Ketentuan Baru Pendirian BPR

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran No. 16/SEOJK.03/2015tentang Bank Perkreditan Rakyat (“Edaran 2015”).
 
Surat Edaran 2015 mengatur ulang ketentuan pendirian BPR, mencakup:
a.      Pembuatan syarat dan tata cara;
b.      Pemilik modal;
c.       Persyaratan dan tata cara dalam menunjuk direktur, komisaris, dan pejabat eksekutif;
d.      Pembuatan kantor;
e.      Tata cara untuk menyediakan mesin ATM (Automated Teller Machine) atau fasilitas kartu debit; dan
f.        Laporan wajib serah keapda OJK.
 
Sebelum Edaran 2015 diterbitkan, hal yang sama telah diatur dalam Surat Edaran BI (“BI”) No. 8/31/DKBU pada tanggal 12 Desember 2006, dan diubah pada Surat Edaran BI No. 12/33/DKBUpada tanggal 1 Desember 2010 (“Edaran 2006”).
 
Surat Edaran 2015 berkaitan terhadap semua BPR (“Bank”) dan badan usaha yang ingin mendirikan BPR.
 
Perizinan
Bank dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Untuk mendirikan sebuah bank, pelaku usaha harus mendapatkan dua jenis izin: izin prinsip dan izin usaha.
 
Permohonan untuk izin prinsip disampaikan kepada OJK oleh salah satu calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang memiliki saham paling sedikit 25% dari modal bank.[1] Permohonan harus disertai dengan:[2]
a.      Rancangan akta pendirian bank;
b.      Data daftar calon pemegang saham (jika bank tersebut merupakan PT atau perusahaan daerah ) atau calon anggota (jika bank tersebut merupakan badan hukum koperasi);
c.       Daftar calon anggota direksi atau dewan komisaris;
d.      Studi kelayakan pendirian BPR (mencakup: aspek pasar, strategi bisnis, organisasi dan infrastruktur, modal, dan keuangan); dsb.
 
OJK akan menyatakan persetujuan, penolakan, atau permohonan atas dokumen tambahan dalam kurun waktu 40 hari setelah menerima permohonan lengkap.[3]
 
Tidak melewati jangka waktu 1 tahun setelah mendapatkan izin usaha, direksi BPR wajib menyerahkan permohonan izin usaha kepada OJK.[4] Permohonan wajib disertai dengan dokumen pendukung seperti akta pendirian badan hukum, susunan organisasi dan prosedur kerja; bukti pelunasan modal; bukti kesiapan operasional, mencakup asset tetap dan inventaris.[5]
 
Sama halnya seperti permohonan izin prinsip, OJK berhak untuk menerima, menolak, atau memohon dokumen tambahan kepada sang pemohon dalam kurun waktu 40 hari setelah menerima permohonan lengkap.[6]
 
Kepemilikan Modal dan Saham
Edaran 2015 membagi Indonesia ke 4 zona, 1 untuk daerah padat dan 4 untuk daerah tidak terlalu padat seperti yang terdaftar dalam Lampiran 1 dari Surat Edaran 2015.[7] Modal minimum yang disetor telah diatur berdasarkan tempat kedudukan BPR dalam zona yang dikategorikan:[8]
a.      Zona 1: IDR 14 miliar;
b.      Zona 2: IDR 8 miliar;
c.       Zona 3: IDR 6 milyar; dan
d.      Zona 4: IDR 4 milyar.
 
OJK dapat menetapkan jumlah modal disetor diatas guna memastikan keberlanjutan operasi bank.[9]
 
Surat Edaran 2015 mewajibkan bank untuk mempunyai pemangku kepentingan yang memiliki setidaknya 25% saham bank. Bank yang telah berdiri dan mempunyai izin prinsip dan/atau usaha patut memenuhi kewajiban selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017.[10]
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
BPR mengajukan permohonan persetujuan calon anggota direksi dan komisaris untuk diperiksa oleh OJK. Dalam mendapatkan nama calon anggota, OJK akan melakukan uji kemampuan dan kepatutan, mencakup penilitian administrative dan wawancara.[11]
 
Edaran 2015 mewajibkan calon anggota untuk mempunyai 2 tahun pengalaman di bidang perbankan atau jasa keuangan non perbankan.[12] Sebelumnya, anggota tanpa pengalaman dapat dipilij sebagai anggota direksi jika calon tersebut telah melewati magang setidaknya selama 3 bulan di sebuah Bank[13]
 
Pembukaan Kantor
Sebuah bank dapat mendirikan cabang di provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, BPR wajib menutup kantor cabang atau memindahkan kantor pusat.[14]
 
Untuk mendirikan kantor cabang, BPR wajib mendapatkan dua izin, yaitu: izin prinsip dan izin operasional.[15] Permohonan untuk izin prinsip akan diserahkan kepada OJK berserta dengan studi kelayakan terhadapa kantor baru seperti yang disediakan di dalam Lampiran II.11 dalam Surat Edaran 2015. OJK berhak menerima atau menolak permohonan dalam kurun waktu 20 hari setelah menerima permohonan lengkap.[16]
 
Setelah itu, BPR dapar menyerahkan permohonan untuk izin operasional kepada OJK tidak lebih dari 80 hari setelah mendapatkan izin prinsip. Permohonan ini wajib disertai dengan bukti persiapan operasi seperti yang disampaikan dalam Lampiran II.12 dalam Surat Edaran 2015. Terakhir, OJK akan menentukan penerimaan atau penolakan pemberian izin operasional, dalam jangka waktu 20 hari setelah mendapatkan permohonan lengkap.[17]
 
Edaran 2015 menghapus dan menggantikan Edaran 2006.
 
Edaran 2015 telah ditetapkan sejak 25 Mei 2015. _RFS