BI Atur Suku Bunga Penawaran Antarbank

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan No. 17/2/PBI/2015tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank (“Peraturan”) dengan tujuan untuk menciptakan suku bunga penawaran antarbank yang terpercaya dan pasar uang yang likuid.[1]
 
Peraturan ini menyediakan kerangka bagi bank umum dalam menentukan suku bunga penawaran antarbank (“Suku Bunga”), yang terdiri dari:[2]
a.      Jakarta Interbank Offered Rate(“JIBOR”);[3] dan
b.      Jakarta Interbank Bid Rate(“JIBID”).[4]
 
Sebelumnya, hal ini diatur dalam Peraturan BI No. 13/8/PBI/2011tentang Laporan Harian Bank Umum (“Peraturan 2011”).    
 
Penentuan Suku Bunga
BI menentukan Suku Bunga berdasarkan suku bunga indikatif yang diserahkan oleh bank kontributor (“Kontributor”).[5]Suatu Kontributor wajib menentukan suku bunga indikatifnya berdasarkan spread antara:[6]
a.      Offer rate, yaitu suku bunga yang digunakan untuk meminjamkan rupiah ke Kontributor lain; dan
b.      Bid rate, yaitu suku bunga yang digunakan untuk meminjam rupiah dari Kontributor lain.
 
Sebelumnya, BI menentukan JIBORhanya berdasarkan offer rate, tanpa mempertimbangkan  bid rate.[7]
 
Tata cara penyerahan suku bunga indikatif diatur dalam Peraturan 2011.[8]Rincian tata cara tersebut akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran BI, termasuk:[9]
a.      Penentuan suku bunga;
b.      Spreadantara offer rate dan bid rate; dan
c.       Waktu dan batasan yang memungkinkan quoting bank untuk menolak permintaan transaksi dari asking bank.
 
Offer dan Bid Rates
Offer ratedan bid rateditentukan berdasarkan mekanisme permintaan. Dengan mekanisme ini, Kontributor akan bertindak baik sebagai asking bank atau quoting bank. Asking bank adalah Kontributor yang meminta suatu transaksi, sedangkan quoting bank adalah Kontributor yang menerima permintaan transaksi tersebut.[10] Suatu transaksi merupakan pinjaman rupiah (meminjam/meminjamkan) dengan suku bunga indikatif yang ditentukan oleh quoting bank.[11]
 
Quoting bankwajib melakukan transaksi yang diminta oleh asking bank, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan kemampuan quoting bank (waktu dan/atau batasan wajar lainnya). Selain itu, asking bank wajib melaporkan kepada BI jika permintaan transaksi tersebut ditolak oleh quoting bank.[12]
 
Sanksi
Kontributor yang tidak menyerahkan suku bunga indikatif terancam denda IDR 250ribu sampai IDR 5 juta (maksimal).[13]Kontributor yang menolak permintaan transaksi dari Kontributor lain akan diberikan peringatan tertulis. Sanksi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran BI.[14]     
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Pasal 5 dan Pasal 22 (1) Peraturan 2011.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 1 April 2015._CD