| Issue Number : 2628

Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk untuk Tindakan Antidumping, Imbalan, dan Pengamanan Perdagangan

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 55/PMK.04/2015tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 ditujukan untuk melindungi pasar domestic dengan menerapkan bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan (“Upaya Perlindungan Perdagagnan”).
 
Untuk mencapai tujuan ini, Peraturan 2015 mengatur ketentuan mengenai hal-hal berikut ini:
 
a.      Tahapan dalam menerapkan bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan;
b.      Prosedur penghitungan, pembayaran, dan pemberian jaminan untuk memenuhi kewajiban bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan; dan
c.       Prosedur pengembalian dan pembayaran bea masuk dan jaminan.
 
Peraturan 2015 ditujukan kepada importer, pengusaha, dan pihak-pihak pemberi jaminan untuk kegiatan impor, seperti bank dan perusahaan asuransi.
 
Tahapan
Selain bea masuk, barang impor dapat juga dikenakan bea masuk antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan atau bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan. Upaya ini diambil untuk mengkompensasi atau mencegah kerugian pada pasar domestik karena masuknya barang impor dengan metode dumping atau subsidi.[1]
 
Sebelum menerapkan bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan, pemerintah dapat juga mengenakan bea masuk untuk antidumping dan imbalan semenstara (“Upaya Sementara”) kepada importer.[2] Bea masuk ini wajib dibayar selagi pemerintah melakukan investigasi apakah barang diimpor menggunakan metode dumping atau subsidi.[3]
 
Menghitung Bea Masuk
Ada dua metode dalam menghitung jumlah bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan dan bea masuk Tindakan Sementara: (1) persentasi dari nilai pabean (advolorum); dan (2) spesifik.[4]
 
 
Menggunakan metode advolorum, bea masuk dihitung sebagai berikut:[5]
Tarif (%) x Nilai Pabean x Nilai Tukar Mata Uang
 
Melalui metode spesifik, bea masuk dihitung sebagai berikut:[6]
Tarif per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu x Jumlah Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
 
Pembayaran Bea Masuk
Bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan harus dibayar secara tunai oleh importer.[7] Namun, bea masuk Tindakan Sementara dapat dibayar dengan tunai atau dengan jaminan.[8] Pembayaran bea masuk menggunakan tunai atau jaminan wajib diselesaikan paling lambat pada saat pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).[9]
 
Petugas bea dan cukai dapat melakukan penyesuaian pembayaran tunai atau jaminan yang diperlukan.[10] Apabila bea masuk dibayar menggunakan jaminan, importer wajib mematuhi penyesuaian yang dibuat dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan penyesuaian.[11]
 
Pencairan dan Pengembalian Jaminan
Pencairan jaminan dilakukan oleh petugas bea dan cukai apabila:[12]
a.      Menteri telah menetapkan barang impor dikenai bea masuk Upaya Pengamanan Perdagangan; dan
b.      Barang impor yang di impor untuk dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan termasuk dalam jangka waktu yang dikenai bea masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan.
 
Jaminan akan dikembalikan kepada importir apabila:[13]
a.      Menteri menghentikan tindakan sementara;
b.      Barang impor yang di impor untuk dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk barang dari Negara, eksportir, atau pemasok yang dikenai bea masuk Tindakan Perlindungan Perdangangan; atau
c.       Barang yang diimpor untuk dipakai denan menyerahkan PIB dan Jaminan tidak termasuk dalam jangka waktu pemberlakuan peraturan menteri keuangan uang mengatur mengenai pengenaan bea masuk Tindakan Perlindungan Perdagangan.
 
Pengembalian Bea Masuk
Bea masuk Tindakan Pengamanan Perdangan atau Tindakan Sementara akan dikembalikan kepada importir atau pengusaha pada tempat penimbunan berikat dalam keadaan tertentu, antara lain:[14]
 
a.      Kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tariff bea masuk da/atau nilai pabean oleh petugas bea dan cukai;
b.      Kelebihan pembayaran bea masik kareana penetapan kembali tarif bea masuk dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau karena kesalahan tata usaha (salah ketuk, salah pengenaan tarif dan/atau kesalahan transfer bea masuk);
c.       Barang import karena sebab tertentu haris diekspor kembali atau dimusnahakakn oleh petugas bea dan cukai.
 
Importir atau pengusaha yang ingin mendapatkan pengembalian bea masuk wajib menyerahkan permohonan kepada kantor bea dan cukai terkait menggunakan formlir pada Lampiran III, Peraturan 2015, dan menyerahkan dokumen-dokumen yang disebut pada Pasal 18 ayat (5), Peraturan 2015.[15]
 
Pada saat menerima permohonan secara lengkap, kepala kantor bead an cukai terkait akan menentukan apakah menerima atau menolak permohonan dalam batas waktu berikut ini:[16]
 
a.      30 hari untuk pengembalian bea masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan atau Tindakan Sementara; atau
b.      10 hari untuk pengembalian bea masuk untuk antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan sementara.
 
