| Issue Number : 2614

Prosedur Untuk Barang Kena Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("Direktur Jenderal") telah menerbitkanPeraturanNo. PER - 2/BC/2015tentang Prosedur untuk Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai ("Peraturan"). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan barang kena cukai mulai dari proses kedatangan di wilayah Indonesia hingga pengirimannya.
 
Sebelum terbitnya Peraturan, hal yang sama diatur melalui Peraturan Direktur JenderalNo. PER - 54/BC/2011 ("Peraturan 2011") yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal No.PER-45/BC/2012 ("Amandemen 2012").
 
Peraturan in ditujukan kepada para importir barang kena cukai (produk tembakau dan minuman beralkohol), pemilik gudang, pengusaha Kawasan Berikat, dan pengusaha secara umum.
 
Prosedur Penimbunan
Barang yang cukainya belum dibayar dapat disimpan sementara di tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat.[1] Kegiatan bisnis penimbunan barang cukai harus melakukan administrasi dan wajib melakukan hal-hal berikut:[2]
a.       melakukan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai;
b.      menempatkan bahan baku, bahan pendukung dan hasil produksi di ruang terpisah berdasarkan jenis dan jumlahnya untk mengetahui barang yang belum dibayarkan cukainya; dan
c.       menyerahkanlaporan bulanan kepada Direktur Jenderalsetiap tanggal 10 bulan berikutnya.
 
Pemasukan dan Pengeluaran
Setiap penerimaan barang kena cukaiharus dilaporkan oleh pengelola gudangmenggunakan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai atau "CK-5"kepada Kantor Bea Cukai setempat. Dokumen tersebut juga dapat digunakan untuk setiap pengeluaran barang kena cukai, termasuk produktembakau yang cukainyatelah dibayar.[3] Dokumen CK-5 merupakan dokumen perlindungan atas barangkena cukaiselama proses penimbunan hinggaproses pengiriman.[4]
 
Pengeluaran
Dokumen CK-5 juga dapat digunakan untuk kegiatanlainyang melibatkan barang kena cukai, contohnya pengangkutan produk tembakau, minuman beralkohol, barang kena cukai untuk misi Perwakilan Asing, barang kena cukai untuk organisasi internasional dan sejenisnya.[5] Proses pengangkutan harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam dokumen CK-5, dimana dapat diperpanjang jika ada halangan tertentu yang menghambat pengangkutan.[6]
 
Setelah pengangkutan selesaidilakukan, dokumen CK-5 akan diproses menggunakan Sistem Aplikasi Cukai Setnralisasi – "SAC-S". Jika administrasi bea cukai tidak dilakukan melalui SAC-S, dokumen CK-5 harus dikembalikan ke Kantor Bea Cukai yang mengeluarkan dokumen tersebut dalam waktu 14 hari setelah pengangkutan selesai.[7]
 
Berdasarkan Peraturan, dokumen CK-5 dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika pemilik barang kena cukai meminta pencabutan tersebut dalam hal barang cukai masih berada di gudang dan belum tercatat dalam SAC-S.[8]
 
Sebelumnya, Peraturan 2011 dan perubahannya tidak mencantumkan ketentuan tentang pembatalan CK-5. Detail prosedur untuk barang kena cukai dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan.[9]
 
Peraturan mencabut dan menggantikan Peraturan 2011.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak tanggal 15 Februari 2015.AAP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("Direktur Jenderal") telah menerbitkanPeraturanNo. PER - 2/BC/2015tentang Prosedur untuk Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai ("Peraturan"). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan barang kena cukai mulai dari proses kedatangan di wilayah Indonesia hingga pengirimannya.
 
Sebelum terbitnya Peraturan, hal yang sama diatur melalui Peraturan Direktur JenderalNo. PER - 54/BC/2011 ("Peraturan 2011") yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal No.PER-45/BC/2012 ("Amandemen 2012").
 
Peraturan in ditujukan kepada para importir barang kena cukai (produk tembakau dan minuman beralkohol), pemilik gudang, pengusaha Kawasan Berikat, dan pengusaha secara umum.
 
Prosedur Penimbunan
Barang yang cukainya belum dibayar dapat disimpan sementara di tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat.[1] Kegiatan bisnis penimbunan barang cukai harus melakukan administrasi dan wajib melakukan hal-hal berikut:[2]
a.       melakukan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai;
b.      menempatkan bahan baku, bahan pendukung dan hasil produksi di ruang terpisah berdasarkan jenis dan jumlahnya untk mengetahui barang yang belum dibayarkan cukainya; dan
c.       menyerahkanlaporan bulanan kepada Direktur Jenderalsetiap tanggal 10 bulan berikutnya.
 
Pemasukan dan Pengeluaran
Setiap penerimaan barang kena cukaiharus dilaporkan oleh pengelola gudangmenggunakan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai atau "CK-5"kepada Kantor Bea Cukai setempat. Dokumen tersebut juga dapat digunakan untuk setiap pengeluaran barang kena cukai, termasuk produktembakau yang cukainyatelah dibayar.[3] Dokumen CK-5 merupakan dokumen perlindungan atas barangkena cukaiselama proses penimbunan hinggaproses pengiriman.[4]
 
Pengeluaran
Dokumen CK-5 juga dapat digunakan untuk kegiatanlainyang melibatkan barang kena cukai, contohnya pengangkutan produk tembakau, minuman beralkohol, barang kena cukai untuk misi Perwakilan Asing, barang kena cukai untuk organisasi internasional dan sejenisnya.[5] Proses pengangkutan harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dinyatakan dalam dokumen CK-5, dimana dapat diperpanjang jika ada halangan tertentu yang menghambat pengangkutan.[6]
 
Setelah pengangkutan selesaidilakukan, dokumen CK-5 akan diproses menggunakan Sistem Aplikasi Cukai Setnralisasi – "SAC-S". Jika administrasi bea cukai tidak dilakukan melalui SAC-S, dokumen CK-5 harus dikembalikan ke Kantor Bea Cukai yang mengeluarkan dokumen tersebut dalam waktu 14 hari setelah pengangkutan selesai.[7]
 
Berdasarkan Peraturan, dokumen CK-5 dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika pemilik barang kena cukai meminta pencabutan tersebut dalam hal barang cukai masih berada di gudang dan belum tercatat dalam SAC-S.[8]
 
Sebelumnya, Peraturan 2011 dan perubahannya tidak mencantumkan ketentuan tentang pembatalan CK-5. Detail prosedur untuk barang kena cukai dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan.[9]
 
Peraturan mencabut dan menggantikan Peraturan 2011.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak tanggal 15 Februari 2015.AAP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info