| Issue Number : 2615

Pencegahan Terbang Setelah Kecelakaan

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat, Menteri Perhubungan ("Menteri") telah mengeluarkan PeraturanNo. PM 46 Tahun2015tentang Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan ("Peraturan").
 
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan kesehatan yang cukup bagi pilot setelah mengalami kecelakaan atau insiden demi meningkatkan keselamatan penerbangan.[1] Dengan kata lain, pilot yang mengalami kecelakaan atau insiden penerbangan tidak dapat menerbangkan pesawat sampai penyelidikan atas kecelakaan atau insiden tersebut selesai.
                                                      
Peraturan ini ditujukan bagi maskapai penerbangan dan pilot.
 
PencegahanTerbang
Dalam halseorang pilot mengalami kecelakaan[2]atau insiden[3]selama penerbangan, setelahnya ia dilarang untuk menerbangkan pesawat. Larangan ini disebut sebagai "pencegahan terbang", dan akan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara ("Direktur Jenderal") selama90 harisetelah kecelakaan terjadi.[4]
 
Pencabutan Larangan
Direktur Jenderal dapat mencabut pencegahanterbang— disebut sebagai "pencabutan larangan" — setelah pemeriksaan atas kecelakaan atau insiden telah dirampungkan. Masing-masing pilot jugaharus dinyatakan sehat secara medis dan telah menyelesaikan latihan pemulihan yang diselenggarakan oleh maskapai penerbangan sebagai syarat pemberian pencabutan larangan tersebut.[5] Selain itu, pilot juga harus mengantongi lisensi penerbang dan sertifikatkesehatan[6]yang harus selalu dibawa saat menjalankan tugas.[7]
 
Investigasi Lanjutan
Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan bahwa pilot melakukan pelanggaran terhadap peraturan penerbangan, investigasi lebih lanjut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.[8] Namun, Peraturantidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perpanjangan pencegahan terbang selama investigasi lanjutan.
 
Peraturan telah berlaku sejak tanggal 23 Februari 2015.AAP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat, Menteri Perhubungan ("Menteri") telah mengeluarkan PeraturanNo. PM 46 Tahun2015tentang Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan ("Peraturan").
 
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan kesehatan yang cukup bagi pilot setelah mengalami kecelakaan atau insiden demi meningkatkan keselamatan penerbangan.[1] Dengan kata lain, pilot yang mengalami kecelakaan atau insiden penerbangan tidak dapat menerbangkan pesawat sampai penyelidikan atas kecelakaan atau insiden tersebut selesai.
                                                      
Peraturan ini ditujukan bagi maskapai penerbangan dan pilot.
 
PencegahanTerbang
Dalam halseorang pilot mengalami kecelakaan[2]atau insiden[3]selama penerbangan, setelahnya ia dilarang untuk menerbangkan pesawat. Larangan ini disebut sebagai "pencegahan terbang", dan akan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara ("Direktur Jenderal") selama90 harisetelah kecelakaan terjadi.[4]
 
Pencabutan Larangan
Direktur Jenderal dapat mencabut pencegahanterbang— disebut sebagai "pencabutan larangan" — setelah pemeriksaan atas kecelakaan atau insiden telah dirampungkan. Masing-masing pilot jugaharus dinyatakan sehat secara medis dan telah menyelesaikan latihan pemulihan yang diselenggarakan oleh maskapai penerbangan sebagai syarat pemberian pencabutan larangan tersebut.[5] Selain itu, pilot juga harus mengantongi lisensi penerbang dan sertifikatkesehatan[6]yang harus selalu dibawa saat menjalankan tugas.[7]
 
Investigasi Lanjutan
Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan bahwa pilot melakukan pelanggaran terhadap peraturan penerbangan, investigasi lebih lanjut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.[8] Namun, Peraturantidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perpanjangan pencegahan terbang selama investigasi lanjutan.
 
Peraturan telah berlaku sejak tanggal 23 Februari 2015.AAP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info