Peraturan 2015 berlaku sejak 17 April 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 55/PMK.04/2015tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 ditujukan untuk melindungi pasar domestic dengan menerapkan bea masuk dalam rangka tindakan antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan (“Upaya Perlindungan Perdagagnan”).
 
Untuk mencapai tujuan ini, Peraturan 2015 mengatur ketentuan mengenai hal-hal berikut ini:
 
a.      Tahapan dalam menerapkan bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan;
b.      Prosedur penghitungan, pembayaran, dan pemberian jaminan untuk memenuhi kewajiban bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan; dan
c.       Prosedur pengembalian dan pembayaran bea masuk dan jaminan.
 
Peraturan 2015 ditujukan kepada importer, pengusaha, dan pihak-pihak pemberi jaminan untuk kegiatan impor, seperti bank dan perusahaan asuransi.
 
Tahapan
Selain bea masuk, barang impor dapat juga dikenakan bea masuk antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan atau bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan. Upaya ini diambil untuk mengkompensasi atau mencegah kerugian pada pasar domestik karena masuknya barang impor dengan metode dumping atau subsidi.[1]
 
Sebelum menerapkan bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan, pemerintah dapat juga mengenakan bea masuk untuk antidumping dan imbalan semenstara (“Upaya Sementara”) kepada importer.[2] Bea masuk ini wajib dibayar selagi pemerintah melakukan investigasi apakah barang diimpor menggunakan metode dumping atau subsidi.[3]
 
Menghitung Bea Masuk
Ada dua metode dalam menghitung jumlah bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan dan bea masuk Tindakan Sementara: (1) persentasi dari nilai pabean (advolorum); dan (2) spesifik.[4]
 
 
Menggunakan metode advolorum, bea masuk dihitung sebagai berikut:[5]
Tarif (%) x Nilai Pabean x Nilai Tukar Mata Uang
 
Melalui metode spesifik, bea masuk dihitung sebagai berikut:[6]
Tarif per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu x Jumlah Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
 
Pembayaran Bea Masuk
Bea masuk Upaya Perlindungan Perdagangan harus dibayar secara tunai oleh importer.[7] Namun, bea masuk Tindakan Sementara dapat dibayar dengan tunai atau dengan jaminan.[8] Pembayaran bea masuk menggunakan tunai atau jaminan wajib diselesaikan paling lambat pada saat pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).[9]
 
Petugas bea dan cukai dapat melakukan penyesuaian pembayaran tunai atau jaminan yang diperlukan.[10] Apabila bea masuk dibayar menggunakan jaminan, importer wajib mematuhi penyesuaian yang dibuat dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan penyesuaian.[11]
 
Pencairan dan Pengembalian Jaminan
Pencairan jaminan dilakukan oleh petugas bea dan cukai apabila:[12]
a.      Menteri telah menetapkan barang impor dikenai bea masuk Upaya Pengamanan Perdagangan; dan
b.      Barang impor yang di impor untuk dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan termasuk dalam jangka waktu yang dikenai bea masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan.
 
Jaminan akan dikembalikan kepada importir apabila:[13]
a.      Menteri menghentikan tindakan sementara;
b.      Barang impor yang di impor untuk dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk barang dari Negara, eksportir, atau pemasok yang dikenai bea masuk Tindakan Perlindungan Perdangangan; atau
c.       Barang yang diimpor untuk dipakai denan menyerahkan PIB dan Jaminan tidak termasuk dalam jangka waktu pemberlakuan peraturan menteri keuangan uang mengatur mengenai pengenaan bea masuk Tindakan Perlindungan Perdagangan.
 
Pengembalian Bea Masuk
Bea masuk Tindakan Pengamanan Perdangan atau Tindakan Sementara akan dikembalikan kepada importir atau pengusaha pada tempat penimbunan berikat dalam keadaan tertentu, antara lain:[14]
 
a.      Kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan tariff bea masuk da/atau nilai pabean oleh petugas bea dan cukai;
b.      Kelebihan pembayaran bea masik kareana penetapan kembali tarif bea masuk dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau karena kesalahan tata usaha (salah ketuk, salah pengenaan tarif dan/atau kesalahan transfer bea masuk);
c.       Barang import karena sebab tertentu haris diekspor kembali atau dimusnahakakn oleh petugas bea dan cukai.
 
Importir atau pengusaha yang ingin mendapatkan pengembalian bea masuk wajib menyerahkan permohonan kepada kantor bea dan cukai terkait menggunakan formlir pada Lampiran III, Peraturan 2015, dan menyerahkan dokumen-dokumen yang disebut pada Pasal 18 ayat (5), Peraturan 2015.[15]
 
Pada saat menerima permohonan secara lengkap, kepala kantor bead an cukai terkait akan menentukan apakah menerima atau menolak permohonan dalam batas waktu berikut ini:[16]
 
a.      30 hari untuk pengembalian bea masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan atau Tindakan Sementara; atau
b.      10 hari untuk pengembalian bea masuk untuk antidumping, imbalan, dan tindakan pengamanan sementara.
 
Peraturan 2015 berlaku sejak 17 April 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info