Laporan Transparansi Keuangan Bank

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Surat Edaran No. 11/SEOJK.03/2015tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional (“SEOJK”). SEOJK menetapkan ketentuan pelaksana dari Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015(“POJK”).
 
Pada dasarnya, POJK mewajibkan bank umum konvensional (“Bank”)untuk mempersiapkan laporan untuk diserahkan kepada OJK. Laporan ini akan menunjukkan performa keuangan bank terkini serta informasi lain yang harus diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan. 
 
Sebelum SEOJK terbit, ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank diatur melalui:
a.      Surat Edaran Bank Indonesia (“BI”) No. 3/30/DPNPpada Desember tahun 2001 tentang Laporan Keungan Publikasi (LKP) Triwulan dan Bulanan Bank Umum, dan telah diubah menjadi Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP (“SEBI 2001”); dan
b.      Surat Edaran BI No. 14/35/DPNPpada Desember 2012 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Tertentu bagi Bank Umum (“SEBI 2012”).
(bersama disebut “SEBI”).
 
SEOJK berlaku untuk semua Bank.
 
Laporan Bulanan
Bank wajib menyampaikan laporan bulanan kepada masyarakat melalui website resmi bank, dan kepada OJK. Laporan mencakup: neraca keuangan, laporan laba rugi dan perincian atas pendapatan komprehensif lainnya, serta laporan komitmen dan kontinjensi.[1] Meski sebuah Bank adalah anak usaha dari sebuah perusahaan induk, laporan bulanan harus disampaikan secara individual—terpisah dari laporan keuangan perusahaan induk.[2]
 
Laporan Triwulan
Laporan triwulan memberikan hasil posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan ini dapat disajikan secara individual oleh Bank terkait, atau dengna laporan konsolidasian dengan perusahaan induk. Posisi akhir pada bulan Desember harus diaudit oleh akuntan publik sebelum dicantumkan kedalam laporan triwulan.[3]
 
Dalam laporan triwulan, Bank harus mencantumkan:[4]
a.      Laporan keungan (neraca, laba rugi, penghasilan komprehensif lainnya, laporan komitmen dan kontinjensi);
b.      Informasi kinerja keuangan (perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), jumlah dan kualitas asset produktif serta cadangan kerugian penurunan nilai, rasio keuangan, transaksi spot dan derivative);
c.       Komposisi pemegang saham dan susunan pengurus;
d.      Informasi mengenai transaksi antar bank dan pihak terkait lainnya; dan
e.      Pinjaman atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh bank dan grup usaha kepada peminjam.
 
SEOJK mengatur lebih lanjut mengenai informasi tambahan dalam laporan triwulan untuk Bank tipe tertentu. Misalnya, Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, harus mencantumkan laporan keuangan dari setiap badan usaha yang tercantum dalam kegiatan usaha (institusi keuangan dan non-keuangan).[5] Selain itu, sebuah bank dari kategori BUKU 3 dan BUKU 4 wajib memberikan informasi mengenai pengungkapan permodalan sesuai dengan dokumen Composition of Capital Disclosure Requirements.[6]
 
Laporan triwulan wajib disampaikan secara elektronik kepada OJK dan diumumkan oleh bank kepada masyarakat dalam surat kabar harian yang memiliki peredaran luas dan situs web resmi bank tersebut.[7]
 
Sebelumnya, informasi pada poin “c”, “d”, dan “e” diataas tidak tercantum pada Surat Edaran 2001.
 
Laporan Tahunan
Laporan tahunan disajikan secara individual dan konsolidasian dengan entitas anak yang disusun. Laporan tahunan wajib di audit oleh akuntan publik sebelum diserahkan kepada OJK. Setelah itu, laporan wajib diumumkan dalam situs web resmi bank yang terkait.[8]
 
Dalam laporan tahunan, sebuah bank wajib mencantumkan infomasi sebagai berikut:[9]
a.      Informasi umum (susanan anggota direksi dan dewan komisaris, dan pejabat eksekutif; rincian kepemilikan saham; strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen bank; laporan manajemen);
b.      Laporan keuangan tahunan (individu dan konsolidasian laporan keuangan, dan laporan keuangan oleh bank yang menjadi bagian dari kelompok usaha);
c.       Kinerja keuangan ( perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum; jumlah dan kualitas asset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai; rasio keuangan; transaksi spot dan derivatif);
d.      Pengungkapan permodalan, eksposur risiko, penerapan manajemen risiko oleh Bank;
e.      Informasi lainnya oleh Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, atau cabang: struktur Bank dan perusahaan terkait; transaksi yang dilakukan oleh Bank dan badan usaha terkait;
f.        Pengungkapan lain sesuai standar akutansi keuangan; dan
g.      Opini dari akuntan public mengenai Bank tersebut.
 
Khusus bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, SEOJK mewajibkan Bank mencantumkan informasi sebagai berikut dalam laporan tahunan:[10]
1.       Laporan tahunan entitas induk yang menjadi bagian kelompok usaha;
2.       Laporan tahunan pemegan saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau melakukan pengendalian langsung kepada Bank;
3.       Laporan tahunan entitas anak; dan
4.       Laporan tahunan kantor pusat (bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri).
 
SEBI 2012 tidak mewajibkan Bank untuk member dokumen yang diminta seperti halnya nomor 1 – 4 diatas.
 
SEOJK menghapus dan menggantikan SEBI.
 
SEOJK telah ditetapkan sejak 17 April 2015. _RFS