| Issue Number : 2673

RPP Perdagangan Elektronik

Sebagai respon atas maraknya aktivitas jual beli di internet (“e-commerce”), pemerintah sedang dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“RPP E-Commerce”). Menteri Perdagangan (“Menteri”) bertanggung jawab dalam memperisapkan Perancangan Peraturan dengan bantuan dari Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informatika.
 
RPPE-Commerce bertujuan untuk memperkuat perindungan konsumen di sektor e-commerce, dan secara bersamaan meningkatkan kepatuhan di bidang pajak dan bea cukai. Dalam draf terakhir yang tersedia, RPP E-Commerce mengatur hal-hal berikut:
a.      Transaksi e-commerce;
b.      Tata cara transaksi e-commerce (iklan online; penawaran dan penerimaan; pembayaran; pengantaran barang; dan kebijakan pengembalian);
c.       Perlindungan data pribadi dan informasi;
d.      Pengawasan oleh Pemerintah;
e.      Penyelesaian masalah; dan
f.        Sanksi atas ketidak patuhan.
 
Perancangan Peraturan berkaitan terhadap para pelaku usaha yang menggunakan transaksi e-commerce dan masyarakat secara umum sebagai konsumen.
 
USAHA DALAM E-COMMERCE
RPP E-Commerce mengatur tiga jenis pelaku usaha dalam transaksi e-commerce (“Usaha”):[1]
a.      Penjual (pedagang);
b.      Penyelenggara Transaksi perdagangan melalui Sistem Elektronik/”PTPMSE”); dan
c.       Penyelenggara Sarana Perantara.
 
Penjual
Penjual atau pedagang bertuju kepada perseorangan atau usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi perdagangan.[2] Dalam menawarkan barang ataupun jasa, penjual wajib menyediakan identitas seperti informasi identifikasi dan izin usaha.[3]
 
Seorang penjual wajib mendapatkan izin-izin seperti berikut dari Pemerintah:[4]
a.      Tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha E-Commerce;
b.      Izin khusus bagi PTPMSE yang memiliki sistem elektronik sendiri untuk menjual barang/jasa; dan/atau
c.       Izin usaha apabila penjualnya adalah pelaku usaha asing.
 
Patut diingat, penjual yang melakukan transaksi dengan konsumen/pembeli dari Indonesia akan dianggap melakukan usaha tersebut di Indonesia walaupun berada diluar negeri.[5] Hasil yang didapat adalah, konsumen Indonesia dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[6]
 
PTPMSE
PTPMSE adalah Pelaku Usaha Penyedia Sarana Komunikasi Elektronik antara penjual dan pembeli yang mencakup informasi penawaran dan penerimaan, bukti penerimaan, kesepakatan antara penjual dan pembeli.[7]
 
Perlu dicatat, RPP E-Commerce inkonsisten dalam penentuan badan hukum PTPMSE. Berdasarkan Pasal 12 (2), PTPMSE wajib berbentuk badan hukum Indonesia, dan mayoritas saham wajib dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Namun dalam Pasal 18 (4), dinyatakan bahwa pemilik asing PTPMSE dapat melakukan usaha di Indonesia, tanpa menyebutkan kewajiban pendirian sebagai badan hukum Indonesia.
 
Sengketa dengan PTPMSE dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan setempat dimana PTPMSE berada (jika PTPMSE berkedudukan diluar negeri, pengajuan gugatan dapat diserahkan kepada Pengadilan Jakarta Pusat).[8]
 
Sama halnya seperti penjual/pedagang, PTPMSE wajib mendapatkan beberapa izin dari Pemerintah atau petugas yang berwenang, seperti:[9]
a.      Tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha E-Commerce;
b.      Izin khusus untuk perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik;
c.       Izin usaha, jika PTPMSE berbentuk badan usaha asing; dan/atau
d.      Izin usaha dalam melakukan transaksi menggunakan sistem elektronik.
 
PTPMSE wajib memberitahu dan mengambil tindakan untuk menganggapi laporan atas isi illegal dalam jasa elektronik. PTPMSE bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dari isi illegal dalam jasa yang diberikan, dengan pengecualian jika persyaratan berikut tercapai:[10]
a.      PTPMSE berlaku sebagai perantara untuk memberi informasi antara penjual dan pembeli (tidak memulai, memeriksa, atau merubah informasi apapun);
b.      PTPMSE hanya berlaku sebagai penyelenggara sistem elektronik;
c.       PTPMSE hanya menyediakan sistem penelusuran informasi.
 
Penyelenggara Sarana Perantara
Penyelenggara Sarana Perantara merupakan usaha yang berlaku sebagai perantara antara pengirim dan penerima dalam komunikasi elektronik.[11] Berbeda dengan PTPMSE, peran penyelenggara sarana perantara terbatas dengan menyediakan penelusuran informasi (search engine), ruang penyimpanan informasi secara tetap (hosting), ataupun sementara (caching).[12]
 
Penyelenggara sarana perantara wajib terdaftar di Kementerian, dengan pengecualian:[13]
a.      Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat; atau
b.      Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
 
TRANSAKSI E-COMMERCE
Penawaran dan Penerimaan
 
Kesepakatan antara penjual/PTPMSE dan pembeli dalam transaksi e-commerce dianggap sah jika pembeli menerima mekanisme teknis, substansi, syarat dan kondisi yang ditawarkan oleh penjual/PTPMSE. Kesepakatan tidak terjadi apabila penerimaan tidak sesuai dengan penawaran.[14]
 
Dalam mendapatkan penerimaan dari pembeli, penjual/PTPMSE wajib menyediakan konfirmasi elektronik kepada pembeli.[15] Patut dicatat bahwa bukti transaksi harus tersimpan oleh PTPMSE dan akan dianggap setara dengan basis tulisan dan akta otentik kepada pengadilan.[16]
 
Pembayaran
Pembayaran untuk transaksi e-commerce dapat dilaksanakan melalui sistem pembayaran bank atau sistem elektronik lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.[17] Sebagai alternative, PTPMSE dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain dalam menyediakan sistem pembayaran elektronik.[18]
 
Pengiriman
Penjual wajib mengirimkan barang yang dipesan selaku mendapat penerimaan dari pembeli. Jika proses pembayaran telah lunas antara pembeli dan PTPMSE, PTPMSE lalu bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada pembeli.[19] Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberi informasi kepada pembeli atas informasi jadwal pengiriman dan status pengiriman.[20]
 
Kebijakan Pengembalian, Penukaran, dan Pembatalan
Pembeli berhak untuk mengganti atau membatalkan pembelian dalam jangka waktu 15 hari setelah menerima barang pembelian jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:[21]
a.      Barang tidak sesuai dengan keterangan;
b.      Barang cacat atau rusak; atau
c.       Kadaluwarsa.
 
Penjual atau PTPMSE dilarang mengenakan harga atas penukaran atau pembatalan barang yang telah diberi kecuali biaya antar.[22]
 
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pelaku usaha yang melakukan transaksi e-commerce dengan konsumen Indonesia dianggap telah melakukan aktifitas perdagangan secara langsung di Indonesia.[23] Dalam kata lain, pelaku usaha tersebut terkena kewajiban pajak dibawah undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dsbg.
 
RPP E-Commerce sedang dalam proses penyusudan pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu.RFS

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Sebagai respon atas maraknya aktivitas jual beli di internet (“e-commerce”), pemerintah sedang dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“RPP E-Commerce”). Menteri Perdagangan (“Menteri”) bertanggung jawab dalam memperisapkan Perancangan Peraturan dengan bantuan dari Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informatika.
 
RPPE-Commerce bertujuan untuk memperkuat perindungan konsumen di sektor e-commerce, dan secara bersamaan meningkatkan kepatuhan di bidang pajak dan bea cukai. Dalam draf terakhir yang tersedia, RPP E-Commerce mengatur hal-hal berikut:
a.      Transaksi e-commerce;
b.      Tata cara transaksi e-commerce (iklan online; penawaran dan penerimaan; pembayaran; pengantaran barang; dan kebijakan pengembalian);
c.       Perlindungan data pribadi dan informasi;
d.      Pengawasan oleh Pemerintah;
e.      Penyelesaian masalah; dan
f.        Sanksi atas ketidak patuhan.
 
Perancangan Peraturan berkaitan terhadap para pelaku usaha yang menggunakan transaksi e-commerce dan masyarakat secara umum sebagai konsumen.
 
USAHA DALAM E-COMMERCE
RPP E-Commerce mengatur tiga jenis pelaku usaha dalam transaksi e-commerce (“Usaha”):[1]
a.      Penjual (pedagang);
b.      Penyelenggara Transaksi perdagangan melalui Sistem Elektronik/”PTPMSE”); dan
c.       Penyelenggara Sarana Perantara.
 
Penjual
Penjual atau pedagang bertuju kepada perseorangan atau usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi perdagangan.[2] Dalam menawarkan barang ataupun jasa, penjual wajib menyediakan identitas seperti informasi identifikasi dan izin usaha.[3]
 
Seorang penjual wajib mendapatkan izin-izin seperti berikut dari Pemerintah:[4]
a.      Tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha E-Commerce;
b.      Izin khusus bagi PTPMSE yang memiliki sistem elektronik sendiri untuk menjual barang/jasa; dan/atau
c.       Izin usaha apabila penjualnya adalah pelaku usaha asing.
 
Patut diingat, penjual yang melakukan transaksi dengan konsumen/pembeli dari Indonesia akan dianggap melakukan usaha tersebut di Indonesia walaupun berada diluar negeri.[5] Hasil yang didapat adalah, konsumen Indonesia dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[6]
 
PTPMSE
PTPMSE adalah Pelaku Usaha Penyedia Sarana Komunikasi Elektronik antara penjual dan pembeli yang mencakup informasi penawaran dan penerimaan, bukti penerimaan, kesepakatan antara penjual dan pembeli.[7]
 
Perlu dicatat, RPP E-Commerce inkonsisten dalam penentuan badan hukum PTPMSE. Berdasarkan Pasal 12 (2), PTPMSE wajib berbentuk badan hukum Indonesia, dan mayoritas saham wajib dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Namun dalam Pasal 18 (4), dinyatakan bahwa pemilik asing PTPMSE dapat melakukan usaha di Indonesia, tanpa menyebutkan kewajiban pendirian sebagai badan hukum Indonesia.
 
Sengketa dengan PTPMSE dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan setempat dimana PTPMSE berada (jika PTPMSE berkedudukan diluar negeri, pengajuan gugatan dapat diserahkan kepada Pengadilan Jakarta Pusat).[8]
 
Sama halnya seperti penjual/pedagang, PTPMSE wajib mendapatkan beberapa izin dari Pemerintah atau petugas yang berwenang, seperti:[9]
a.      Tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha E-Commerce;
b.      Izin khusus untuk perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik;
c.       Izin usaha, jika PTPMSE berbentuk badan usaha asing; dan/atau
d.      Izin usaha dalam melakukan transaksi menggunakan sistem elektronik.
 
PTPMSE wajib memberitahu dan mengambil tindakan untuk menganggapi laporan atas isi illegal dalam jasa elektronik. PTPMSE bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dari isi illegal dalam jasa yang diberikan, dengan pengecualian jika persyaratan berikut tercapai:[10]
a.      PTPMSE berlaku sebagai perantara untuk memberi informasi antara penjual dan pembeli (tidak memulai, memeriksa, atau merubah informasi apapun);
b.      PTPMSE hanya berlaku sebagai penyelenggara sistem elektronik;
c.       PTPMSE hanya menyediakan sistem penelusuran informasi.
 
Penyelenggara Sarana Perantara
Penyelenggara Sarana Perantara merupakan usaha yang berlaku sebagai perantara antara pengirim dan penerima dalam komunikasi elektronik.[11] Berbeda dengan PTPMSE, peran penyelenggara sarana perantara terbatas dengan menyediakan penelusuran informasi (search engine), ruang penyimpanan informasi secara tetap (hosting), ataupun sementara (caching).[12]
 
Penyelenggara sarana perantara wajib terdaftar di Kementerian, dengan pengecualian:[13]
a.      Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat; atau
b.      Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
 
TRANSAKSI E-COMMERCE
Penawaran dan Penerimaan
 
Kesepakatan antara penjual/PTPMSE dan pembeli dalam transaksi e-commerce dianggap sah jika pembeli menerima mekanisme teknis, substansi, syarat dan kondisi yang ditawarkan oleh penjual/PTPMSE. Kesepakatan tidak terjadi apabila penerimaan tidak sesuai dengan penawaran.[14]
 
Dalam mendapatkan penerimaan dari pembeli, penjual/PTPMSE wajib menyediakan konfirmasi elektronik kepada pembeli.[15] Patut dicatat bahwa bukti transaksi harus tersimpan oleh PTPMSE dan akan dianggap setara dengan basis tulisan dan akta otentik kepada pengadilan.[16]
 
Pembayaran
Pembayaran untuk transaksi e-commerce dapat dilaksanakan melalui sistem pembayaran bank atau sistem elektronik lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.[17] Sebagai alternative, PTPMSE dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain dalam menyediakan sistem pembayaran elektronik.[18]
 
Pengiriman
Penjual wajib mengirimkan barang yang dipesan selaku mendapat penerimaan dari pembeli. Jika proses pembayaran telah lunas antara pembeli dan PTPMSE, PTPMSE lalu bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada pembeli.[19] Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberi informasi kepada pembeli atas informasi jadwal pengiriman dan status pengiriman.[20]
 
Kebijakan Pengembalian, Penukaran, dan Pembatalan
Pembeli berhak untuk mengganti atau membatalkan pembelian dalam jangka waktu 15 hari setelah menerima barang pembelian jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:[21]
a.      Barang tidak sesuai dengan keterangan;
b.      Barang cacat atau rusak; atau
c.       Kadaluwarsa.
 
Penjual atau PTPMSE dilarang mengenakan harga atas penukaran atau pembatalan barang yang telah diberi kecuali biaya antar.[22]
 
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pelaku usaha yang melakukan transaksi e-commerce dengan konsumen Indonesia dianggap telah melakukan aktifitas perdagangan secara langsung di Indonesia.[23] Dalam kata lain, pelaku usaha tersebut terkena kewajiban pajak dibawah undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dsbg.
 
RPP E-Commerce sedang dalam proses penyusudan pemerintah dan dapat berubah sewaktu-waktu.RFS

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info