| Issue Number : 2688

Ketentuan Baru Kewajiban Pelayanan Universal

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Univesal Telekomunikasi Dan Informatika (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 mengatur kewajiban pelayanan universal (“KPU”) di sektor telekomunikasi dan informatika (“TIK”).
 
Sebelum Peraturan 2015, ketentuan KPU untuk sektor TIK diatur dalam empat peraturan yang berbeda (disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.      Peraturan Menteri No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan dirubah dalam Peraturan Menteri No. 3/PER/M.KOMINFO/02/2010;
b.      Peraturan Menteri Ministerial Regulation No. 1 Tahun 2013 entang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;
c.       Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajian Pelayanan Universal; dan
d.      Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Kewajiban Pelayanan Universal.[1]
 
Peraturan 2015 terkait dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Direktur Jenderal”), Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (“BPPPTI”), serta badan usaha di sektor TIK.
 
Cakupan KPU
KPU pada bidang TIK mencakup kewajiban untuk menyediakan jasa telekomunikasi dan internet, infrastruktur dan kegiatan pendukung bagi:[2]
a.      Lokasi tertentu seperti dearah tertinggal, terpencil, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan dearah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana TIK; dan
b.      Kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan/atau dengan ketidakmampuan sosial secara ekonomi, sosial, atau gender.
 
Pelaksanaan KPU terdiri dari beberapa tahap:[3]
a.      Perencanaan oleh Direktur Jenderal dan BPPPTI;
b.      Pelaksanaan oleh BPPPTI, dengan bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.       Monitoring dan evaluasi oleh: (i) satuan pengawasan internaldalam bentuk laporan pengawasan internalpada sumber daya BPPPTI; (ii) Dewan Pengawas dalam bentuk laporan pengawasan pengelolaan teknis dan keuangan BPPPTI; dan (iii) Direktur Jenderal dalam bentuk laporan pengawasan kinerja teknis BPPPTI; serta
d.      Pembinaan oleh Menteri.
 
Perencanaan
Perencanaan KPU dapat didasarkan oleh:[4]
a.      Usulan dari: (i) satuan kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Menteri”); (ii) menteri lainnya atau lembaga pemerintahan; (iii) pemerintah daerah; (iv) penyelenggara telekomunikasi; (v) kelompok masyarakat; dan/atau
b.      Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK.
 
Direktur Jenderal akan melakukan evaluasi kebutuhan dari usulan yang diajukan pada aspek yang beragam, termasuk komitmen dari pengusul program, manfaat yang didapatkan, ketersediaan anggaran, tingkat resiko, dan perlibatan komunitas setempat. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal akan menertapkan garis besar program tahunan KPU.[5]   
 
Pelaksanaan Program KPU
Program tahunan yang tertera diatas akan menjadi dasar dari rencana tahunan BPPPTI tentang pelaksanaan KPU, yangharus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Guna mendapatkan persetujuan menteri, BPPPTI wajib mempersiapkan rencana pelaksanaan bagi tiap program KPU.[6]
 
BPPPTI wajib melaksanakan tiap program yang telah dipersetujui oleh Menteri dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dengan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:[7]
a.      Pengadaan barang/jasa;
b.      Kerjasama pemerintah dan swasta; dan/atau
c.       Bentuk penyediaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam upaya pelaksanaan program, BPPPTI wajib menyusun standar operasional prosedur untuk setiap program, dan rancangan kontrak yang terkait (termasuk penyelesaian perselisihan dan mekanisme pengawasan).[8] BPPPTI juga dapat bekerjasama dengan pihak lain guna mengoptimalisasi pemanfaatan KPU yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Direktur Jenderal dan kementerian. Lembaga pemerintahan, atau pemerintah daerah.[9]
 
Ketentuan Peralihan
Perjanjian kerjasama penyediaan KPU yang telah ada sebelumnya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu hingga masa akhir perjanjian, kecuali apabila terdapat ketentuan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[10] 
 
Peraturan 2015 menghapus dan menggantikan seluruh Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan 2015 telah ditetapkan semenjak 1 Juli 2015.CD 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Univesal Telekomunikasi Dan Informatika (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 mengatur kewajiban pelayanan universal (“KPU”) di sektor telekomunikasi dan informatika (“TIK”).
 
