Ketentuan Baru Batas Campuran Biodisel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2015(“Amandemen Ketiga”) untuk mengubah Peraturan No. 32 Tahun 2008tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (“Peraturan 2008”).
 
Amandemen Ketiga ditujukan untuk mempercepat penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai alternatif dari bahan bakar fosil atau konvensional. Melalui Amandemen Ketiga, diharapkan dapat menurunkan jumlah impor bahan bakar dan menjaga anggaran Negara. Tujuan ini hendak dicapai dengan meningkatkan kadar campuran biodiesel pada bahan bakar konvensional untuk keperluan berikut ini:
 
a.      Usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertaninan, transportasi, dan pelayanan umum (PSO);
b.      Transportasi non PSO;
c.       Industri dan komersial; dan
d.      Pembangkit listrik.
 
Sebelum Amandemen Ketiga, Peraturan 2008 telah diubah sebanyak dua kali melalui Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2013(“Amandemen Pertama”)[1] dan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014(“Amandemen Kedua”).[2]
 
Amandemen Ketiga ditujukan kepada pengguna biofuel dan badan usaha pada industri biofuel.
 
Kadar Campuran Biofuel
Amandemen Ketiga mengubah kadar campuran biofuel untuk sektor tertentu dengan meningkatkan konsumsi biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil secara bertahap. Rincian tahapan peningkatan penggunaan biofuel dijelaskan pada tabel berikut:[3]