| Issue Number : 2643

Pengembangan Hutan Tanaman Industri

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 bertujuan untuk meningkatkan pengaturan kehutanan, sekaligus pengusahaan dan produktivitas hutan industri.[1] Untuk tujuan ini, Peraturan 2015 mengatur kembali beberapa ketentuan mengenai:
a.      Kriteria untuk kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan industry;
b.      Perencanaan ruang untuk kawasan hutan industri;
c.       Praktik silvikultur (pembentukan, pertumbuhan, komposisi, dan kualitas hutan);
d.      Jenis tanaman dan pola penanaman;
e.      Teknologi, penelitian, dan pengembangan; dan
f.        Kewajiban pemegang izin pemanfaatan kayu untuk sosial dan lingkungan.
 
Sebelum Peraturan 2015, ketentuan yang sama diatur dalam dua peraturan terpisah
1.       Keputusan Menteri No. SK.70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri  (“1995 Decree”);[2]
2.      Peraturan Menteri No. P.03/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (“Peraturan 2008”) (bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”)
 
Kawasan Hutan Industry dan Jenis Tanaman
Peraturan 2015 menetapkan dua syarat utama untuk kawasan hutan industri:[3]
a.      Kawasan terletak di dalam kawasan hutan produksi, dan tidak dibebankan oleh hak apapun (misalnya hak pakai);
b.      Kawasan hutan yang tidak produktif akan diprioritaskan.
Menteri akan menentukan kawasan untuk hutan industri.[4]
 
Kawasan hutan industri dapat ditanami dengan tanaman homogen atau heterogen. Tanaman heterogen adalan kombinasi antara tanaman berkayu[5]dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu,[6]atau jenis tanaman lain.[7]
 
Tanaman berkayu dan tanaman budidaya tahunan yang berkayu aan mendukun aktivitas berikut:[8]
a.      Bahan baku industri primer hasil hutan seperti penggergajian kayu, industri panel kayu, barang setengah jadi, dan barang jadi berbasis kayu;
b.      Bahan baku bioenergi berbasis biomassa kayu dan biofuel; and/or
c.       Ketahanan pangan.
 
Ketentuan di atas tidak diatur dalam Peraturan Sebelumnya.
 
Perencanaan Tata Ruan
Perencanaan tata ruang bagi kawasan hutan industri dilakukan untuk memaksimalkan fungsi produksi dari sebuah hutan. Dalam implementasinya, kawasan hutan industri akan diidentifikasi dan diklasifikasi dengan 11 kriteria berbeda.[9]
 
Sebagai contoh, Kriteria-1 adalah kawasan hutan yang memiliki kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan curah hujan dengan skoring yang sama atau lebih besar dari 175. Kriteria-3 adalah kawasan hutan yang berada di ketinggian 2.000 meter atau lebih dari permukaan laut.
 
Kriteria-6 adalah kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi. Kawasan-9 adalah kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan.[10]
 
Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, Menteri akan menentukan perencanaan tata ruang untuk setiap kawasan hutan industri dengan menggunakan ketentuan umum berikut:[11]
a.      Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja;
b.      Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja;
c.       Kawasan perlindungan paling sedikit 10 % dari areal kerja.
 
Secara umum, Peraturan 2015 menetapkan ketentuan yang lebih sederhana dalam perencanaan tata ruang bagi kawasan hutan industri.
 
Kewajiban
Untuk memanfaatkan kayu dalam kawasan hutan industri, pengusaha harus mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (“IUPHHK-HTI”) dari Menteri.
 
Pemegang IUPHHK-HTI memiliki kewajiban berikut:[12]
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 bertujuan untuk meningkatkan pengaturan kehutanan, sekaligus pengusahaan dan produktivitas hutan industri.[1] Untuk tujuan ini, Peraturan 2015 mengatur kembali beberapa ketentuan mengenai:
a.      Kriteria untuk kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan industry;
b.      Perencanaan ruang untuk kawasan hutan industri;
c.       Praktik silvikultur (pembentukan, pertumbuhan, komposisi, dan kualitas hutan);
d.      Jenis tanaman dan pola penanaman;
e.      Teknologi, penelitian, dan pengembangan; dan
f.        Kewajiban pemegang izin pemanfaatan kayu untuk sosial dan lingkungan.
 
Sebelum Peraturan 2015, ketentuan yang sama diatur dalam dua peraturan terpisah
1.       Keputusan Menteri No. SK.70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri  (“1995 Decree”);[2]
2.      Peraturan Menteri No. P.03/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (“Peraturan 2008”) (bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”)
 
Kawasan Hutan Industry dan Jenis Tanaman
Peraturan 2015 menetapkan dua syarat utama untuk kawasan hutan industri:[3]
a.      Kawasan terletak di dalam kawasan hutan produksi, dan tidak dibebankan oleh hak apapun (misalnya hak pakai);
b.      Kawasan hutan yang tidak produktif akan diprioritaskan.
Menteri akan menentukan kawasan untuk hutan industri.[4]
 
Kawasan hutan industri dapat ditanami dengan tanaman homogen atau heterogen. Tanaman heterogen adalan kombinasi antara tanaman berkayu[5]dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu,[6]atau jenis tanaman lain.[7]
 
Tanaman berkayu dan tanaman budidaya tahunan yang berkayu aan mendukun aktivitas berikut:[8]
a.      Bahan baku industri primer hasil hutan seperti penggergajian kayu, industri panel kayu, barang setengah jadi, dan barang jadi berbasis kayu;
b.      Bahan baku bioenergi berbasis biomassa kayu dan biofuel; and/or
c.       Ketahanan pangan.
 
Ketentuan di atas tidak diatur dalam Peraturan Sebelumnya.
 
Perencanaan Tata Ruan
Perencanaan tata ruang bagi kawasan hutan industri dilakukan untuk memaksimalkan fungsi produksi dari sebuah hutan. Dalam implementasinya, kawasan hutan industri akan diidentifikasi dan diklasifikasi dengan 11 kriteria berbeda.[9]
 
Sebagai contoh, Kriteria-1 adalah kawasan hutan yang memiliki kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan curah hujan dengan skoring yang sama atau lebih besar dari 175. Kriteria-3 adalah kawasan hutan yang berada di ketinggian 2.000 meter atau lebih dari permukaan laut.
 
Kriteria-6 adalah kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi. Kawasan-9 adalah kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan.[10]
 
Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, Menteri akan menentukan perencanaan tata ruang untuk setiap kawasan hutan industri dengan menggunakan ketentuan umum berikut:[11]
a.      Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja;
b.      Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja;
c.       Kawasan perlindungan paling sedikit 10 % dari areal kerja.
 
Secara umum, Peraturan 2015 menetapkan ketentuan yang lebih sederhana dalam perencanaan tata ruang bagi kawasan hutan industri.
 
Kewajiban
Untuk memanfaatkan kayu dalam kawasan hutan industri, pengusaha harus mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (“IUPHHK-HTI”) dari Menteri.
 
Pemegang IUPHHK-HTI memiliki kewajiban berikut:[12]
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info