Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM43 Tahun 2015tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (“Permenhub 43/2015”).
Permenhub 43/2015 mengatur ketentuan mengenai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha Bandar udara untuk mengembangkan layanan dan infrastruktur Bandar udara, diantaranya: 1) jenis kerjasama; dan 2) jenis perjanjian kerjasama.
Permenhub 43/2015 ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (“BUMN”/“BUMD”), badan usaha Indonesia, dan koperasi pada layanan Bandar udara (“Badan Usaha Bandar Udara”).
Jenis Kerjasama
Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk mengembangkan fasilitas Bandar udara berikut ini:[1]
a. Pengelolaan dan pembangunan bandar udara baru sesuai dengan Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
b. Pengelolaan fasilitas untuk kegiatan fasilitas yang telah dibangun untuk pelayanan pendaratan, lepas landas, maneuver, parker, dan penyimpanan pesawat;
c. Pengelolaan fasilitas terminal yang sudah ada untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
d. Pengelolaan fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
e. Pengelolaan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industry serta gedung dan bagunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
Spesifik pada poin “b” dan “c”, fasilitas yang sudah ada harus:[2]
a. Fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah dan BUMN bandar udara yang telah atau akan ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN);
b. Dibangun oleh BUMN bandar udara;
c. Dibangun oleh BUMD bandar udara, perseroan terbatas Indonesia, atau koperasi; dan
d. Dibangun dengan menggunakan dana campuran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Bandar Udara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Dirjen”) bertanggung jawab untuk menilai proposal pembangunan fasilitas. Hal ini diikuti dengan konsultasi publik untuk menentukan proyek yang diprioritaskan.[3]
Namun, Perusahaan Bandar Udara dapat menyerahkan proposal kepada Menteri melalui Dirjen untuk mengembangkan fasilitas yang tidak termasuk pada proyek prioritas. [4]Hanya proyek yang memenuhi kriteria berikut ini yang akan disetujui:[5]
a. Bandar udara dan fasilitasnya terintegrasi dengan rencana induk nasional bandar udara;
b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. Tidak memerlukan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal.
Jenis Perjanjian Kerja Sama
Permenhub 43/2015 menetapkan dua jenis perjanjian kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha Bandar Udara untuk mengembangkan bandar udara: 1) konsesi; dan 2) kontrak lainnya (meliputi: sewa-menyewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur) (“Kontrak Lainnya”).[6]
Kerjasama konsesi dapat diberikan kepada Badan Usaha Bandar Udara melalui prses seleksi atau penunjukan langsung.[7] Sedangkan Kontrak Lainnya diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.[8]
Rincian kerja sama yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian konsesi dijelaskan pada tabel berikut:
......