Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan menerbitkan Peraturan No. 2 of 2015(“Perubahan”) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 of 2010(“Peraturan 2010”) tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Tujuan dari perubahan tersebut adalah memperinci penetapan atas pajak progresif dengan upaya untuk membatasi kepemilikan kendaraan di Jakarta.[1]Berdasarkan alasan tersebut, perubahan terdapat pada Pasal 7 dan 11 atas Peraturan 2010 yang mencakup::
a. Tarif pajak kendaraan bermotor; dan
b. Aturan peralihan atas pajak hutang.
Kendaraan bermotor yang akan terkena pajak baru meliput:[2]
a. Kendaraan bermotor untuk sarana transportasi darat, kecuali kereta dan kendaraan bermotor lainnya yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, dimiliki oleh wakil pemerintahan asing, atau dibuat/impor untuk kepentingan pameran; dan
b. Kendaraan bermotor untuk sarana transportasi air dengan volume bruto 5 sampai 7 ton bruto.
Perubahan ini berlaku untuk semua pemilik kendaraan bermotor di Jakarta.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Perubahan bertuju kepada tariff pajak progresif untuk pembayar pajak keseorangan[3] yang memiliki kendaraan bermotor atas nama ataupun tempat tinggal (domisili) yang sama. Tarif pajak dibagi berdasarkan urutan kepemilikan, dan dihitung berdasarkan: (i) nilai jual kendaraan bermotor; dan (ii) estimasi berat dari kendaraan bermotor tersebut yang dapat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan polusi terhadap lingkungan.[4]
Berikut adalah contoh tarif pajak progresif berdasarkan Perubahan:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku