| Issue Number : 2666

Peraturan Pelaksana Ketentuan Fasilitas Pajak Penghasilan

Menteri Keungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 89/PMK.010/2015tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di BIdang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (“Peraturan”).
 
Tujuan dari Peraturan tersebut adalah untuk menetapkan Pasal 9 (3) dari Peraturan Pemerintah No. 18 of 2015tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau Daerah (“PP 2015”),[1] yang akan membuahkan peraturan selanjutnya mengenai tata cara pemberian penghasilan, yang mencakup pengalihan aktiva dan sanksi bagi pembayar pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan tersebut.
 
Peraturan ini berkaitan dengan pembayar pajak dalam negeri yang menanam modal di bidang dan/atau area tertentu seperti yang diperinci dibawah Lampiran hingga PP 2015  (“Pembayar Pajak”).
 
Mendapatkan Pajak Penghasilan
Pembayar pajak mempunyai hak empat jenis fasilitas pajak penghasilan:[2]
1.       Pengurangan pajak penghasilan;
2.      Penyusutan yang diercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud;
3.      Pengenaan pajak pengasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain benuk usaha tetap; dan
4.      Kompensasi kerugian.
Fasilitas akan diberikan jika Pembayar Pajak mempunyai surat keputusan dari Direktur Jenderal Perpajakan (“Direktur Jenderal”) yang menyebut: (i) Usaha Pembayar Pajak sudah melalui dan memulai operasi komersial (untuk pengurangan pajak penghasilan);[3] atau (ii) Persetujuan Direktur Jenderal (Untuk ketiga fasilitas lainnya).[4]
 
Untuk mendapatkan persetujuan, Pembayar Pajak patut mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum memulai operasi komersial. Setelah mendapatkan formulir permohonan, Kepala BKPM akan mengatur pertemuan dengan Direktur Jenderal,  staf ahli Kementerian tentang penghasilan pajak negara, dan/atau petugas berwenang lainnya yang ditunjuk, untk memastikan apabila permohonan patut di proses kepada Menteri Keuangan.[5]
 
Kepala BKPM akan mengajukan daftar pemohon yang lolos kepada Menteri melalui Direktur Jenderal berserta:[6]
a.      Fotokopi: (i) surat permohonan dan bukti tanda terima surat permohonan; (i) Surat persetujan atau penolakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penhasilan Badan; (ii) izin penanaman modal aau izin perluasan penanaman modal;
b.      Rincian aktiva tetap; dan
c.       Surat keterangan pemenuhan : (i) criteria penanaman modal dalam Pasal 3 PP 2015;[7] (ii) spesifikasi produk; dan (ii) ketentuan lain yang tercantum dalam Lampirann PP 2015.
 
Atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal akan menyetujui ataupun menolak permohonan dalam kurun waktu 10 hari setelah menerima surat permohonan dari Kepala BKPM. Persetujuan atau penolakan akan diberi berdasarkan permohonan dan rekomendasi dari staf penghasilan negara dari Menteri Keuangan.[8]
 
 
 
 
 
Pemeriksaan Lapangan
Direktur Jenderal juga akan menerbitan surat keputusan tentang permulaan komersial berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan juga dapat dilaksanakan setelah Direktur Jenderal menerima permohonan tertulis atau laporan pajak penghasilan yag menunjukan Pembayar Pajak telah memulai produksi komersial.[9]
 
Permohonan patut diserahkan dalam kurun waktu 30 hari (maksimal) setelah berakhirnya tahun pajak, serta melampirkan:[10]
a.      Fotokopi: (i) persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan; (ii) izin penanaman modal atau peluasan yang berkaitan terhadap pemberian fasilitas; (iii) rincian dan jenis aktiva tetap saat pengajuan permohonan dan saat mulai berpdoduksi secara komersial; dan
b.      Dokumen yang berkaitan dengan tansaksi penjualan hasil produksi atau penggunaan produk pemohon.
 
Dalam kurun waktu 45 hari setalah mendapatkan permohonan, Direktur Jenderal wajib melakukan pemeriksaan lapangan untung menilai beberapa ketentuan berikut:[11]
a.      Penentuan mengenai saat Pembayar Pajak pertama kali beroperasi secara komersial;
b.      Penghitungan jumlah penanaman modal yang digunakan sebagai dasar perhitungan fasilitas pengurangan; dan
c.       Pengujian keseuaian penjualan hasil produksi ke pasaran (e.g. spesifikasi produk)
 
Direktur Jenderal berwenang untuk menolak pemohon atau mencabut keputusan persetujuan pemberian fasilitas jika Pembayar Pajak gagal mematuhi persyaratan yang ditentukan pada saat persetujuan, dan/atau pemeriksaan lapangan mengemukakan ketidak cocokan antara produk Pembayar Pajak dan bidang usahanya.[12]
 
Sanksi
Penyalahgunaan fasilitas pajak penghasilan akan dikenakan sanksi yang berlaku dibawa uu dan peraturan perpajakan. Fasilitas pajak penghasilan pun akan dicabut seta pemohon akan dilarang untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berikutnya.[13]
 
Peraturan ini telah ditetapkan sejak 6 Mei 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 89/PMK.010/2015tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di BIdang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (“Peraturan”).
 
