Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 68 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat (“Perubahan Keempat”) atas Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (“Peraturan 2008”).[1] Perubahan Keempat mengubah ketentuan Peraturan 2008 tentang rute penerbangan maskapai niaga berjadwal.
Perubahan Keempat penting bagi maskapai niaga dan pemegang kepentingan penerbangan secara umum.
Perubahan Rute Penerbangan
Maskapai niaga berjadwal dapat mengubah rute penerbangan mereka setelah beroperasi selama satu tahun atau melayani 20% dari rute yang diizinkan. Perubahan rute dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri dengan menyampaikan permohonan bersama dengan:[2]
a. Dokumen pendukung: (i) anggaran dasar terakhir and persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (ii) nomor pajak wajib pajak; (iii) surat keterangan domisili; (iv) laporang keuangan terakhir yang sudah diedit; (v) rekening koran selama tiga bulan terakhir; dan
b. Rencana bisnis, termasuk: (i) jenis dan jumlah pesawat yang dimiliki dan akan dioperasikan; (ii) rencana operasi usaha dan rute penerbangan pemohon; (iii) keterangan pemasaran berdasarkan potensi permintaan; (iv) analisis dan evaluasi ekonomi dan keuangan; dan (v) proyeksi keuangan berkelanjutan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
Menteri wajib menerbitkan persetujuan atau penolakan tertulis dalam waktu 30 hari (maksimum) sejak permohonan yang lengkap diterima dan dianggap memenuhi persyaratan. Dalam jangka waktu ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Direktur Jenderal”) akan mengevaluasi dokumen pendukung, rencana bisnis, dan aspek teknis operasional.[3]
Sebelumnya, maskapai niaga berjadwal dapat mengubah rute penerbangannya setelah beroperasi selama tiga tahun atau melayani 50% rutenya. Selain itu, setiap perubahan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal yang dapat diperoleh dengan menyampaikan rencana bisnisnya saja.[4]
Penambahan Rute Penerbangan
Maskapai niaga berjadwal juga dapat menambah rute penerbangan (domestik dan internasional) sampai 10% dari seluruh rute yang termuat dalam izin usahanya. Maskapai bersangkutan wajib memperoleh persetujuan Menteri dengan menyampaikan permohonan beserta rencana bisnis lima tahun ke depan.
Rencana bisnis setidaknya memuat hal berikut:[5]
a. Keseimbangan permintaan dan penawaran tiap rute;
b. Analisis sumber daya manusia;
c. Analisis proyeksi laba rugi tiap rute;
d. Sumber pendanaan tiap rute tambahan; dan
e. Evaluasi dan analisis ekonomi, serta laporan keuangan satu bulan sebelum rencana bisnis disampaikan.
Menteri wajib menerbitkan persetujuan atau penolakan tertulis dalam 14 hari (maksimum) sejak permohonan lengkap diterima dan dianggap telah memenuhi persyaratan. Selama jangka waktu ini, permohonan akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal sehubungan dengan dokumen pendukung, rencana bisnis, dan aspek teknis operasional pemohon.[6]
Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan 2008 yang dicabut setelah diubah dengan Perubahan Keempat.
Perubahan Keempat telah berlaku sejak 2 April 2015.CD
......