| Issue Number : 2601

Ketentuan PBB Bagi Perusahan Minyak, Gas, dan Panas Bumi Diatur Ulang

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 26/PMK.03/2015(“Amendemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 76/PMK.03/2013tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangungan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (“PMK 76/2013”).
 
Amandemen mengubah prosedur administrative bagi perusahaan minyak, gas, dan panas bumi (“Perusahaan”) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) kepada pemerintah, meliputi:
a.      Penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (“SPOP”) beserta Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (“LSPOP”) oleh Perusahan kepada Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”);
b.      Verifikasi SPOP dan LSPO oleh Dirjen Pajak;
c.       Peringatan tertulis bagi Perusahaan yang tidak menyerahkan SPOP dan LSPOP; dan
d.      Penyerahan surat pemberitahuan kepada kantor pajak terkait apabila kontrak kerja Perusahaan diterminasi.
 
Amandemen ditujukan kepada perusahaan minyak dan gas, dan panas bumi.
 
Penyerahan SPOP dan LSPOP
Pada PMK 76/2013, Perusahaan wajib membayar PBB untuk area dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan (objek pajak).[1] Area sebagai objek pajak mengacu kepada wilayah kerja (daratan atau lautan) dan area lain yang bukan termasuk wilayah kerja namun digunakan untuk menjalankan usaha.[2]
 
Perusahaan wajib menyampaikan SPOP dan LSPOP kepada Dirjen Pajak menjelaskan rincian objek pajak mereka, termasuk peta pendukung.[3] Berdasarkan SPOP dan LSPOP, kantor pajak di wilayah Perusahaan akan memeriksa dan menentukan besaran pajak yang wajib dibayar.[4]
 
Pajak terutang akan tertera di sampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(“SPPT”), yang diterbitkan setiap tahunnya oleh kantor pajak kepada Perusahaan paling lambat pada minggu kedua bulan Juni.[5]
 
Amandemen mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari satu Perusahaan yang memanfaatkan, memiliki, atau mengendalikan objek pajak, Dirjen Pajak akan menentukan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar PBB.[6] Selain itu, apabila objek pajak dipindahtangankan kepada Perusahaan lain, pemiliki baru objek pajak tersebut bertangung jawab untuk membayar PBB.[7]
 
PMK 76/2013 tidak mengatur mengenai penerbitan SPPT kepada Perusahaan dan penentuan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar PBB seperti yang dijelaskan di atas.
 
Klarifikasi SPOP dan LSPOP
Amandemen memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk meminta klarifikasi SPOP dan LSPOP dari Perusahaan.[8] Permintaan tersebut harus diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) atau institusi terkait,[9] yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan.[10]
 
Dalam waktu 10 hari setelah menerima permohonan klarifikasi, Perusahaan wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Menteri ESDM atau institusi terkati, yang kemudian akan diteruskan kepada Dirjen Pajak. Tanggapan dapat berupa: 1) menyatakan SOPO dan LSPOP telah memenuhi ketentuan yang berlaku; atau 2) memberikan perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam SPOP dan LSPOP.[11]
 
PMK 76/2013 tidak mengatur ketentuan mengenai permintaan klarifikasi SPOP dan LSPOP kepada Perusahaan.
 
Peringatan Tertulis
Apabila Perusahaan tidak menyerahkan SPOP dan LSPOP, Dirjen Pajak akan menerbitkan peringatan tertulis kepada Perusahaan. Apabila Dirjen Pajak tidak dapat mengidentifikasi Perusahaan, permintaan tertulis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut akan diberikan kepada Menteri ESDM atau institusi terkait.[12] Dalam waktu 10 hari sejak menerima permintaan tertulis, Menteri ESDM atau institusi terkait wajib memberi tanggapan kepada Dirjen Pajak.[13]
 
Sebelumnya, PMK 76/2013 tidak mengatur ketentuan mengenai permintaan tertulis dari Dirjen Pajak kepada Menteri ESDM atau institusi terkait untuk keperluan pengenaan peringatan tertulis.
 
Terminasi Kontrak
Perusahaan yang tidak lagi melaksanakan usaha pertambangan akibat terminasi kontrak kerjasama, kuasa pertambangan, hak pemanfaatan, atau izin, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor wilayah terkait.[14]
 
Surat pemberitahuan wajib disampaikan paling lambat pada akhir tahun pajak dimana terminasi kontrak akan berlaku.[15] Penting untuk diingat, Dirjen Pajak dapat meminta informasi mengenai terminasi kepada Perusahaan.[16]
 
Dalam waktu satu bulan setelah surat pemberitahuan diterima, kantor pajak akan menentukan apakah Perusahaan masih bertanggung jawab untuk membayar PBB.[17]
 
Amandemen berlaku sejak 10 Februari 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 26/PMK.03/2015(“Amendemen”) untuk mengubah Peraturan Menteri No. 76/PMK.03/2013tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangungan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (“PMK 76/2013”).
 
