Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2015(“Peraturan”),untuk mengubah Peraturan Menteri No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (“Peraturan 2010”). Sebelum Perubahan Kedua,Peraturan 2010 telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 38 Tahun 2014(“Perubahan Pertama”).[1]
Perubahan Kedua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemberian izin yang dibutuhkan, dengan adanya dua mekanisme perizinan: seleksi dan evaluasi.[2]Izin yang diatur dalam Perubahan Kedua adalah (secara bersama-sama disebut sebagai “Izin”):
a. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (“Izin Prinsip”);[3] dan
b. Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (“Izin Penyelenggaraan”).
Indonesian Legal Briefini membatasi pembahasannya pada pemberian izin dengan mekanisme evaluasi.Perubahan Kedua penting bagi seluruh perusahaan telekomunikasi (“Perusahaan”).
Prosedur Perizinan Izin Prinsip
Untuk mendapatkan Izin Prinsip dengan mekanisme evaluasi,Perusahaan harus menyerahkan permohonan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Direktur Jenderal”).Sebuah tim akan dibentuk oleh Direktur Jenderal untuk mengevaluasi permohonan tersebut.[4] Sebelumnya, seluruh permohonan diserahkan kepada Menteri dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.[5]
Pemohon harus menyerahkan permohonan dengan dokumen pendukung yang diwajibkan, di antaranya:[6]
a. Akta pendirian, termasuk surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (“Menkumham”) yang menyatakan status pemohon;
b. Perubahan anggaran dasar pemohon, termasuk persetujuan atau tanda terima pemberitahuan dari Menkumham;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat keterangan domisili;
d. Surat keterangan tidak ada pajak terhutang;
e. Rencana usaha dan data teknis; dan
f. Beberapa surat pernyataan, e.g. pernyataan tidak adanya afiliasi dengan perusahaan lain dan surat pernyataan tidak ada pergantian pemegang saham selama Izin Prinsip berlaku.
Dokumen pada poin “a” sampai “c” tidak diwajibkan bagi pemohon yang sudah menjadi penyedia jaringan telekomunikasi, kecuali terdapat perubahan data.[7]
Evaluasi atas permohonan wajib diselesaikan dalam waktu 14 hari (maksimal) sejak permohonan yang lengkap diterima.Sebelumnya, Peraturan 2010 memberikan waktu 60 hari untuk mengevaluasi permohonan.[8]
Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan. Jika permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberitahu dan menjelaskan kepada pemohon alasan penolakan tersebut.[9] Jika Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan dalam waktu 14 hari,permohonan dianggap diterima.[10]
Prosedur Perizinan Izin Penyelenggaraan
Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan,Perusahaan yang sudah mendapatkan Izin Prinsip wajib menyerahkan permohonan dan melewati uji laik operasi. Izin Penyelenggaraan harus diterbitkan oleh Direktur Jenderal (jika permohonan diproses dengan mekanisme evaluasi) dalam waktu 14 hari (maksimal) sejak pemohon mendapatkan surat keterangan laik operasi yang menyatakan bahwa pemohon lulus dari pemeriksaan.[11] Sebelumnya, Izin Penyelenggaraan diterbitkan oleh Menteri (baik untuk mekanisme seleksi dan evaluasi) dalam 60 hari sejak pemohon lulus uji laik operasi.[12]
Perubahan Kedua berlaku sejak 12 Februari 2015.CD
......