| Issue Number : 2608

Prosedur Izin Penyelenggaran Pos

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 9 of 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 32 of 2014Menteri tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (“Peraturan 2014”).[1]
 
Amandemen mengubah dua hal: 1) delegasi penerbitan izin dan persetujuan untuk usaha penyelenggaraan pos kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Dirjen”)-yang sebelumnya di bawah otoritas Menteri; dan 2) perubahan waktu proses untuk izin penyelengaraan pos.
 
Amandemen ditujukan kepada pengusaha penyelengara pos dan pihak-pihak yang ingin mendirikan perusahaan penyelengara pos.
 
Delegasi Kewenangan
Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah (BUMN/BUMD), badan hukum Indonesia, dan koperasi (“Perusahaan”) yang ingin mendirikan perusahaan penyelengara post wajib memiliki izin penyelenggaraan pos (“Izin Penyelenggaran Pos”).[2]
 
Izin Penyelenggaraan Pos dibagi menjadi tiga kategori, tergantung cakupan layanan Perusahaan:[3]
1.       Izin tingkat nasional (meliputi setidaknya tiga provinsi);
2.      Izin tingkat provinsi (meliputi setidaknya empat kabupaten/kota);
3.      Izin tingkat kabupaten/kota (meliputi setidaknya satu kabupaten atau kota).
 
Permohonan Izin Penyelenggara Pos sekarang diserahkan kepada Dirjen- sebelumnya kepada Menteri.[4]
 
Amandemen juga mengalihkan kewenangan kepada Dirjen untuk menerbitkan izin dan persetujuan berikut ini:
a.      Izin bagi Perusahaan untuk menambah jenis layanan pos ke publik, meliputi layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, paket, logistic, transaksi keuangan, dan/atau keagenan pos;[5]
b.      Persetujuan kepada Perusahaan untuk mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pos mereka kepada perusahaan lain; dan[6]
c.       Persetujuan untuk Perusahaan mengganti nama.[7]
 
Waktu Proses Permohonan
Pada saat menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Pos, Dirjen akan menverifikasi kelengkapan permohonan. Dirjen wajib memberitahukan hasil verifikasi kepada pemohon dalam waktu 5 hari sejak menerima permohonan.[8] Sebelumnya, Dirjen mempunyai waktu 7 hari untuk memberitahukan hasil verifikasi kepada pemohon.[9]
 
Apabila permohonan memenuhi seluruh persyaratan, Izin Penyelengaraan Pos akan diterbitkan dalam waktu 10 hari sejak permohonan diterima.[10] Jangka waktu penerbitan ini lebih singkat dibandingkan jangka waktu yang diatur oleh Peraturan 2014, yakni selama 14 hari.[11]
 
Amandemen berlaku sejak 12 Februari 2015.

 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 9 of 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 32 of 2014Menteri tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos (“Peraturan 2014”).[1]
 
Amandemen mengubah dua hal: 1) delegasi penerbitan izin dan persetujuan untuk usaha penyelenggaraan pos kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Dirjen”)-yang sebelumnya di bawah otoritas Menteri; dan 2) perubahan waktu proses untuk izin penyelengaraan pos.
 
Amandemen ditujukan kepada pengusaha penyelengara pos dan pihak-pihak yang ingin mendirikan perusahaan penyelengara pos.
 
Delegasi Kewenangan
Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah (BUMN/BUMD), badan hukum Indonesia, dan koperasi (“Perusahaan”) yang ingin mendirikan perusahaan penyelengara post wajib memiliki izin penyelenggaraan pos (“Izin Penyelenggaran Pos”).[2]
 
Izin Penyelenggaraan Pos dibagi menjadi tiga kategori, tergantung cakupan layanan Perusahaan:[3]
1.       Izin tingkat nasional (meliputi setidaknya tiga provinsi);
2.      Izin tingkat provinsi (meliputi setidaknya empat kabupaten/kota);
3.      Izin tingkat kabupaten/kota (meliputi setidaknya satu kabupaten atau kota).
 
Permohonan Izin Penyelenggara Pos sekarang diserahkan kepada Dirjen- sebelumnya kepada Menteri.[4]
 
Amandemen juga mengalihkan kewenangan kepada Dirjen untuk menerbitkan izin dan persetujuan berikut ini:
a.      Izin bagi Perusahaan untuk menambah jenis layanan pos ke publik, meliputi layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, paket, logistic, transaksi keuangan, dan/atau keagenan pos;[5]
b.      Persetujuan kepada Perusahaan untuk mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pos mereka kepada perusahaan lain; dan[6]
c.       Persetujuan untuk Perusahaan mengganti nama.[7]
 
Waktu Proses Permohonan
Pada saat menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Pos, Dirjen akan menverifikasi kelengkapan permohonan. Dirjen wajib memberitahukan hasil verifikasi kepada pemohon dalam waktu 5 hari sejak menerima permohonan.[8] Sebelumnya, Dirjen mempunyai waktu 7 hari untuk memberitahukan hasil verifikasi kepada pemohon.[9]
 
Apabila permohonan memenuhi seluruh persyaratan, Izin Penyelengaraan Pos akan diterbitkan dalam waktu 10 hari sejak permohonan diterima.[10] Jangka waktu penerbitan ini lebih singkat dibandingkan jangka waktu yang diatur oleh Peraturan 2014, yakni selama 14 hari.[11]
 
Amandemen berlaku sejak 12 Februari 2015.

 

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info