Rabu, Juli 8, 2015 | Issue Number : 2679

PP Pengembangan Sumber Daya Industri

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (“Peraturan”) telah diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”),[1] yang mencakup persoalan-persoalan berikut:[2]
a.      Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri;
b.      Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam; dan
c.       Pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri.

Peraturan ini sangat erat kaitannya bagi perusahaan-perusahaan di bidang industri dan para pekerjanya.

Pembangunan Tenaga Kerja Industri
Guna mendukung pertumbuhan sektor industri nasional, tenaga kerja (baik teknis maupun manajerial)[3] wajib memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“SKKNI”)[4] di bidang yang terkait.[5]

Tenaga kerja teknis wajib menempuh pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri berbasis kompetensi dan/atau pemagangan industri. Untuk alternatifnya, kompetensi juga dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi profesional.[6]

Untuk tingkat manajerial, Peraturan mewajibkan keikutsertaan mereka dalam program pembangunan profesional berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.[7]

Konsultan Industri
Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu perusahaan industri dalam menyelesaikan permasalahan. Peraturan mewajibkan konsultan untuk memiliki:[8]
a.      Keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang industri; dan
b.      Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan SKKNI di bidang konsultan.

Konsultan industri asing dapat dipekerjakan apabila belum tersedia konsultan industri nasional yang kompeten dalam bidang tertentu.[9] Dalam situasi seperti itu, perusahaan wajib memiliki izin mempekerjakan konsultan industri asing dari Menteri Tenaga Kerja berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian (“MenPerin”). Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan adanya alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja nasional.[10]

Manajemen Sumber Daya Alam
Perusahaan industri wajib memastikan bahwa mereka memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan. Cara tersebut harus diterapkan mulai dari tahap desain produk hingga proses pengolahan limbah.[11]

Perusahaan industri wajib menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi ruang lingkup, prinsip, metodologi dan teknologi pemanfaatan. Rencana tersebut harus disampaikan kepada MenPerin.[12]

Pemerintah dapat membatasi atau melarang ekspor sumber daya alam dalam rangka penguatan industri nasional. Untuk tujuan tersebut, MenPerin wajib berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan dalam pelaksanaan pembatasan dan/atau pelarangan tersebut dengan menetapkan: (i) bea keluar dan kuota ekspor; (ii) kewajiban pasok dalam negeri; dan (ii) batasan minimal kandungan sumber daya alam.[13]

Pengadaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Pengadaan teknologi yang dibutuhkan sektor industri dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, pengalihan hak melalui lisensi, atau akuisisi teknologi. Pemerintah bertanggung jawab atas risiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh:[14]
a.      Lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat;
b.      Lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi; atau
c.       Lembaga penelitian dan pengembangan milik BUMN/BUMD atau perusahaan swasta.

Dalam situasi darurat ketika teknologi dalam negeri tidak dapat diterapkan dan/atau tidak tersedia, pemerintah dapat mengadakan teknologi tersebut melalui proyek putar kunci.[15] Metode ini merujuk pada pengadaan teknologi-siap-pakai dalam paket lengkap, meliputi pemeriksaan, perancangan, modifikasi, dan pemanfaatan.[16] Pengadaan semacam ini mewajibkan penyedia teknologi untuk melakukan alih teknologi kepada pengguna (pihak dalam negeri).[17]

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2015._CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda