BI Longgarkan Rasio LTV dan FTV

Bank Indonesia (“BI”) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia  No. 17/10/PBI/2015tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (“Peraturan 2015”).
 
Melalui Peraturan 2015 ini, BI bermaksud merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan cara:
1.       Memperbarui rasio Loan-to-Value (“LTV”) untuk bank konvensional dan rasio Financing-to-Value (“FTV”) untuk bank syariah dalam memberikan fasilitas kredit dan pembiayaan properti;[1]dan
2.      Memperbarui aturan-aturan terkait kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor bagi bank konvensional dan syariah.
 
Peraturan 2015 juga menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan bank konvensional dan syariah mana yang boleh menerapkan rasio LTV dan FTV yang baru.
 
Sebelum diterbitkannya Peraturan 2015, BI melaksanakan ketentuan Surat Edaran BI No. 15/40/DKMPtanggal 24 September 2013 (“Surat Edaran 2013”), yang menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kedua fasilitas kredit dan pembiayaan ini.[2]
 
Peraturan2015sangat erat kaitannya bagi bank konvensional dan syariah(“Banks”), juga bagi masyarakat secara umum sebagai konsumen produk-produk kredit dan pembiayaan (“Credit Facilites”) untuk membeli rumah dan kendaraan bermotor.
 
Pengaturan Tentang Jenis-Jenis Fasilitas
Peraturan 2015 memberlakukan Fasilitas Kredituntuk jenis-jenis property berikut ini:
a.      Rumah tapak;
b.      Rumah susun;
c.       Rumah kantor; dan
d.      Rumah toko.
 
Harap diingat bahwa rasio LTV dan FTV untuk Fasilitas Kredit menurut ketentuan Peraturan 2015 tidak berlaku untuk program perumahan yang diprakarsai pemerintah.[3]
 
Rasio LTV untuk Bank Konvensional
Rasio LTV untuk bank konvensional ditetapkan berdasarkan jenis properti, luas properti yang akan dibeli, dan jenis konsumen (pemohon pertama kali, kedua kali, atau ketiga kali).
 
Rasio LTV untuk bank konvensional menurut Surat Edaran adalah sebagai berikut:[4]