| Issue Number : 2630

Ketentuan Terbaru Surat Keterangan Asal

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 22/M-DAG/PER/3/2015tentang Ketentuan dan Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (“Peraturan”) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri No. 77/M-DAG/PER/10/2014tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (“Peraturan 2014”).[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman bagi para eksportir untuk mendapatkan surat keterangan asa, sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam mengekspor barang dari Indonesia.[2]
 
Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam peraturan berikut (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.      Peraturan Menteri No. 33/M-DAG/PER/8/2010tentang Surat Keterangan Asal (Certificates of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia; dan
b.      Peraturan Menteri No. 59/M-DAG/PER/12/2010tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificates of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia.
 
Jenis Surat Keterangan Asal
Pada dasarnya, surat keterangan asal(“SKA”) adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.[3] Terdapat dua jenis SKA yang diatur oleh Peraturan, yaitu:[4]
a.      SKA preferensi, yang dibutuhkan untuk mendapatkan potongan atau pengecualian bea masuk dari negara pengimpor; dan
b.      SKA non-preferensi, yang diminta oleh negara pengimpor tanpa pengecualian bea masuk.
 
Berdasarkan Peraturan Sebelumnya, SKA Non-Preferensi mengecualikan bea masuk.[5]
 
Eksportir Indonesia wajib menggunakan SKA preferensi dan/atau SKA non-preferensi untuk mengekspor barang tertentu yang diatur dalam Lampiran Peraturan,[6] e.g. kopi, chicory, atau ekstrak teh.
 
Hak Akses
Sebelum memohonkan SKA, eksportir wajib mendapatkan “hak akses” dari Instansi Penerbit SKA(“IPSKA”).[7] Hak akses dapat diperoleh dengan mendaftar melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai dokumen berikut:[8]
a.      Eksportir perseorangan: kartu identitas dan nomor pokok wajib pajak (bagi Warga Negara Indonesia) atau paspor pemohon (bagi warga negara asing);[9] dan
b.      Eksportir korporasi: surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak.
 
Untuk mengaktifkan hak akses, pemohon wajib menunjukkan asli dari dokumen yang disebutkan di atas kepada IPSKA lokal.[10]
 
Mendapatkan SKA
Setelah hak akses didapatkan, eksportir dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA dengan melengkapi formulir SKA melalui e-SKA – sistem baru yang diperkenalkan dan tidak diatur dalam Peraturan Sebelumnya. Selain itu, eksportir juga wajib mengunggah hasil pindai dokumen berikut:[11]
a.      Eksportir individual: bukti pembelian barang dan pernyataan dari produser barang; atau
b.      Eksportir korporasi: pemberitahuan ekspor barang, salinan asli dari bill of lading / airway bill[12] / cargo receipt, packing list.
 
Formulir SKA yang asli wajib diserahkan kepada IPSKA.[13] Pemohon perseorangan dapat menyerahkan permohonan mereka kepada IPSKA manapun, sedangkan pemohon korporasi wajib menyerahkan permohonan mereka kepada IPSKA di daerah pembuatan barang, Jika tidak ada IPSKA di daerah tersebut, pemohon korporasi dapat menyerahkan permohonan mereka kepada:[14]
a.      IPSKA yang menangani registrasi hak akses pemohon;
b.      IPSKA di daerah pengiriman barang; atau
c.       IPSKA terdekat dari domisili pemohon atau lokasi pembuatan barang.
 
Pejabat penandatangan SKA akan memeriksa permohonan yang diserahkan dengan pertimbangan terhadap: (i) pemenuhan ketentuan asal barang Indonesia atau perjanjian internasional yang mengikat; (ii) ketepatan data formulir SKA; dan (iii) kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Selain itu, pejabat penandatangan SKA juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan bagi permohonan SKA pertama atau setiap permohonan SKA atas barang yang tidak jelas asalnya.[15]
 
IPSKA akan menerbitkan SKA dalam satu hari (maksimal) setelah permohonan lengkap dan benar. SKA wajib ditandatangani oleh pejabat penandatangan SKA.[16] SKA yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Sebelumnya akan tetap berlaku sampai tanggap berakhirnya.[17]
 
Verifikasi SKA
Lembaga yang berwenang dari negara pengimpor dapat meminta verifikasi atas kebenaran dan keabsahan SKA. Permohonan verifikasi diserahkan kepada Direktor Fasilitasi Ekspor dan Impor (“Direktur”) yang akan selanjutnya memerintahkan IPSKA untuk memferivikasi SKA yang bersangkutan.[18]
 
IPSKA akan meminta eksportir bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran dan keabsahan SKA mereka. Eksportir bersangkutan wajib menyediakn tanggapan dalam waktu 14 hari (maksimal) setelah menerima permintaan klarifikasi. Tanggapan tersebut akan dilanjutkan kepada lembaga yang meminta dalam waktu 30 hari (maksimal) sejak permohonan verifikasi.[19]
 
Jika terdapat keraguan pada tanggapan verifikasi, lembaga berwenang dari negara pengimpor dapat melakukan pemeriksaan lapangan. Untuk itu, lembaga tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direktur dan didampingi oleh pejabat IPSKA dan perwakilan eksportir selama kunjungan.
 
