Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional telah menerbitkan Peraturan No. 5 of 2015tentang Izin Lokasi (“Peraturan”). Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mempertajam kerangka peraturan yang sudah ada mengenai izin lokasi, lebih tepatnya Peraturan Pemerinah No. 2 of 1999(“Peraturan Sebelumnya”), yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan.[1]
Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman bagi perusahaan atau grup perusahaan untuk mendapatkan izin lokasi yang dibutuhkan untuk memperolah izin atas tanah untuk menanam modal.[2]
Objek Izin Lokasi
Izin lokasi akan diberikan kepada perusahaan atau grup perusahaan untuk penanaman modal sebagai berikut:[3]
......