| Issue Number : 2685

Pemerintah Perbarui Ketentuan Umum Impor

Kementerian Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 48/M-DAG/PER/7/2015tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (“Peraturan 2015”) dengan tujuan guna memberi acuan yang lebih transparan, terorganisir, efektif, efisien, serta berkesinambungan terhadap kegiatan impor.[1] Peraturan 2015 pun diharapkan dapat menanggulangi masalah berkepanjangan terhadap masa tunggu dan waktu pembukaan di pelabuhan laut.
 
Dengan mengingat masalah yang telah disebut, Peraturan 2015 memperbarui ketentuan impor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 54/MDAG/PER/10/2009(“Peraturan 2009”).
 
Peraturan 2015 berkaitan khususnya terhadap para importir.
 
Barang Impor
Semua jenis barang dapat diimpor ke Indonesia, dengan pengecualian apabila tertera dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku atau termasuk sebagai:[2]
a.      Barang yang dapat diimpor dengan batas, dalam arti kata kegiatan impor tersebut baru dapat terselesaikan setelah memperoleh: (i) pengakuan sebagai importer produsen; (ii) persetujuan impor; (iii) laporan surveyor; atau (iv) mekanisme perizinan impor lain;[3]
b.      Barang yang dikenakan larangan untuk impor.[4]
 
Barang harus diimpor dalam keadaan baru, walaupun Menteri dapat menentukan lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, kewenangan Menteri dan/atau rekomendasi dari instansi pemerintah lainnya.[5]
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 mengatur ketentuan dalam kegiatan impor bagi barang tertentu yang harus ditetapkan dalam peraturan kementerian guna menjaga keamanan nasional, lingkungan, kesehatan, perkembangan sosial dan ekonomi.[6] Namun, ketentuan tersebut tidak lagi diatur dalam Peraturan 2015.
 
Peraturan 2009 pun menetapkan bahwa barang impor menuju gudang berikat dan disebarkan ke daerah pabean, dapat terkena ketentuan impor.[7] Peraturan 2015 menghapus ketentuan tersebut.
 
Perizinan Impor
Kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (“API”).[8] Namun, para importer yang tidak mempunyai API pun dapat melakukan kegiatan impor dalam kondisi tertentu.[9] Peraturan 2015 tidak mejelaskan ketentuan dalam kondisi tertentu yang disebut.
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 menunjuk khusus kegiatan impor oleh importer tanpa API dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti yang ditentukan oleh Menteri.[10]
 
Selain API, importer harus mendapatkan perizinan impor khusunya bagi barang impor terbatas. Kelalaian dalam mendapatkan perizinan impor akan dikenakan:[11]
a.      Pembekuan API importir tersebut;
b.      Kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor tersebut; dan
c.       Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Secara keseluruhan, setiap importir harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kegiatan impor yang dapat diakses melalui http://inatrade.kemendag.go.id.[12]
 
Peraturan ini menghapus dan menggantikan Peraturan 2009.
 
Peraturan ini akan diberlaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Kementerian Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 48/M-DAG/PER/7/2015tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (“Peraturan 2015”) dengan tujuan guna memberi acuan yang lebih transparan, terorganisir, efektif, efisien, serta berkesinambungan terhadap kegiatan impor.[1] Peraturan 2015 pun diharapkan dapat menanggulangi masalah berkepanjangan terhadap masa tunggu dan waktu pembukaan di pelabuhan laut.
 
Dengan mengingat masalah yang telah disebut, Peraturan 2015 memperbarui ketentuan impor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 54/MDAG/PER/10/2009(“Peraturan 2009”).
 
Peraturan 2015 berkaitan khususnya terhadap para importir.
 
Barang Impor
Semua jenis barang dapat diimpor ke Indonesia, dengan pengecualian apabila tertera dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku atau termasuk sebagai:[2]
a.      Barang yang dapat diimpor dengan batas, dalam arti kata kegiatan impor tersebut baru dapat terselesaikan setelah memperoleh: (i) pengakuan sebagai importer produsen; (ii) persetujuan impor; (iii) laporan surveyor; atau (iv) mekanisme perizinan impor lain;[3]
b.      Barang yang dikenakan larangan untuk impor.[4]
 
Barang harus diimpor dalam keadaan baru, walaupun Menteri dapat menentukan lainnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, kewenangan Menteri dan/atau rekomendasi dari instansi pemerintah lainnya.[5]
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 mengatur ketentuan dalam kegiatan impor bagi barang tertentu yang harus ditetapkan dalam peraturan kementerian guna menjaga keamanan nasional, lingkungan, kesehatan, perkembangan sosial dan ekonomi.[6] Namun, ketentuan tersebut tidak lagi diatur dalam Peraturan 2015.
 
Peraturan 2009 pun menetapkan bahwa barang impor menuju gudang berikat dan disebarkan ke daerah pabean, dapat terkena ketentuan impor.[7] Peraturan 2015 menghapus ketentuan tersebut.
 
Perizinan Impor
Kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (“API”).[8] Namun, para importer yang tidak mempunyai API pun dapat melakukan kegiatan impor dalam kondisi tertentu.[9] Peraturan 2015 tidak mejelaskan ketentuan dalam kondisi tertentu yang disebut.
 
Sebelumnya, Peraturan 2009 menunjuk khusus kegiatan impor oleh importer tanpa API dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti yang ditentukan oleh Menteri.[10]
 
Selain API, importer harus mendapatkan perizinan impor khusunya bagi barang impor terbatas. Kelalaian dalam mendapatkan perizinan impor akan dikenakan:[11]
a.      Pembekuan API importir tersebut;
b.      Kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor tersebut; dan
c.       Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Secara keseluruhan, setiap importir harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kegiatan impor yang dapat diakses melalui http://inatrade.kemendag.go.id.[12]
 
Peraturan ini menghapus dan menggantikan Peraturan 2009.
 
Peraturan ini akan diberlaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info