Ketentuan Baru Kewajiban Pengolahan Mineral

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2014tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (“Peraturan 2014”).[1]
 
Amandemen ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan/pemurnian mineral dalam negeri secara wajib, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan ini hendak dicapai oleh Amandemen dengan mengubah ketentuan mengenai hal-hal berikut ini:
a.      Kerjasama pengolahan/pemurnian antara perusahaan pertambangan;
b.      Kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan institusi penelitian atau perguruan tinggi untuk mengembangkan pengolahan/pemurnian mineral domestic; dan
c.       Standar minimum pengolahan/pemurnian mineral.
 
Amandemen ditujukan kepada perusahaan pertambangan.
 
Kerjasama Pengolahan/Pemurnian
Peraturan 2014 mewajibkan perusahaan tambang untuk mengolah/memurnikan mineral sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Lampiran Peraturan 2014 (“Standar Minimum”).[2] Perusahaan tambang dapat melakukan hal ini sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak-pihak berikut ini:[3]
a.      Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi);
b.      Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi); atau
c.       Pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk pengolahan dan/atau pemurnian (IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan/pemurnian).
 
Sebelum dapat melaksanakan kerjasama, perusahaan pertambangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri atau gubernur, tergantung penerbit izin usaha mereka, sebagai berikut:[4]