| Issue Number : 2604

Prosedur Baru Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PER-03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 mengatur ulang ketentuan mengenai penunjukan direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), meliputi: persyaratan, prosedur menjadi kandidat, termasuk uji kepatutan dan kelayakan. Peraturan 2015 juga mengatur mengenai alasan dan prosedur pemberhentian direksi.
 
Sebelum Peraturan 2015, hal yang sama diatur melalui dua peraturan berbeda, yakni:
1.       Peraturan Menteri No. PER-01/MBU/2012(“Peraturan 2012”), sebagaimana telah diubah empat kali melalui Peraturan Menteri No. PER-06/MBU/2012(“Amandemen Pertama”), Peraturan Menteri No. PER-16/MBU/2012(“Amandemen Kedua”), Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/2014(“Amandemen Ketiga”), Peraturan Menteri No. PER-20/MBU/10/2014(“Amandemen Keempat”); dan
2.      Surat Edaran Menteri No. SE-12/MBU/Wk/2012 tentang 12 Indikator Kompetensi Dalam Assessment Test Bagi Calon Eksekutif BUMN. (seluruhnya disebut “Peraturan Sebelumnya”).
 
Peraturan 2015 ditujukan kepada BUMN.
 
Persyaratan
Seseorang dapat dinominasikan menjadi kandidat direksi apabila orang tersebut memiliki salah satu latar belakang berikut ini:[1]
a.      Direksi, komisaris, atau pengawas pada suatu BUMN;
Pejabat internal BUMN (“Talenta BUMN”) yang sedang bekerja sebagai: 1) pejabat satu tingkat di bawah direksi ; 2) Pejabat yang mempunyai prestasi istimewa; atau 3) direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN;
b.      Pejabat pada Kementrian BUMN; atau
c.       Pejabat BUMN atau perusahan lainya.
 
Kandidat harus memenuhi persyaratan berikut ini:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PER-03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 mengatur ulang ketentuan mengenai penunjukan direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), meliputi: persyaratan, prosedur menjadi kandidat, termasuk uji kepatutan dan kelayakan. Peraturan 2015 juga mengatur mengenai alasan dan prosedur pemberhentian direksi.
 
Sebelum Peraturan 2015, hal yang sama diatur melalui dua peraturan berbeda, yakni:
1.       Peraturan Menteri No. PER-01/MBU/2012(“Peraturan 2012”), sebagaimana telah diubah empat kali melalui Peraturan Menteri No. PER-06/MBU/2012(“Amandemen Pertama”), Peraturan Menteri No. PER-16/MBU/2012(“Amandemen Kedua”), Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/2014(“Amandemen Ketiga”), Peraturan Menteri No. PER-20/MBU/10/2014(“Amandemen Keempat”); dan
2.      Surat Edaran Menteri No. SE-12/MBU/Wk/2012 tentang 12 Indikator Kompetensi Dalam Assessment Test Bagi Calon Eksekutif BUMN. (seluruhnya disebut “Peraturan Sebelumnya”).
 
Peraturan 2015 ditujukan kepada BUMN.
 
Persyaratan
Seseorang dapat dinominasikan menjadi kandidat direksi apabila orang tersebut memiliki salah satu latar belakang berikut ini:[1]
a.      Direksi, komisaris, atau pengawas pada suatu BUMN;
Pejabat internal BUMN (“Talenta BUMN”) yang sedang bekerja sebagai: 1) pejabat satu tingkat di bawah direksi ; 2) Pejabat yang mempunyai prestasi istimewa; atau 3) direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN;
b.      Pejabat pada Kementrian BUMN; atau
c.       Pejabat BUMN atau perusahan lainya.
 
Kandidat harus memenuhi persyaratan berikut ini:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info