| Issue Number : 2655

Pengecualian Standar Penerbangan

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 82 tahun 2015tentang Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Penerbangan Sipil (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 bertujuan untuk memberikan pengecualian tertentu terhadap standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sipil.[1]
 
Peraturan 2015 memberikan panduan atas pelepasan dari kewajiban standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dalam berbagai peraturan Menteri dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara – Direktur Jenderal (“Standar”).[2]
 
Peraturan 2015 ini sangat erat kaitannya dengan maskapai penerbangan, badan usaha bandar udara (bandara), unit penyelenggara bandar udara, unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan badan usaha pembuatan pesawat udara (secara kolektif disebut sebagai “Perusahaan Penerbangan”)[3]
 
Alasan Pengecualian
Perusahaan Penerbangan wajib memenuhi Standar. Tetapi kewajiban ini dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan berikut:[4]
a.      Permasalahan geografis;
b.      Peralatan atau fasilitas penerbangan tidak berfungsi dengan baik;
c.       Ketiadaan personel yang memiliki kompetens, fasilitas atau peralatan yang memadai;
d.      Kondisi darurat;
e.      Adanya kegiatan penerbangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi operasinya.
 
Memperoleh Pengecualian
Perusahaan Penerbangan dapat mengesampingkan Standar jika mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Persetujuan dapat diberikan setelah Perusahaan Penerbangan mengajukan dokumen berikut:[5]
a.      Permohonan tertulis yang sedikitnya memuat nama pemohon, alamat surat-menyurat, nomor telepon/fax dan e-mail; dan
b.      Data dukung yang memuat: (i) alasan permohon; (ii) justifikasi pengajuan permohona (antara lain informasi kondisi di lapangan, analisis dan argumentasi pengajuan pengecualian, serta jangka waktu pengecualian); serta (iii) penilaian dan mitigasi resiko.
 
Permohonan akan dievaluasi oleh direktoratteknis terkait[6](“Direktorat”)berdasarkan pertimbangan pertimbangan:[7]
a.      Keselamatan dan keamanan Penerbangan;
b.      Peraturan dan Regulasi penerbangan terkait yang relevan, termasuk juga standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil (Internasional Aviation Organization/ICAO.[8] dan/atau peraturan buatan otoritas bandara di negara tujuan (untuk penerbangan lintas negara);
c.       Penilaian dan mitigasi resiko.
 
Berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal. Direktur Jenderal kemudian menerbitkan dan mengirimkan persetujuan atau penolakan kepada Pemohon.[9] Penolakan wajib diberikan secara tertulis, dengan disertai alasan-alasan penolakan. Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali dengan menyertakan:[10]
a.      Perbaikan terhadap temuan yang salah;
b.      Pertimbangan hukum yang menguatkan pemohon terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan termasuk dokumen ICAO; dan
c.       Bukti-bukti tambahan.
 
Setiap persetujuan atas pengecualian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal akan diumumkan di www.hubud.dephub.go.iddan/atau Publikasi Informasi Aeronautika. Persetujuan juga akan disimpan dalam system database Direktorat.[11]
 
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan aturan-aturan serupa tentang pengecualian, sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. KM 15 tahun 2009tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 11 tentang Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen Dan Membatalkan Serta Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Pengecualian Dan Kondisi Khusus Dari Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
 
Peraturan 2015 ini telah berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 82 tahun 2015tentang Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Penerbangan Sipil (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 bertujuan untuk memberikan pengecualian tertentu terhadap standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sipil.[1]
 
Peraturan 2015 memberikan panduan atas pelepasan dari kewajiban standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dalam berbagai peraturan Menteri dan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara – Direktur Jenderal (“Standar”).[2]
 
Peraturan 2015 ini sangat erat kaitannya dengan maskapai penerbangan, badan usaha bandar udara (bandara), unit penyelenggara bandar udara, unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan badan usaha pembuatan pesawat udara (secara kolektif disebut sebagai “Perusahaan Penerbangan”)[3]
 
Alasan Pengecualian
Perusahaan Penerbangan wajib memenuhi Standar. Tetapi kewajiban ini dapat dikesampingkan dengan alasan-alasan berikut:[4]
a.      Permasalahan geografis;
b.      Peralatan atau fasilitas penerbangan tidak berfungsi dengan baik;
c.       Ketiadaan personel yang memiliki kompetens, fasilitas atau peralatan yang memadai;
d.      Kondisi darurat;
e.      Adanya kegiatan penerbangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi operasinya.
 
Memperoleh Pengecualian
Perusahaan Penerbangan dapat mengesampingkan Standar jika mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Persetujuan dapat diberikan setelah Perusahaan Penerbangan mengajukan dokumen berikut:[5]
a.      Permohonan tertulis yang sedikitnya memuat nama pemohon, alamat surat-menyurat, nomor telepon/fax dan e-mail; dan
b.      Data dukung yang memuat: (i) alasan permohon; (ii) justifikasi pengajuan permohona (antara lain informasi kondisi di lapangan, analisis dan argumentasi pengajuan pengecualian, serta jangka waktu pengecualian); serta (iii) penilaian dan mitigasi resiko.
 
Permohonan akan dievaluasi oleh direktoratteknis terkait[6](“Direktorat”)berdasarkan pertimbangan pertimbangan:[7]
a.      Keselamatan dan keamanan Penerbangan;
b.      Peraturan dan Regulasi penerbangan terkait yang relevan, termasuk juga standar yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil (Internasional Aviation Organization/ICAO.[8] dan/atau peraturan buatan otoritas bandara di negara tujuan (untuk penerbangan lintas negara);
c.       Penilaian dan mitigasi resiko.
 
Berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal. Direktur Jenderal kemudian menerbitkan dan mengirimkan persetujuan atau penolakan kepada Pemohon.[9] Penolakan wajib diberikan secara tertulis, dengan disertai alasan-alasan penolakan. Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali dengan menyertakan:[10]
a.      Perbaikan terhadap temuan yang salah;
b.      Pertimbangan hukum yang menguatkan pemohon terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan termasuk dokumen ICAO; dan
c.       Bukti-bukti tambahan.
 
Setiap persetujuan atas pengecualian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal akan diumumkan di www.hubud.dephub.go.iddan/atau Publikasi Informasi Aeronautika. Persetujuan juga akan disimpan dalam system database Direktorat.[11]
 
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan aturan-aturan serupa tentang pengecualian, sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri No. KM 15 tahun 2009tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 11 tentang Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen Dan Membatalkan Serta Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Pengecualian Dan Kondisi Khusus Dari Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.
 
Peraturan 2015 ini telah berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info