Menteri Perindustrian (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 34/M-IND/PER/3/2015tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor (“Peraturan 2015”).
Peraturan 2015 bertujuan untuk memperdalam dan mengembangkan industri otomotif Indonesia[1] dengan menyediakan pedoman untuk pembuat dan/atau importir kendaraan bermotor dalam menjalankan usahanya.
Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam peraturan berikut (secara bersama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a. Peraturan Menteri No. 80/M-IND/PER/9/2014tentang Industri Kendaraan Bermotor (“Peraturan 2014”);[2] dan
b. Peraturan Menteri No. 59/M-IND/PER/5/2010tentang Industri Kendaraan Bermotor.
Peraturan 2015 penting bagi seluruh perusahaan otomotif.
Industri Otomotif
Peraturan 2015 berlaku bagi perusahaan otomotif[3] yang memproduksi: (i) kendaraan pengangkut orang (e.g. bus dan sedan); (ii) kendaraan pengangkut barang (e.g. pick-up, truk); (iii) traktor jalan (untuk semi-trailer) atau tractor head; dan (iv) sepeda motor.[4]
Sebelum memulai kegiatan mereka, perusahaan otomotif wajib mendapatkan (i) izin usaha industri; (ii) surat penetapan kode perusahaan; dan (iii) surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan/atau pengakuan dari pemegang hak merek kendaraan bermotor.[5]
Proses Manufaktur
Kegiatan industri otomotif meliputi proses berikut: (i) pencetakan bodi; (ii) penyambungan bodi; (iii) pengecetan bodi; (iv) perakitan komponen utama; (v) perakitab kendaraan bermotor; dan/atau (vi) pengujian dan pengendalian mutu. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh satu perusahaan otomotif, atau dengan mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada perusahaan otomotif lain.[6]
Proses ini dapat dilakukan dengan metode berikut:[7]
a. Kendaraan bermotor completely knocked-down (“CKD”), setidaknya untuk proses nomor (ii), (iii), (v), dan (vi);
b. Kendaraan bermotor incompletely knocked-down (“IKD”), setidaknya untuk tiga dari enam proses di atas; dan/atau
c. Komponen, setidaknya untuk proses nomor (v) dan (vi).
Kendaraan CKD dan IKD
CKD adalah kendaraan atau sepeda motor terurai yang terdiri dari komponen utama kendaraan bermotor untuk membuat kendaraan bermotor.[8] Sedangkan IKD adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang terurai dan belum lengkap yang digunakan untuk membuat kendaraan bermotor.[9]
Kendaraan bermotor ini wajib memenuhi tingkat keteruraian minimal dalam Lampiran-Lampiran Peraturan 2015, seperti: Lampiran I atau II untuk CKD yang berupa kendaraan bermotor roda empat atau lebih; Lampiran III untuk sepeda motor CKD; dan Lampiran IV sampai Lampiran XX untuk kendaraan IKD.[10]
Kendaraan CKD dan IKD harus belum disambung dan belum dicat. Kewajiban ini dapat dikesampingkan jika:[11]
a. Jumlah kendaraan yang diimpor hanya 10,000 unit (maksimal) per tahun; dan
b. Importir mengekspor dan mencat kendaraan CKD dan IKD dalam waktu tiga dan tujuh tahun setelah mendapatkan surat rekomendasi impor pertama (secara berurutan).
Rekomendasi Impor
Perusahaan otomotif yang bermaksud untuk mengimpor kendaraan CKD dan IKD[12] wajib mendapatkan surat rekomendasi impor dengan menyampaikan permohonan bersama dengan dokumen berikut:[13]
a. Salinan (i) izin usaha industri; (ii) kode penetapan perusahaan; (iii) tanda daftar perusahaan; (iv) surat pendaftaran merek, pengakuan dari atau perjanjian dengan pemegang hak merek;
b. Rencana produksi dan rencana impor dalam satu tahun;
c. Rencana ekspor dan pengecatan kendaraan CKD dan IKD; dan
d. Tambahan untuk impor kendaraan IKD: (i) rencana pendalaman manufaktur; (ii) realisasi produksi dalam dua tahun terakhir; dan (iii) daftar peralatan produksi.
Rekomendasi impor kendaraan CKD akan diterbitkan oleh Direktur Industri Alat Transportasi Darat memverifikasi permohonan.[14] Sedangkan rekomendasi impor kendaraan IKD akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (“Direktur Jenderal”)[15] setelah permohonan diverifikasi oleh surveyor tertujuk. Kedua rekomendasi impor berlaku selama satu tahun.[16]
Selain itu, rekomendasi tersebut akan dilanjutkan ke portal Indonesian National Single Window (INSW). Jika impor tersebut dilakukan di pelabuhan yang belum tersambung pada portal INSW, rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.[17]
Perusahaan otomotif juga dapat mengimpor komponen yang terdapat pada Angka C Lampiran IV-XX (e.g. radiator, velg ban, klakson). Hal tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan impor komponen non-IKD dari Direktur Jenderal. Tata cara untuk mendapatkan persetujuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal.[18]
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
Peraturan 2015 akan berlaku dalam waktu enam bulan sejak 23 Maret 2015.CD
......