| Issue Number : 2652

MK Batalkan Ketentuan Batas Maksimum Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi

Mahkamah Konstitusi (“MK“) telah menjatuhkan vonis perkara uji materi Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (‘UU PDRD”) dalam Putusan No. 46/PUU-XII/2014(“Putusan”).
 
Pada pokoknya, MK menyatakan bahwa penetapan tarif maksimal retribusi menara telekomunikasi sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak/NJOP[1] sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 124 UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan batal demi hukum.
 
Putusan ini sangat erat kaitannya bagi penyedia......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Mahkamah Konstitusi (“MK“) telah menjatuhkan vonis perkara uji materi Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (‘UU PDRD”) dalam Putusan No. 46/PUU-XII/2014(“Putusan”).
 
Pada pokoknya, MK menyatakan bahwa penetapan tarif maksimal retribusi menara telekomunikasi sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak/NJOP[1] sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 124 UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan batal demi hukum.
 
Putusan ini sangat erat kaitannya bagi penyedia......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info