Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Peraturan No. KP 12 Tahun 2015tentang Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) Disatukan dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara (“Peraturan 2015”), yang telah diubah sebelumnya dengan Peraturan Direktur Jenderal No. KP 59 Tahun 2015(“Amandemen”).
Peraturan 2015 bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran PSC dengan memasukkannya ke dalam harga yang tertera pada tiket penumpang.[1] Amandemen diterbitkan untuk mengakomodir hasil evaluasi pendahuluan terhadap PSC dan pembayarannya.[2]
Peraturan 2015 dan Amandemen penting bagi maskapai penerbangan, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, penumpang dan personil operasi pesawat.
Sebelum Peraturan 2015 dan Amandemen diterbitkan, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. KP 447 Tahun 2014(“Peraturan 2014”).
Passenger Service Charge
Passenger Service Charge(“PSC”)adalah tarif yang dikenakan pada penumpang pesawat udara untuk layanan tertentu di bandar udara. Service ini meliputi:[3]
a. Pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat;
b. Penanganan penumpang, tempat check-in, dan aviobridge[4];
c. Pos dan kargo.
Layanan tersebut termasuk setiap layanan yang diberikan sejak penumpang memasuki beranda keberangkatan hingga kedatangannya di beranda penumpang.[5] Layanan tersebut juga termasuk penggunaan tempat pelaporan keberangkatan dan sistem penanganan bawaan (baggage handling system) pada umumnya yang diberikan di bandar udara (domesti dan internasional).[6] Jika maskapai penerbangan (domestik and internasional) atau pesawat non-niaga menggunakan aviobridge, biaya tambahan akan berlaku.[7]
Pihak yang Dikenakan PSC
PSC wajib dikenakan kepada seluruh penumpang penerbangan domestik dan internasional yang menggunakan fasilitas bandar udara yang dikelola oleh badan usaha bandar udara,[8] unit penyelenggara bandar udara pusat dan daerah,[9] dan penyelenggara bandar udara khusus. Penerbangan yang dimaksud termasuk penerbangan non-niaga serta penerbangan terjadwal dan tidak terjadwal. Selain itu, PSC juga dikenakan pada personil operasi pesawat dan personil penunjang operasi pesawat untuk positioning.[10]
Namun, pihak tertentu dikecualikan dari PSC, yaitu:[11]
a. Penumpang transit dan penumpang transfer untuk satu tiket penerbangan;
b. Personil pesawat yang sedang bertugas dan tercantum dalam general declaration;
c. Bayi, infant, atau penumpang anak-anak yang belum dikenakan biaya;
d. Tamu negara dalam rangka kunjungan kenegaraan yang terbang dengan penerbangan non-niaga/khusus;
e. Penumpang pesawat yang dialihkan atau ditunda penerbangannya; dan
f. Penumpang penerbangan internasional yang terbang melalui jalur domestik dan telah menyelesaikan kewajiban kepabeanan, imigrasi, dan/atau karantinanya pada bandar udara keberangkatan pertama.
Penyetoran Hasil Pemungutan PSC
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PSC ditambahkan pada harga tiket penumpang yang dibayarkan melalui maskapai penerbangan atau agennya.[12] Setelah dipungut, PSC akan disetorkan kepada pengelola bandar udara yang bersangkutan, yaitu badan usaha bandar udara atau unit penyelenggaran bandar udara.
Jika suatu bandar udara dikelola oleh badan usaha bandar udara, maskapai penerbangan harus menyetorkan hasil pemungutan PSC ke badan usaha bandar udara sesuai dengan perjanjian kerja sama mereka. Tarif PSC wajib memenuhi ketentuan penghitungan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri No. 36/2014.[13] Perjanjian kerja sama tersebut wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.[14]
Jumlah PSC yang dibayarkan kepada unit penyelenggara bandar udara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009tentang Jenis dan Tipe Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Perhubungan.[15] PSC yang telah dipungut wajib disetorkan dalam waktu 7 hari sejak pelayanan diberikan.[16]
Sebelumnya, dalam Peraturan 2014, penumpang secara langsung membayarkan PSC kepada unit penyelenggara bandar udara.[17] Peraturan 2014 juga memungkinkan unit penyelenggara bandar udara untuk menunjuk pihak ketiga untuk menangani pembayara PSC dari penumpang. Ketentuan ini tidak lagi dimuat dalam Peraturan 2015.
Sanksi
Pelaksanaan Peraturan 2015 dan Amandemen akan diawasi oleh kantor otoritas bandar udara.[18] Setiap pelanggaran terhadap Peraturan 2015 dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan No. KM 26 Tahun 2009tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan.[19]
Peraturan 2015 dan Amandemen mencabut dan menggantikan Peraturan 2014.
Peraturan 2015 dan Amandemen telah berlaku sejak 1 Maret 2015.CD
......