Pemerintah Daerah Khusus Ibukot Jakarta (“Pemerintah”) telah menerbitkan Peraturan No. 3 of 2015 (“Perubahan”) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 of 2010(“Peraturan 2010”) tentang Pajak Hiburan.
Perubahan ini ditujukan untuk menyesuaikan pajak yang berlaku terhadap diskotik, karaoke, klab malam, panti pihat, dan mandi uap/spa.
The stated aim of the Amendment is to adjust thetaxes applicable to discotheques, karaoke bars, night clubs, massage parlors, and spas. Perubahan ini juga menerapkan penyesuaian terhadap ruang lingkup pajak hiburan, dengan menyatakan jenis hiburan golf untuk di tidak masuk sertakan dalam pajak hiburan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-IX/2011.[1]
Untuk tujuan tersebut, Perubahan berlaku pada ketentuan dalam Pasal 3, 7, dan 11 dalam Peraturan 2010, mencakup:
a. Objek pajak hiburan;
b. Tarif pajak hiburan; dan
c. Pajak saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.
Perubahan berlaku terhadap semua pihak yang menyelenggarakan dan/atau menggunakan jasa hiburan di Jakarta.
Objek Pajak Hiburan
Perubahan mengenai objek pajak hiburan bermaksud kepada jasa hiburan yang tidak terlepas dari pajak, termasuk:[2]
a. Tontonan film;
b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
c. Kontes kecantikan;
d. Pameran;
e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
g. Permainan bilyar dan bowling;
h. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
i. Permainan ketangkasan;
j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
k. Pertandingan olahraga, sesuai peraturan Komite Olah Raga Nasional Indonesia.
Sebelumnya, Peraturan 2010 mencakup:(i) golf, permainan bilyar dan bowling; dan (ii) hiburan pada objek wisaa, taman rekreasi/hiburan, pasar malam, tempat memancing, komidi putar, pelayaran, dan tempat sejenisnya. Peraturan 2010 pun mencakup permainan ketangkasan dibawah bagian yang sama yaitu pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor.[3]
Perubahan merincikanbahwa ojek pajak hiburan dikecualikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.[4] Berbeda dari Peraturan 2010 yang menjelaskan bahwa objek hiburan yang bebas dari pajak bermaksud terhadap jasa hiburan yang dilaksanakan saat pernikahan, upacara adat, aktifitas keagamaan, dan pameran buku.[5]
Tarif Pajak Hiburan
Perubahan juga mencakup tarif pajak hiburan yang diubah. Bagan dibawah membandingkan tariff pajak berdasarkan perubahan dan Peraturan 2010:[6]
......