjamin keselamatan penerbangan;
d. Ruang udara terkontrol (“controlled airspace”): ruang udara yang memanfaatkan lalu lintas penerbangan, informasi penerbangan, dan pelayanan kesiagaan; dan
e. Ruang udara tak terkontrol (“uncontrolled airspace”) diatas ketinggian 500 kaki (150 meters): ruang udara yang memanfaatkan pelayanan informasi penerbangan, pelayanan kesiagaan, dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan.
Apabila sebuah drone memakai kamera, maka drone tersebut tidak dapat beroperasi dalam batas 500 meter dari batas terluar suatu kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas. Selain itu, apabila pengendali drone wajib mendapatkan izin dari pemerintah daerah pada kawasan yang akan menjadi kawasan penerbangan.[4]
Selain itu, sebuah drone yang bertujuan menyemprot hama dan menabur benih hanya dapat dioperasikan pada areal pertanian atau perkebunan. Rencana penerbangan sebuah drone wajib menyebutkan kawasan-kawasan tempat pengoperasian dan memastikan bahwa tidak ada pendduk dalam jarak 500 meter dari areal terluar pada kawasan tersebut.[5]
Drone juga dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti patroli di kawasan teritori Indonesia, pemetaan, dan pengawasan cuaca. Apabila dipergunakan bagi tujuan ini, drone dapat dioperasikan diatas ketinggian 500 kaki setelah mendapatkan perizinan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Direktur Jenderal”).[6]
Persyaratan Perizinan dan Tata Cara
Untuk mendapatkan izin dari Direktur Jenderal, pengendali drone (operator) wajib mengajukan permohonan yang mencakup informasi sebagai berikut:[7]
a. Nama dan kontak operator;
b. Spesifikasi teknis dari airborne system dan ground system;
c. Tujuan dan maksud;
d. Rencana penerbangan;
e. Tata cara yang disertai apabila terjadi keadaan darurat, termasuk kegagalan komunikasi antara: (i) pengendali drone dan pemandu lalu lintas udara atau pemandu komukasi penerbangan; atau (ii) ground system andairborne system;
f. Perincian yang meliputi prosedur pengoperasian; dan
g. Informasi seputar kelayakan pengendali/operator drone.
Rancangan penerbangan tersebut pun wajib mencakup informasi sebagai berikut:[8]
a. Informasi identifikasi drone, cruising speed, cruising level dan ketahanan baterai;
b. Peralatan yang dibawa, e.g. kamera, penyemprot;
c. Titik lepas landas drone, termasuk rute penerbangan dan estimated operation time;
d. TItik pendaratan, termasuk total estimated time di udara;
e. TItik alternatif dan pendaratan;
f. Tujuan penerbangan, e.g. patrol, survey, kegiatan pertanian, ekspedisi, fotografi; dan
g. Jangkauan jelajak pengoperasian.
Permohonan penerbangan wajib diserahkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pengoperasian drone. Setelah mendapatkan izin, pengendali wajib berkordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan (unit navigasi) atas ruang udara tempat akan dilakukn pengoperasian.[9]
Apabila terjadi perubahan dalam rencana penerbangan, pengendali wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal selambatnya tujuh hari sebelum rencana baru dilaksanakan. Operator juga wajib melaporkan jika operasi drone dibatalkan.[10]
Peraturan ini berlaku sejak 12 Mei 2015.CD
......