| Issue Number : 2654

Pemerintah Perbarui Program Nasional Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”)telah menerbitkan Peraturan No. 4 of 2015tentang Program Nasional Agraria (“Permen 4/2015”). Tujuan PerMen tersebut adalah untuk mengembangkan aturan-aturan pelaksanaan Program Nasional Agraria (“PRONA”).
 
Secara umum, PRONAadalah kebijakan pemerintah untuk mendaftarkan dan menerbitkan  sertifikat terhadap seluruh tanah yang belum terdaftar di Indonesia, baik dimiliki/dikuasai warga negara Indonesia[1] atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan serta lembaga-lembaga lain (“Pemohon”).[2]
 
Sebelumnya, ketentuan mengenai PRONA telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 1 of 2015(“Permen 1/2015”).[3]
 
Permen 4/2015 berlaku bagi warga negara Indonesia, lembaga sosial, serta lembaga keagamaan.
 
Objek PRONA
Secara umum, objek PRONA adalah tanah yang terkategori sebagai berikut:[4]
a.      Tanah bekas milik adat;
b.      Tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan
c.       Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
 
Tanah-tanah tersebut dapat berupa tanah pertanian, tanah non-pertanian, tanah perkebunan dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan dengan batasan-batasan sebagai berikut:[5]
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”)telah menerbitkan Peraturan No. 4 of 2015tentang Program Nasional Agraria (“Permen 4/2015”). Tujuan PerMen tersebut adalah untuk mengembangkan aturan-aturan pelaksanaan Program Nasional Agraria (“PRONA”).
 
Secara umum, PRONAadalah kebijakan pemerintah untuk mendaftarkan dan menerbitkan  sertifikat terhadap seluruh tanah yang belum terdaftar di Indonesia, baik dimiliki/dikuasai warga negara Indonesia[1] atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan serta lembaga-lembaga lain (“Pemohon”).[2]
 
Sebelumnya, ketentuan mengenai PRONA telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 1 of 2015(“Permen 1/2015”).[3]
 
Permen 4/2015 berlaku bagi warga negara Indonesia, lembaga sosial, serta lembaga keagamaan.
 
Objek PRONA
Secara umum, objek PRONA adalah tanah yang terkategori sebagai berikut:[4]
a.      Tanah bekas milik adat;
b.      Tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan
c.       Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
 
Tanah-tanah tersebut dapat berupa tanah pertanian, tanah non-pertanian, tanah perkebunan dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan dengan batasan-batasan sebagai berikut:[5]
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info