Amandemen mengubah prosedur administrative bagi perusahaan minyak, gas, dan panas bumi (“Perusahaan”) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) kepada pemerintah, meliputi:
a.      Penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (“SPOP”) beserta Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (“LSPOP”) oleh Perusahan kepada Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”);
b.      Verifikasi SPOP dan LSPO oleh Dirjen Pajak;
c.       Peringatan tertulis bagi Perusahaan yang tidak menyerahkan SPOP dan LSPOP; dan
d.      Penyerahan surat pemberitahuan kepada kantor pajak terkait apabila kontrak kerja Perusahaan diterminasi.
 
Amandemen ditujukan kepada perusahaan minyak dan gas, dan panas bumi.
 
Penyerahan SPOP dan LSPOP
Pada PMK 76/2013, Perusahaan wajib membayar PBB untuk area dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan (objek pajak).[1] Area sebagai objek pajak mengacu kepada wilayah kerja (daratan atau lautan) dan area lain yang bukan termasuk wilayah kerja namun digunakan untuk menjalankan usaha.[2]
 
Perusahaan wajib menyampaikan SPOP dan LSPOP kepada Dirjen Pajak menjelaskan rincian objek pajak mereka, termasuk peta pendukung.[3] Berdasarkan SPOP dan LSPOP, kantor pajak di wilayah Perusahaan akan memeriksa dan menentukan besaran pajak yang wajib dibayar.[4]
 
Pajak terutang akan tertera di sampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(“SPPT”), yang diterbitkan setiap tahunnya oleh kantor pajak kepada Perusahaan paling lambat pada minggu kedua bulan Juni.[5]
 
Amandemen mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari satu Perusahaan yang memanfaatkan, memiliki, atau mengendalikan objek pajak, Dirjen Pajak akan menentukan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar PBB.[6] Selain itu, apabila objek pajak dipindahtangankan kepada Perusahaan lain, pemiliki baru objek pajak tersebut bertangung jawab untuk membayar PBB.[7]
 
PMK 76/2013 tidak mengatur mengenai penerbitan SPPT kepada Perusahaan dan penentuan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar PBB seperti yang dijelaskan di atas.
 
Klarifikasi SPOP dan LSPOP
Amandemen memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk meminta klarifikasi SPOP dan LSPOP dari Perusahaan.[8] Permintaan tersebut harus diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) atau institusi terkait,[9] yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan.[10]
 
Dalam waktu 10 hari setelah menerima permohonan klarifikasi, Perusahaan wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Menteri ESDM atau institusi terkati, yang kemudian akan diteruskan kepada Dirjen Pajak. Tanggapan dapat berupa: 1) menyatakan SOPO dan LSPOP telah memenuhi ketentuan yang berlaku; atau 2) memberikan perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam SPOP dan LSPOP.[11]
 
PMK 76/2013 tidak mengatur ketentuan mengenai permintaan klarifikasi SPOP dan LSPOP kepada Perusahaan.
 
Peringatan Tertulis
Apabila Perusahaan tidak menyerahkan SPOP dan LSPOP, Dirjen Pajak akan menerbitkan peringatan tertulis kepada Perusahaan. Apabila Dirjen Pajak tidak dapat mengidentifikasi Perusahaan, permintaan tertulis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut akan diberikan kepada Menteri ESDM atau institusi terkait.[12] Dalam waktu 10 hari sejak menerima permintaan tertulis, Menteri ESDM atau institusi terkait wajib memberi tanggapan kepada Dirjen Pajak.[13]
 
Sebelumnya, PMK 76/2013 tidak mengatur ketentuan mengenai permintaan tertulis dari Dirjen Pajak kepada Menteri ESDM atau institusi terkait untuk keperluan pengenaan peringatan tertulis.
 
Terminasi Kontrak
Perusahaan yang tidak lagi melaksanakan usaha pertambangan akibat terminasi kontrak kerjasama, kuasa pertambangan, hak pemanfaatan, atau izin, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor wilayah terkait.[14]
 
Surat pemberitahuan wajib disampaikan paling lambat pada akhir tahun pajak dimana terminasi kontrak akan berlaku.[15] Penting untuk diingat, Dirjen Pajak dapat meminta informasi mengenai terminasi kepada Perusahaan.[16]
 
Dalam waktu satu bulan setelah surat pemberitahuan diterima, kantor pajak akan menentukan apakah Perusahaan masih bertanggung jawab untuk membayar PBB.[17]
 
Amandemen berlaku sejak 10 Februari 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info