| Issue Number : 2616

Ketentuan Penerbangan Terbaru

Menteri Perhubungan ("Menteri") telah menerbitkan Peraturan No. PM 41/2015 Tahun 2015 ("Amandemen Ketiga") tentang Amandemen Ketiga Atas Peraturan Menteri No. KM 25 Tahun 2008 ("Peraturan 2008") tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 
Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri No. PM 5 Tahun 2015 ("Amandemen Kedua") dan Peraturan Menteri No. PM 77 Tahun 2014("Amandemen Pertama").
 
Amandemen Ketiga pada dasarnya mengubah ketentuan tentang: (i) prosedur perizinan dan persyaratan modal minimum; serta (ii) kewajiban maskapai penerbangan.
 
Amandemen Ketiga ini ditujukan bagi perusahaan penerbangan dan pihak terkait lainnya.
 
Kepemilikan Saham dan Permodalan
Berdasarkan Amandemen Ketiga, hanya perusahaan penerbangan dengan badan hukum Indonesia atau yang seluruh sahamnya atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau yang diperbolehkan menyelenggarakan angkutan udara niaga.[1]
 
Lebih lanjut, Amandemen Ketiga mengharuskan pemohon izin angkutan udara niaga untuk menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa modal dalam negeri bersumber dari dana dalam negeri bagi pemohon yang adalah perusahaan investasi asing.[2]Sebelumnya, kedua persyaratan tersebut tidak termasuk dalam Amandemen Pertama dan Amandemen Kedua.
 
Persyaratan Modal Minimum
Amandemen Ketiga menetapkan persyaratan modal minimum untuk kegiatan angkutan niaga yang bervariasi antara Rp 75 miliar hingga Rp 500 miliar, tergantung pada kapasitas pesawat udara yang dioperasikan sebagai berikut:[3] 
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perhubungan ("Menteri") telah menerbitkan Peraturan No. PM 41/2015 Tahun 2015 ("Amandemen Ketiga") tentang Amandemen Ketiga Atas Peraturan Menteri No. KM 25 Tahun 2008 ("Peraturan 2008") tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 
Sebelum terbitnya Amandemen Ketiga, Peraturan 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri No. PM 5 Tahun 2015 ("Amandemen Kedua") dan Peraturan Menteri No. PM 77 Tahun 2014("Amandemen Pertama").
 
Amandemen Ketiga pada dasarnya mengubah ketentuan tentang: (i) prosedur perizinan dan persyaratan modal minimum; serta (ii) kewajiban maskapai penerbangan.
 
Amandemen Ketiga ini ditujukan bagi perusahaan penerbangan dan pihak terkait lainnya.
 
Kepemilikan Saham dan Permodalan
Berdasarkan Amandemen Ketiga, hanya perusahaan penerbangan dengan badan hukum Indonesia atau yang seluruh sahamnya atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau yang diperbolehkan menyelenggarakan angkutan udara niaga.[1]
 
Lebih lanjut, Amandemen Ketiga mengharuskan pemohon izin angkutan udara niaga untuk menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa modal dalam negeri bersumber dari dana dalam negeri bagi pemohon yang adalah perusahaan investasi asing.[2]Sebelumnya, kedua persyaratan tersebut tidak termasuk dalam Amandemen Pertama dan Amandemen Kedua.
 
Persyaratan Modal Minimum
Amandemen Ketiga menetapkan persyaratan modal minimum untuk kegiatan angkutan niaga yang bervariasi antara Rp 75 miliar hingga Rp 500 miliar, tergantung pada kapasitas pesawat udara yang dioperasikan sebagai berikut:[3] 
 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info