Sebelum Peraturan 2015, ketentuan KPU untuk sektor TIK diatur dalam empat peraturan yang berbeda (disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.      Peraturan Menteri No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan dirubah dalam Peraturan Menteri No. 3/PER/M.KOMINFO/02/2010;
b.      Peraturan Menteri Ministerial Regulation No. 1 Tahun 2013 entang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;
c.       Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajian Pelayanan Universal; dan
d.      Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Pada Kewajiban Pelayanan Universal.[1]
 
Peraturan 2015 terkait dengan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Direktur Jenderal”), Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (“BPPPTI”), serta badan usaha di sektor TIK.
 
Cakupan KPU
KPU pada bidang TIK mencakup kewajiban untuk menyediakan jasa telekomunikasi dan internet, infrastruktur dan kegiatan pendukung bagi:[2]
a.      Lokasi tertentu seperti dearah tertinggal, terpencil, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan dearah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana TIK; dan
b.      Kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan/atau dengan ketidakmampuan sosial secara ekonomi, sosial, atau gender.
 
Pelaksanaan KPU terdiri dari beberapa tahap:[3]
a.      Perencanaan oleh Direktur Jenderal dan BPPPTI;
b.      Pelaksanaan oleh BPPPTI, dengan bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.       Monitoring dan evaluasi oleh: (i) satuan pengawasan internaldalam bentuk laporan pengawasan internalpada sumber daya BPPPTI; (ii) Dewan Pengawas dalam bentuk laporan pengawasan pengelolaan teknis dan keuangan BPPPTI; dan (iii) Direktur Jenderal dalam bentuk laporan pengawasan kinerja teknis BPPPTI; serta
d.      Pembinaan oleh Menteri.
 
Perencanaan
Perencanaan KPU dapat didasarkan oleh:[4]
a.      Usulan dari: (i) satuan kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Menteri”); (ii) menteri lainnya atau lembaga pemerintahan; (iii) pemerintah daerah; (iv) penyelenggara telekomunikasi; (v) kelompok masyarakat; dan/atau
b.      Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK.
 
Direktur Jenderal akan melakukan evaluasi kebutuhan dari usulan yang diajukan pada aspek yang beragam, termasuk komitmen dari pengusul program, manfaat yang didapatkan, ketersediaan anggaran, tingkat resiko, dan perlibatan komunitas setempat. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal akan menertapkan garis besar program tahunan KPU.[5]   
 
Pelaksanaan Program KPU
Program tahunan yang tertera diatas akan menjadi dasar dari rencana tahunan BPPPTI tentang pelaksanaan KPU, yangharus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Guna mendapatkan persetujuan menteri, BPPPTI wajib mempersiapkan rencana pelaksanaan bagi tiap program KPU.[6]
 
BPPPTI wajib melaksanakan tiap program yang telah dipersetujui oleh Menteri dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dengan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:[7]
a.      Pengadaan barang/jasa;
b.      Kerjasama pemerintah dan swasta; dan/atau
c.       Bentuk penyediaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam upaya pelaksanaan program, BPPPTI wajib menyusun standar operasional prosedur untuk setiap program, dan rancangan kontrak yang terkait (termasuk penyelesaian perselisihan dan mekanisme pengawasan).[8] BPPPTI juga dapat bekerjasama dengan pihak lain guna mengoptimalisasi pemanfaatan KPU yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Direktur Jenderal dan kementerian. Lembaga pemerintahan, atau pemerintah daerah.[9]
 
Ketentuan Peralihan
Perjanjian kerjasama penyediaan KPU yang telah ada sebelumnya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu hingga masa akhir perjanjian, kecuali apabila terdapat ketentuan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[10] 
 
Peraturan 2015 menghapus dan menggantikan seluruh Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan 2015 telah ditetapkan semenjak 1 Juli 2015.CD 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info