Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (“Bappebti”) telah menerbitkan Peraturan No. 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi (“Peraturan 2015”).
Peraturan 2015 mewajibkan bursa berjangka (“Bursa Berjangka”) untuk mengumpulkan sejumlah dana kompensasi. Dana kompensasi ini digunakan untuk membayar nasabah yang mengalami kerugian karena wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka.[1]
Secara rinci, Peraturan 2015 mengatur ketentuan mengenai:
a. Prosedur untuk mengumpulkan dan mengelola dana kompensasi oleh Bursa Berjangka;
b. Prosedur untuk menggunakan dana kompensasi; dan
c. Prosedur untuk mengajukan klaim bagi nasabah.
Sebelum Peraturan 2015, hal yang sama diatur melalui Keputusan Kepala Bappebti No. 06/BAPPEBTI/KP/X/1999(“Keputusan 1999”).
Peraturan 2015 ditujukan kepada Bursa Berjangka, pialang berjangka, dan masyarakat sebagai nasabah.
Mengumpulkan dan Mengelola Dana Kompensasi
Bursa Berjangka wajib mengumpulkan dana kompensasi sesuai dengan jumlah minimum dana kompensasi (“Jumlah Minimum Dana Kompensasi”) yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Bursa Berjangka wajib mempertahankan setidaknya 20% dari Jumlah Minimum Dana Kompensasi.[2]
Dana kompensasi dapat dikumpulkan dari sumber berikut ini:[3]
a.Biaya kontribusi dari pialang;
b. Jasa informasi mengenai penjualan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainya;
c. Layanan penjualan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (paling banyak 2% dari komisi pialang);[4]
d. Laba Bursa Berjangka; dan/atau
e. Sumber lain yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
Dana kompensasi yang dikumpulkan dari pialang akan dikelola oleh unit khusus (“Unit Khusus”), yang terdiri dari perwakilan Bursa Berjangka dan anggotanya.[5] Unit Khusus wajib mencatat pengelolaan dan penggunaan dana kompensasi. Laporan pengelolaan dana kompensasi ini diserahkan kepada Kepala Bappebti setiap tiga bulan.[6]
Sebelumnya, Keputusan 1999 hanya mengatur ketentuan mengenai Jumlah Minimum Dana Kompensasi dan sumber dana kompensasi.
Pengunaan Dana Kompensasi
Tidak semua dana kompensasi yang dikumpulkan oleh Bursa Berjangka dapat dibayarkan kepada nasabah. Peraturan 2015 menetapkan batasan dana kompensasi yang dapat dibayarkan (“Batasan Pembayaran Maksimum”) kepada nasabah setiap tahunya, yakni.[7]
a. 80% dari Jumlah Minimum Dana Kompensasi; atau
b. 80% dari seluruh dana kompensasi yang telah dikumpulkan, apabila Bursa Berjangka belum memenuhi Jumlah Minimum Dana Kompensasi.
Keputusan 1999 tidak mengatur hal di atas.
Klaim Dana Kompensasi
Nasabah yang ingin mengajukan klaim dana kompensasi dari pialang berizin (“Pialang Berizin”) atau pialang yang telah dicabut izinnya oleh Kepala Bappebti (“Pialang tanpa Izin”).[8]
Persyaratan untuk mengajukan klaim adalah sebagai berikut:[9]
a. Nasabah telah mencoba meminta ganti rugi kepada pialang;
b. Rekening nasabah yang dilakukan untuk melakukan transaksi terpisah dari rekening bank pialang; dan
c. Dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase (untuk klaim terhadap Pialang Berizin); atau
d. Pialang tanpa izin dijatuhi sanksi administrasi yakni pencabutan izin usaha (untuk klaim terhadap Pialang tanpa Izin).
Permintaan klaim diajukan oleh nasabah kepada Bursa Berjangka.[10] Dalam waktu 14 hari sejak menerima permohonan, Bursa Berjangka akan memutuskan untuk memberikan (sebagian atau seluruhnya) atau menolak permintaan kompensasi nasabah.[11]
Apabila klaim ditujukan kepada Pialang Berizin, dana kompensasi akan dibayarkan dalam waktu 14 hari sejak Bursa Berjangka menyampaikan putusannya.[12] Apabila klaim ditujukan kepada Pialang tanpa Izin, dana kompensasi akan dibayarkan setelah hal di bawah ini dilakukan oleh Bursa Berjangka:[13]
a. Memberitahukan permohonan klaim di media massa nasional (tindakan ini harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak Bursa Berjangka menyatakan memberikan kompensasi kepada nasabah); dan[14]
b. Memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada nasabah setelah melakukan pengumuman pada poin “a” di atas.
Dana kompensasi paling besar yang dapat diperoleh oleh seorang nasabah dari Pialang Berizin adalah 1,5% dari Batasan Pembayaran Maksimum.[15]
Untuk klaim terhadap Pialang tanpa Izin, Unit Khusus akan mengalokasikan 35% (maksimal) dari Batasan Pembayaran Maksimum yang diberikan kepada Pialang tanpa Izin.[16] Setelah itu, Pialang tanpa Izin akan membayarkan kepada nasabah berdasarkan putusan Bursa Berjangka. Alokasi 35% ini hanya diberikan satu kali,[17] dan Pialang tanpa Izin wajib menggunakan alokasi ini untuk menutup klaim yang akan datang.
Peraturan 2015 juga memperbolehkan nasabah yang mengalami kerugian tapi belum mengajukan ganti rugi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Pialang tanpa Izin. Permohonan klaim ini diberikan beserta bukti-bukti dalam waktu 14 hari semenjak pengumuman pada poin “a” di atas dilakukan.[18]
Bursa Berjangka mempunyai 14 hari sejak menerima permohonan untuk memberikan atau menolak permohonan. Jika permohonan disetujui, dana kompensasi harus dibayarkan dalam waktu 14 hari semenjak putusan disampaikan oleh Bursa Berjangka.[19]
Sebelumnya, Keputusan 1999 tidak mengatur persyaratan untuk mengajukan klaim dan prosedur untuk mengajukan klaim terhadap Pialang tanpa Izin.
Peraturan 2015 mencabut dan mengganti Keputusan 1999.
Peraturan 2015 berlaku sejak 6 Maret 2015.
......