Sanksi
Eksportir yang tidak menyerahkan hasil pindai dari dokumen airway bill dan/atau tidak merespon pada permintaan verifikasi SKA akan tunduk pada ketentuan penundaan penerbitan SKA selanjutnya.[20]
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 1 April 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 22/M-DAG/PER/3/2015tentang Ketentuan dan Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (“Peraturan”) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri No. 77/M-DAG/PER/10/2014tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (“Peraturan 2014”).[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman bagi para eksportir untuk mendapatkan surat keterangan asa, sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam mengekspor barang dari Indonesia.[2]
 
Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam peraturan berikut (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.      Peraturan Menteri No. 33/M-DAG/PER/8/2010tentang Surat Keterangan Asal (Certificates of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia; dan
b.      Peraturan Menteri No. 59/M-DAG/PER/12/2010tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificates of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia.
 
Jenis Surat Keterangan Asal
Pada dasarnya, surat keterangan asal(“SKA”) adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.[3] Terdapat dua jenis SKA yang diatur oleh Peraturan, yaitu:[4]
a.      SKA preferensi, yang dibutuhkan untuk mendapatkan potongan atau pengecualian bea masuk dari negara pengimpor; dan
b.      SKA non-preferensi, yang diminta oleh negara pengimpor tanpa pengecualian bea masuk.
 
Berdasarkan Peraturan Sebelumnya, SKA Non-Preferensi mengecualikan bea masuk.[5]
 
Eksportir Indonesia wajib menggunakan SKA preferensi dan/atau SKA non-preferensi untuk mengekspor barang tertentu yang diatur dalam Lampiran Peraturan,[6] e.g. kopi, chicory, atau ekstrak teh.
 
Hak Akses
Sebelum memohonkan SKA, eksportir wajib mendapatkan “hak akses” dari Instansi Penerbit SKA(“IPSKA”).[7] Hak akses dapat diperoleh dengan mendaftar melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai dokumen berikut:[8]
a.      Eksportir perseorangan: kartu identitas dan nomor pokok wajib pajak (bagi Warga Negara Indonesia) atau paspor pemohon (bagi warga negara asing);[9] dan
b.      Eksportir korporasi: surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak.
 
Untuk mengaktifkan hak akses, pemohon wajib menunjukkan asli dari dokumen yang disebutkan di atas kepada IPSKA lokal.[10]
 
Mendapatkan SKA
Setelah hak akses didapatkan, eksportir dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA dengan melengkapi formulir SKA melalui e-SKA – sistem baru yang diperkenalkan dan tidak diatur dalam Peraturan Sebelumnya. Selain itu, eksportir juga wajib mengunggah hasil pindai dokumen berikut:[11]
a.      Eksportir individual: bukti pembelian barang dan pernyataan dari produser barang; atau
b.      Eksportir korporasi: pemberitahuan ekspor barang, salinan asli dari bill of lading / airway bill[12] / cargo receipt, packing list.
 
Formulir SKA yang asli wajib diserahkan kepada IPSKA.[13] Pemohon perseorangan dapat menyerahkan permohonan mereka kepada IPSKA manapun, sedangkan pemohon korporasi wajib menyerahkan permohonan mereka kepada IPSKA di daerah pembuatan barang, Jika tidak ada IPSKA di daerah tersebut, pemohon korporasi dapat menyerahkan permohonan mereka kepada:[14]
a.      IPSKA yang menangani registrasi hak akses pemohon;
b.      IPSKA di daerah pengiriman barang; atau
c.       IPSKA terdekat dari domisili pemohon atau lokasi pembuatan barang.
 
Pejabat penandatangan SKA akan memeriksa permohonan yang diserahkan dengan pertimbangan terhadap: (i) pemenuhan ketentuan asal barang Indonesia atau perjanjian internasional yang mengikat; (ii) ketepatan data formulir SKA; dan (iii) kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Selain itu, pejabat penandatangan SKA juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan bagi permohonan SKA pertama atau setiap permohonan SKA atas barang yang tidak jelas asalnya.[15]
 
IPSKA akan menerbitkan SKA dalam satu hari (maksimal) setelah permohonan lengkap dan benar. SKA wajib ditandatangani oleh pejabat penandatangan SKA.[16] SKA yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Sebelumnya akan tetap berlaku sampai tanggap berakhirnya.[17]
 
Verifikasi SKA
Lembaga yang berwenang dari negara pengimpor dapat meminta verifikasi atas kebenaran dan keabsahan SKA. Permohonan verifikasi diserahkan kepada Direktor Fasilitasi Ekspor dan Impor (“Direktur”) yang akan selanjutnya memerintahkan IPSKA untuk memferivikasi SKA yang bersangkutan.[18]
 
IPSKA akan meminta eksportir bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran dan keabsahan SKA mereka. Eksportir bersangkutan wajib menyediakn tanggapan dalam waktu 14 hari (maksimal) setelah menerima permintaan klarifikasi. Tanggapan tersebut akan dilanjutkan kepada lembaga yang meminta dalam waktu 30 hari (maksimal) sejak permohonan verifikasi.[19]
 
Jika terdapat keraguan pada tanggapan verifikasi, lembaga berwenang dari negara pengimpor dapat melakukan pemeriksaan lapangan. Untuk itu, lembaga tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direktur dan didampingi oleh pejabat IPSKA dan perwakilan eksportir selama kunjungan.
 
Sanksi
Eksportir yang tidak menyerahkan hasil pindai dari dokumen airway bill dan/atau tidak merespon pada permintaan verifikasi SKA akan tunduk pada ketentuan penundaan penerbitan SKA selanjutnya.[20]
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 1 April 2015.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info