Tujuan dari Peraturan tersebut adalah untuk menetapkan Pasal 9 (3) dari Peraturan Pemerintah No. 18 of 2015tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau Daerah (“PP 2015”),[1] yang akan membuahkan peraturan selanjutnya mengenai tata cara pemberian penghasilan, yang mencakup pengalihan aktiva dan sanksi bagi pembayar pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan tersebut.
 
Peraturan ini berkaitan dengan pembayar pajak dalam negeri yang menanam modal di bidang dan/atau area tertentu seperti yang diperinci dibawah Lampiran hingga PP 2015  (“Pembayar Pajak”).
 
Mendapatkan Pajak Penghasilan
Pembayar pajak mempunyai hak empat jenis fasilitas pajak penghasilan:[2]
1.       Pengurangan pajak penghasilan;
2.      Penyusutan yang diercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud;
3.      Pengenaan pajak pengasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain benuk usaha tetap; dan
4.      Kompensasi kerugian.
Fasilitas akan diberikan jika Pembayar Pajak mempunyai surat keputusan dari Direktur Jenderal Perpajakan (“Direktur Jenderal”) yang menyebut: (i) Usaha Pembayar Pajak sudah melalui dan memulai operasi komersial (untuk pengurangan pajak penghasilan);[3] atau (ii) Persetujuan Direktur Jenderal (Untuk ketiga fasilitas lainnya).[4]
 
Untuk mendapatkan persetujuan, Pembayar Pajak patut mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum memulai operasi komersial. Setelah mendapatkan formulir permohonan, Kepala BKPM akan mengatur pertemuan dengan Direktur Jenderal,  staf ahli Kementerian tentang penghasilan pajak negara, dan/atau petugas berwenang lainnya yang ditunjuk, untk memastikan apabila permohonan patut di proses kepada Menteri Keuangan.[5]
 
Kepala BKPM akan mengajukan daftar pemohon yang lolos kepada Menteri melalui Direktur Jenderal berserta:[6]
a.      Fotokopi: (i) surat permohonan dan bukti tanda terima surat permohonan; (i) Surat persetujan atau penolakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penhasilan Badan; (ii) izin penanaman modal aau izin perluasan penanaman modal;
b.      Rincian aktiva tetap; dan
c.       Surat keterangan pemenuhan : (i) criteria penanaman modal dalam Pasal 3 PP 2015;[7] (ii) spesifikasi produk; dan (ii) ketentuan lain yang tercantum dalam Lampirann PP 2015.
 
Atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal akan menyetujui ataupun menolak permohonan dalam kurun waktu 10 hari setelah menerima surat permohonan dari Kepala BKPM. Persetujuan atau penolakan akan diberi berdasarkan permohonan dan rekomendasi dari staf penghasilan negara dari Menteri Keuangan.[8]
 
 
 
 
 
Pemeriksaan Lapangan
Direktur Jenderal juga akan menerbitan surat keputusan tentang permulaan komersial berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan juga dapat dilaksanakan setelah Direktur Jenderal menerima permohonan tertulis atau laporan pajak penghasilan yag menunjukan Pembayar Pajak telah memulai produksi komersial.[9]
 
Permohonan patut diserahkan dalam kurun waktu 30 hari (maksimal) setelah berakhirnya tahun pajak, serta melampirkan:[10]
a.      Fotokopi: (i) persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan; (ii) izin penanaman modal atau peluasan yang berkaitan terhadap pemberian fasilitas; (iii) rincian dan jenis aktiva tetap saat pengajuan permohonan dan saat mulai berpdoduksi secara komersial; dan
b.      Dokumen yang berkaitan dengan tansaksi penjualan hasil produksi atau penggunaan produk pemohon.
 
Dalam kurun waktu 45 hari setalah mendapatkan permohonan, Direktur Jenderal wajib melakukan pemeriksaan lapangan untung menilai beberapa ketentuan berikut:[11]
a.      Penentuan mengenai saat Pembayar Pajak pertama kali beroperasi secara komersial;
b.      Penghitungan jumlah penanaman modal yang digunakan sebagai dasar perhitungan fasilitas pengurangan; dan
c.       Pengujian keseuaian penjualan hasil produksi ke pasaran (e.g. spesifikasi produk)
 
Direktur Jenderal berwenang untuk menolak pemohon atau mencabut keputusan persetujuan pemberian fasilitas jika Pembayar Pajak gagal mematuhi persyaratan yang ditentukan pada saat persetujuan, dan/atau pemeriksaan lapangan mengemukakan ketidak cocokan antara produk Pembayar Pajak dan bidang usahanya.[12]
 
Sanksi
Penyalahgunaan fasilitas pajak penghasilan akan dikenakan sanksi yang berlaku dibawa uu dan peraturan perpajakan. Fasilitas pajak penghasilan pun akan dicabut seta pemohon akan dilarang untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berikutnya.[13]
 
Peraturan ini telah ditetapkan sejak 6 Mei 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info