| Issue Number : 2660

Standardisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandara

Menteri Perhubungan (“Minister”)  telah menerbitkan Peraturan No. PM 77 of 2015tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandara (“Peraturan”), penetapan Pasal 10 (2) dari Peraturan Pemerintah No. 40 of 2012tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Peraturan tersebut mencakup:[1]
a.      Standarisasi untuk fasilitas dari dalam dan luar bandara; dan
b.      Mentaati standar-standar tersebut sesuai prosedur guna mendapatkan perizinan.
 
Peraturan ini berlaku untuk unit penyelenggara bandara, badan usaha milik Indonesia dan/atau badan hukum penyelenggara bandara, dan perusahaan jasa penerbangan (“Penyelenggara Bandara”).[2]
 
Standarisasi
Penyelenggara Bandara harus memastikan fasilitas bandara mentaati standarisasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“Direktorat Jenderal”), sebagai berikut:[3]
a.      Standar kebutuhan, merupakan kebutuhan minimal fasilitas bandara yang harus dipenuhi ;
b.      Standar teknis, dimaksud dengan pedoman teknis dan kriteria untuk menjadi tolak ukur fasilitas bandara; dan
c.       Standar Kelaiakan, merupakan parameter peralatan yang harus dipenuhi fasilitas bandara untuk dapat dioperasikan.
 
Fasilitas harus mencakup:[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perhubungan (“Minister”)  telah menerbitkan Peraturan No. PM 77 of 2015tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandara (“Peraturan”), penetapan Pasal 10 (2) dari Peraturan Pemerintah No. 40 of 2012tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Peraturan tersebut mencakup:[1]
a.      Standarisasi untuk fasilitas dari dalam dan luar bandara; dan
b.      Mentaati standar-standar tersebut sesuai prosedur guna mendapatkan perizinan.
 
Peraturan ini berlaku untuk unit penyelenggara bandara, badan usaha milik Indonesia dan/atau badan hukum penyelenggara bandara, dan perusahaan jasa penerbangan (“Penyelenggara Bandara”).[2]
 
Standarisasi
Penyelenggara Bandara harus memastikan fasilitas bandara mentaati standarisasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“Direktorat Jenderal”), sebagai berikut:[3]
a.      Standar kebutuhan, merupakan kebutuhan minimal fasilitas bandara yang harus dipenuhi ;
b.      Standar teknis, dimaksud dengan pedoman teknis dan kriteria untuk menjadi tolak ukur fasilitas bandara; dan
c.       Standar Kelaiakan, merupakan parameter peralatan yang harus dipenuhi fasilitas bandara untuk dapat dioperasikan.
 
Fasilitas harus mencakup:[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info