Jasa ?Freight Forwarding?

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 74 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (“Peraturan”).[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman untuk menjalankan usaha pengurusan jasa transportasi yang menyediakan jasa pengiriman barang melalui transportasi darat, air, dan/atau udara. Jasa pengurusan transportasi umumnya menangani kegiatan berikut: (i) menentukan rute pengiriman yang teraman; (ii) pengemasan barang; (iii) pengurusan asuransi untuk pengiriman barang; (iv) menyediakan dan/atau memeriksa dokumen terkait.[2]
 
Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Keputusan Menteri No. KM 10 Tahun 1988, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 1989(“Peraturan Sebelumnya”)
 
Peraturan ini penting bagi perusahaan pengaturan jasa transportasi (“Perusahaan”).
 
Prosedur Perizinan
Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan hukum (termasuk perusahaan penanaman modal asing)[3] dapat memberikan jasa pengurusan transportasi. Untuk dapat melakukannya, perusahaan tersebut harus mendapatkan izin yang diterbitkan oleh gubernur di mana perusahaan berada berdasarkan persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:[4]