| Issue Number : 2629

RPP Jaminan Pensiun

Pemerintah saat ini sedang mendiskusikan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“Rancangan”) untuk melaksanakan ketentuan jaminan pensiun sebagaimana diamantkan oleh Pasal 42 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU Jaminan Sosial”).[1]
 
Rancangan ini memberikan pedoman dalam menyelenggarakan program jaminan pensiun[2] dan penting bagi pemberi kerja dan pekerja swasta, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”).[3]
 
Peserta
Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta program jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftaran sesuai dengan penahapan kepesertaan,[4] yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (“Peraturan Presiden No. 109/2013”).
 
Peraturan Presiden No. 109/2013 membagi BPJS Ketenagakerjaan menjadi: (i) peserta pekerja; dan (ii) peserta non-pekerja, i.e. pemberi pekerja, pekerja sektor informal, dan pengusaha.[5]  Untuk program jaminan pensiun, peserta hanya pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta).[6]
 
Program jaminan pensiun untuk pekerja pemerintah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.[7] Dengan demikian, Rancangan kelak hanya akan berlaku pada jaminan pensiun untuk pekerja non-pemerintahan.
 
Pendaftaran
Pemberi kerja swasta wajib mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 30 hari sejak formulir tersebut diterima.[8] Setelah menerima formulir permohonan pendaftaran yang lengkap dan pembayaran iuran pertama yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan:[9]
a.      Nomor kepesertaan, satu hari setelah pendaftaran lengkap diterima (maksimal);  dan
b.      Sertifikat peserta dan kartu peserta, tujuh hari setelah pendaftaran lengkap diterima (maksimal).
 
Jika pemberi kerja tidak menyerahkan formulir pendaftaran, pekerja dapat mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan formulir pendaftaran bersama dengan: (i) perjanjian kerja, atau bukti kepegawaian; (ii) kartu identitas; dan (iii) kartu keluarga.[10]
 
BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi dokumen pendaftaran tersebut dalam tujuh hari dan pemberi kerja wajib mulai membayar dan mengumpulkan iuran dari pekerja yang bersangkutan.[11] Untuk maksud tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan nomor, sertifikat dan kartu peserta.
 
Iuran
Peserta wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Rancangan menentukan bahwa jumlah iuran adalah sebesar 8% dari gaji bulanan peserta. Lima persen akan ditanggung oleh pemberi kerja, dan tiga persennya akan ditanggung oleh peserta.[12]
 
Sebagai dasar penghitungan iuran, gaji bulanan peserta (serta tunjangan permanen) tidak boleh lebih dari 8 kali pendapatan tidak kena pajak peserta. Namun, dalam keadaan tertentu, penghitungan gaji bulanan dapat berbeda:[13]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemerintah saat ini sedang mendiskusikan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (“Rancangan”) untuk melaksanakan ketentuan jaminan pensiun sebagaimana diamantkan oleh Pasal 42 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU Jaminan Sosial”).[1]
 
Rancangan ini memberikan pedoman dalam menyelenggarakan program jaminan pensiun[2] dan penting bagi pemberi kerja dan pekerja swasta, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”).[3]
 
Peserta
Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta program jaminan pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftaran sesuai dengan penahapan kepesertaan,[4] yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (“Peraturan Presiden No. 109/2013”).
 
Peraturan Presiden No. 109/2013 membagi BPJS Ketenagakerjaan menjadi: (i) peserta pekerja; dan (ii) peserta non-pekerja, i.e. pemberi pekerja, pekerja sektor informal, dan pengusaha.[5]  Untuk program jaminan pensiun, peserta hanya pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta).[6]
 
Program jaminan pensiun untuk pekerja pemerintah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.[7] Dengan demikian, Rancangan kelak hanya akan berlaku pada jaminan pensiun untuk pekerja non-pemerintahan.
 
Pendaftaran
Pemberi kerja swasta wajib mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 30 hari sejak formulir tersebut diterima.[8] Setelah menerima formulir permohonan pendaftaran yang lengkap dan pembayaran iuran pertama yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan:[9]
a.      Nomor kepesertaan, satu hari setelah pendaftaran lengkap diterima (maksimal);  dan
b.      Sertifikat peserta dan kartu peserta, tujuh hari setelah pendaftaran lengkap diterima (maksimal).
 
Jika pemberi kerja tidak menyerahkan formulir pendaftaran, pekerja dapat mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyampaikan formulir pendaftaran bersama dengan: (i) perjanjian kerja, atau bukti kepegawaian; (ii) kartu identitas; dan (iii) kartu keluarga.[10]
 
BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi dokumen pendaftaran tersebut dalam tujuh hari dan pemberi kerja wajib mulai membayar dan mengumpulkan iuran dari pekerja yang bersangkutan.[11] Untuk maksud tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan nomor, sertifikat dan kartu peserta.
 
Iuran
Peserta wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Rancangan menentukan bahwa jumlah iuran adalah sebesar 8% dari gaji bulanan peserta. Lima persen akan ditanggung oleh pemberi kerja, dan tiga persennya akan ditanggung oleh peserta.[12]
 
Sebagai dasar penghitungan iuran, gaji bulanan peserta (serta tunjangan permanen) tidak boleh lebih dari 8 kali pendapatan tidak kena pajak peserta. Namun, dalam keadaan tertentu, penghitungan gaji bulanan dapat berbeda:[13]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info