RUU Minyak dan Gas

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah menyusun Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (“RUU Migas”)[1] untuk mencabut dan menggantikan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”), yang dianggap sudah kadaluarsa dan tidak sanggup lagi mengikuti perkembangan industri migas dewasa ini.
 
RUU Migas merupakan salah satu produk legislasi yang paling dinanti-nanti akibat ramainya desas-desus rencana reformasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada pokoknya, RUU Migas mengubah beberapa ketentuan dalam UU Migas yang berlaku saat ini dan membuat aturan baru dalam hal-hal berikut:
a.      Jenis-jenis industri migas;
b.      Lembaga pengelola industri hulu dan industri hilir migas;
c.       Wilayah kerja;
d.      Pengertian industri hulu dan hilir migas;
e.      Kontrak kerja sama;
f.        Kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik;
g.      Kegiatan usaha penunjang migas;
h.      Keteknikan dan keselamatan migas;
i.        Pendapatan negara;
j.        Pemanfaatan dan penyelesaian tanah;
k.      Pembinaan dan pengawasan;
l.        Sanksi administratif.
Dikarenakan luasnya cakupan RUU Migas ini, Indonesian Legal Brief (ILB) akan difokuskan untuk membahas poin-poin “a” sampai “f” di atas.
 
RUU Migas ini sangat erat kaitannya bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di bidang migas.
 
Jenis-jenis Industri Migas
RUU Migas merumuskan tiga jenis kegiatan utama usaha migas:[2]
a.      Kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi);
b.      Kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga); dan
c.       Kegiatan usaha penunjang (jasa dan industri penunjang).[3]
 
Meskipun poin “a” dan “b” di atas juga termuat dalam UU Migas yang berlaku sekarang, kegiatan usaha penunjang dalam poin “c” merupakan konsep baru dalam RUU Migas. Perusahaan-perusahaan yang hendak melaksanakan kegiatan usaha penunjang haruslah:[4]
a.      Berbentuk badan hukum berikut ini: badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, atau perseorangan; dan
b.      Memiliki izin usaha penunjang minyak dan gas bumi yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 
Lembaga Pengelola
Dalam pengaturan RUU Migas, industri migas dikelola oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu: 1) Badan Usaha Milik Negara Pelaksana Kerja Sama Hulu (”BUMN-K”); 2) Badan Usaha Penyangga.[5]
 
Saat ini, kegiatan usaha hulu dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas). Sedangkan kegiatan usaha hilir dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas).
 
Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan antara lembaga pengelola menurut RUU Migas dengan SKK Migas-BPH Migas yang ada sekarang. BUMN-K dan badan usaha penyangga sama-sama berbentuk BUMN.[6]Sebagai pembanding, SKK Migas merupakan sebuah badan ad hoc yang berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”),[7]sedangkan BPH Migas adalah sebuah badan hukum independen.
Penting untuk dicatat bahwa, BUMN-K hanya berwenang melakukan kerjasama dengan perusahaan migas atas mewakili negara, sementara wewenang pengawasan dipegang langsung oleh Menteri ESDM.[8]Hal ini berlawanan dengan kewenangan yang dipegang SKK Migas saat ini, yang juga mengawasi kegiatan usaha perusahaan migas.[9]
 
Kegiatan Usaha Hulu
Menteri ESDM berwenang menetapkan wilayah kerja tempat berlangsungnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.[10] Dalam RUU Migas, Menteri ESDM wajib memprioritaskan Pertamina untuk memanfaatkan suatu wilayah kerja.[11] Jika Pertamina tidak dapat atau tidak tertarik untuk memanfaatkan suatu wilayah kerja, barulah Menteri ESDM menawarkan wilayah kerja tersebut kepada perusahaan migas lain melalui mekanisme lelang.[12]
 
Setelah berakhirnya lelang, Menteri ESDM akan menerbitkan izin usaha hulu minyak dan gas bumi (“Izin Usaha Hulu Migas”) untuk BUMN-K. Izin Usaha Hulu Migas menjadi dasar kontrak kerja sama antara BUMN-K dengan pemenang lelang untuk memanfaatkan wilayah kerja yang bersangkutan.[13] Kontrak kerja sama ini dapat berupa kontrak bagi hasil, kontrak jasa, atau bentuk kontrak kerja sama lain.[14]
 
Izin Usaha Hulu Migas berlaku selama 30 tahun (baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi) dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.[15] Akan tetapi, BUMN-K wajib menyerahkan Izin Usaha Hulu Migas miliknya kepada Pertamina pada saat perpanjangan Izin Usaha Hulu Migas yang kedua kalinya.[16] Dengan kata lain, setelah 50 tahun memanfaatkan suatu wilayah kerja, BUMN-K dan perusahaan migas wajib menyerahkan izin mereka kepada Pertamina. 
 
Perhatikan bahwa, Pertamina dan BUMN-K wajib menyerahkan seluruh hasil produksi minyak migas mereka untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut dilakukan dengan menjual seluruh produksi migas kepada Badan Usaha Penyangga.[17]
 
Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha hulu, RUU Migas memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan UU Migas. Pertama, UU Migas tidak memprioritaskan Pertamina untuk memanfaatkan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Kedua, industri migas yang ada sekarang tidak perlu memiliki Izin Usaha Hulu Migas. Ketiga, UU Migas membatasi kegiatan eksplorasi perusahaan migas selama 10 tahun saja.[18]
 
Keempat, UU Migas tidak mengatur tentang penyerahan wilayah kerja kepada PT Pertamina sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Kelima, UU Migas tidak mengakui “kontrak jasa” sebagai bagian dari skema kontrak kerja sama.[19] Dan keenam, UU Migas hanya mewajibkan perusahaan migas untuk menyerahkan 25% dari keseluruhan bagian mereka dalam sebuah kontrak bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan domestik.[20]
 
Kegiatan Usaha Hilir
Hampir sama seperti UU Migas, RUU Migas mengakui empat jenis kegiatan usaha hilir migas, yaitu:[21]
a.      Pengolahan;
b.      Pengangkutan;
c.       Penyimpanan; dan
d.      Niaga.
 
Akan tetapi, RUU Migas memberlakukan kewajiban baru bagi usaha pengolahan yaitu untuk membeli migas dari Badan Usaha Penyangga atau dari importir. Ditambah lagi, usaha pengolahan wajib menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Liquefied Petroleum Gas  (LPG) produksi mereka kepada Badan Usaha Penyangga.[22]
 
RUU Migas saat ini sedang dibahas oleh Komisi VII di parlemen, sehingga masih mungkin berubah di kemudian hari._RFS