| Issue Number : 2658

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Nomor PM 79 Tahun 2015 mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (“Peraturan”).
 
Tujuan dari peraturan ini adalah guna memberikan referensi terhadap pembelian barang/jasa kepada Menteri Perhubungan dengan merubah syarat-syarat bagi individu dan badan usaha yang akan menyediakan barang/jasa (“Penyedia”).[1]
 
Sebelumnya, peraturan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PM 11 Tahun 2015 (“Peraturan Sebelumnya”).
 
Peraturan tersebut berkait dengan semua badan usaha yang berurusan dengan Pemerintah mengenai pembelian barang/jasa.
 
Ketentuan Umum
Penyedia wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[2]
a.      Memiliki keahlian dan pengamalan dalam menyediakan barang/jasa, termasuk memiliki sumber daya manusia, modal, perlatan, dan fasilitas;
b.      Memperoleh pekerjaan sebagai penyedia barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali bagi penyedia barang yang bau berdiri kurang dari tiga tahun (tidak berlaku untuk perusahaan asing);
c.       Mempunyai perjanjian kerjasama yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilki kemitraan tersebut;
d.      Memiliki kemampuan dasar bagi usaha non kecil kecuali untuk usaha pengadaan barang dan jasa konsultasi;
e.      Memiliki dukungan keuangan dari bank (untuk pelelangan dan pengadaan pekerjaan konstruksi);
f.        Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket,[3] tidak termasuk untuk perusahaan asing;
g.      Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pernah dinyatakan bankrupt dan usaha dihentikan, direksi yang berwenang tidak pernah dikenakan sanksi pidana;
h.      Memenuhi kewajiban pajak serta memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan, tidak berlaku untuk perusahaan asing;
i.        Penyedia tidak termasuk dalam daftar hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[4] mempunyai kapasitas untuk mengaitkan diri pada kontrak;
 
Persyaratan diatas menyerupai Peraturan Sebelumnya.[5]
 
Persyaratan Tambahan
Untuk pelelangan pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (seratus milyar rupiah), penyedia wajib menyediakan:[6]
a.      Pernyataan sah mengenai laporan keuangan dari bank yang beroperasi di Indonesia dan memiliki asset minimal Rp. 50.000.000 pada saat surat dukungan tersebut dibuat;dan
b.      Laporan keuangan untuk dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor keuangan yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.
 
Persyaratan tambahan wajib diumumkan pada saat penjelasaan jika persyaratan tersebut dimasukan dalam dokumen pelelangan.[7]
 
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk barang/jasa akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dibawah persetujun Pejabat Eselon II unit teknis terkait. Pejabat Eselon II unit terkait memberikan persetujuan atau penolakan dalam kurun waktu 14 hari kerja.[8]
 
Sebelumnya, persetujuan dibutuhkn hanya untuk perolehan barang/jasa yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Sebagai tambahan atas persetujuan, spesifikasi teknis wajib di sahkan oleh Staf Ahli Keselamatan Transportasi.[9]
 
Ketentuan Peralihan
Proses pemilihan penyediaan barang yang sudah berjalan sebelum peraturan ini ditetapkan akan dilanjutkan sampai dengan selesai.[10] Peraturan ini mencabut pendampingan pada proses pemilihan.
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya..
 
Peraturan ini diundangkan sejak tanggal 24 April 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Kementerian Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Nomor PM 79 Tahun 2015 mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (“Peraturan”).
 
Tujuan dari peraturan ini adalah guna memberikan referensi terhadap pembelian barang/jasa kepada Menteri Perhubungan dengan merubah syarat-syarat bagi individu dan badan usaha yang akan menyediakan barang/jasa (“Penyedia”).[1]
 
Sebelumnya, peraturan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PM 11 Tahun 2015 (“Peraturan Sebelumnya”).
 
Peraturan tersebut berkait dengan semua badan usaha yang berurusan dengan Pemerintah mengenai pembelian barang/jasa.
 
Ketentuan Umum
Penyedia wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[2]
a.      Memiliki keahlian dan pengamalan dalam menyediakan barang/jasa, termasuk memiliki sumber daya manusia, modal, perlatan, dan fasilitas;
b.      Memperoleh pekerjaan sebagai penyedia barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali bagi penyedia barang yang bau berdiri kurang dari tiga tahun (tidak berlaku untuk perusahaan asing);
c.       Mempunyai perjanjian kerjasama yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilki kemitraan tersebut;
d.      Memiliki kemampuan dasar bagi usaha non kecil kecuali untuk usaha pengadaan barang dan jasa konsultasi;
e.      Memiliki dukungan keuangan dari bank (untuk pelelangan dan pengadaan pekerjaan konstruksi);
f.        Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket,[3] tidak termasuk untuk perusahaan asing;
g.      Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pernah dinyatakan bankrupt dan usaha dihentikan, direksi yang berwenang tidak pernah dikenakan sanksi pidana;
h.      Memenuhi kewajiban pajak serta memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan, tidak berlaku untuk perusahaan asing;
i.        Penyedia tidak termasuk dalam daftar hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah[4] mempunyai kapasitas untuk mengaitkan diri pada kontrak;
 
Persyaratan diatas menyerupai Peraturan Sebelumnya.[5]
 
Persyaratan Tambahan
Untuk pelelangan pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (seratus milyar rupiah), penyedia wajib menyediakan:[6]
a.      Pernyataan sah mengenai laporan keuangan dari bank yang beroperasi di Indonesia dan memiliki asset minimal Rp. 50.000.000 pada saat surat dukungan tersebut dibuat;dan
b.      Laporan keuangan untuk dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor keuangan yang terdaftar pada Kementerian Keuangan.
 
Persyaratan tambahan wajib diumumkan pada saat penjelasaan jika persyaratan tersebut dimasukan dalam dokumen pelelangan.[7]
 
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis untuk barang/jasa akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dibawah persetujun Pejabat Eselon II unit teknis terkait. Pejabat Eselon II unit terkait memberikan persetujuan atau penolakan dalam kurun waktu 14 hari kerja.[8]
 
Sebelumnya, persetujuan dibutuhkn hanya untuk perolehan barang/jasa yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Sebagai tambahan atas persetujuan, spesifikasi teknis wajib di sahkan oleh Staf Ahli Keselamatan Transportasi.[9]
 
Ketentuan Peralihan
Proses pemilihan penyediaan barang yang sudah berjalan sebelum peraturan ini ditetapkan akan dilanjutkan sampai dengan selesai.[10] Peraturan ini mencabut pendampingan pada proses pemilihan.
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya..
 
Peraturan ini diundangkan sejak tanggal 24 April 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info