| Issue Number : 2598

Prosedur ?Advance Pricing Agreement?

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 7/PMK.03/2015tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (“PMK 7/2015”).
 
PMK 7/2015 menetapkan prosedur bagi wajib pajak yang terafiliasi dengan wajib pajak lain di Indonesia atau luar negeri untuk mendapatkan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement – “APA”). PMK 7/2015 juga mengatur tahapan-tahapan dalam perancangan APA antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”).
 
PMK 7/2015 ditujukan kepada wajib pajak Indonesia yang terafiliasi dengan wajib pajak lain di Indonesia atau luar negeri.
 
ADVANCE PRICING AGREEMENT
Pada situasi umumnya, para pihak dalam suatu transaksi akan bernegosiasi untuk menentukan harga suatu barang/jasa berdasarkan harga wajar pada pasar yang ada. Namun, apabila para pihak pada transaksi tersebut memiliki hubungan afiliasi, harga yang digunakan dapat berbeda dengan harga wajar yang berlaku di pasar.[1]
 
Pada kasus ini, Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan harga transaksi wajar melalui APA. APA adalah perjanjian tertulis antara Dirjen Pajak dan wajib pajak, atau antara Dirjen Pajak dan otoritas pajak asing, yang digunakan untuk menentukan harga dan keuntungan yang wajar dari suatu transaksi terafiliasi.[2]
 
Dirjen Pajak akan menyesuaikan nilai transaksi menggunakan arm’s length principles (ALP). Melalui mekanisme ini, Dirjen Pajak akan menentukan harga transaksi yang wajar berdasarkan pasar terbuka seolah-olah para pihak tidak terafiliasi satu dengan yang lain. Harga yang disesuaikan ini akan dicantumkan di dalam APA, beserta informasi lainya, yakni:[3]
a.      Informasi para pihak yang terafiliasi;
b.      Cakupan transaksi;
c.       Metode  transfer pricing;
d.      Pembanding;
e.      Jangka waktu APA;
f.        Asumsi kritikal;[4] dan
g.      Penyesuaian transfer pricing.
 
PENYUSUNAN APA
APA dapat diinisiasi oleh: a) Wajib pajak Indonesia dan asing yang menjalankan usaha di Indonesia; atau b) wajib pajak asing melalui otoritas pajak yang telah memiliki perjanjian pajak berganda dengan Indonesia (“Pemohon”).[5]
 
Proses penyusunan APA pada PMK 7/2015 dapat dibagi ke dalam tahapan berikut ini:
1.       Pembicaraan awal;
2.      Pengajuan permohonan APA;
3.      Perundingan APA; dan
4.      Penyusunan APA.
 
Pembicaraan Awal
Pemohon yang ingin menginisiasi APA wajib menyampaikan permohonan pembicaraan awal kepada Dirjen Pajak, menjelaskan rincian transaksi dan tahun pajak transaksi.[6] Permohonan pembicaraan awal wajib dimasukan paling lambat enam bukan sebelum APA yang direncanakan akan dilakukan.[7] Pada tahap pembicaraan awal, Dirjen Pajak akan membahas beberapa hal, antara lain: apakah APA akan dilanjutkan; kemungkinan mengundang otoritas pajak asing; jangka waktu APA; dokumen yang diserahkan Pemohon; dan mekanisme transfer pricing.[8]
 
Penyerahan Permohonan APA
Apabila Dirjen Pajak menyetujui usulan APA, undangan pengajuan permohonan APA akan diberikan kepada Pemohon.[9] Permohonan APA wajib diserahkan beserta informasi yang dibutuhkan seperti struktur mekanisme transfer pricing dan penjelasan asumsi kritikal.[10]
 
Pada saat menerima permohonan APA, Dirjen Pajak akan membentuk tim pembahas APA (“Tim Pembahas”), yang terdiri dari pegawai pajak dan/atau ahli pajak.[11] Tim Pembahas akan menganalisa dan mengevaluasi permohonan APA, dan memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pajak. Sebagai bagian dari rekomendasi, Tim Pembahas akan menyediakan informasi berikut ini:[12]
a.      Cakupan transaksi pada APA;
b.      Analisa perbandingan;
c.       Mekanisme transfer pricing yang sesuai;
d.      Faktor-faktor yang akan mempengaruhi asumsi kritikal dalam menentukan mekanisme transfer pricing; dan
e.      Kemungkinan pengenaan pajak ganda.
 
Dirjen Pajak akan membentuk tim quality assurance untuk membahas usulan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan ini, Dirjen akan menerima atau menolak rekomendasi.[13]
 
Perundingan APA
Dirjen Pajak wajib mengadakan pertemuan perundingan APA dengan Pemohon paling lambat 1 tahun setelah menerima permohonan APA secara lengkap.[14] Apabila perundingan berakhir dengan kesepakatan, proses penyusunan APA akan dilakukan.[15] Namum, apabila berujung dengan jalan buntu, salah satu dari pilihan di bawah ini akan dilaksanakan:[16]
a.      Permohonan APA akan ditolak apabila permohonan tersebut diserahkan oleh wajib pajak Indonesia dan wajib pajak asing yang menjalankan usaha di Indonesia; atau
b.      Permohonan APA akan: 1) ditolak; atau 2) dibahas lebih lanjut oleh Dirjen Pajak dengan pihak terafiliasi di Indonesia, apabila permohonan tersebut diserahkan oleh wajib pajak asing melalui otoritas pajak di negaranya.
 
Penyusunan APA
APA yang telah disepakati akan menjelaskan hal-hal berikut ini:[17]
a.      Informasi Pemohon dengan pihak terafiliasi;
b.      Cakupan transaksi;
c.       Tahun pajak yang disepakati (masa berlaku APA);
d.      Ketentuan umum;
e.      Metode transfer pricing;
f.        Faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal;
g.      Harga/laba wajar, atau rentang harga wajar/laba untuk setiap transaksi;
h.      Wajib lapor;
i.        Konsekuensi hukum;
j.        Kerahasian informasi;
k.      Penyelesaian sengketa;
l.        Keadaan dimana APA dapat di batalkan atau ditinjau ulang oleh Dirjen Pajak;
m.   Informasi lain yang dibutuhkan.
 
PMK 7/2015 akan mulai berlaku pada 12 April 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 7/PMK.03/2015tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (“PMK 7/2015”).
 
PMK 7/2015 menetapkan prosedur bagi wajib pajak yang terafiliasi dengan wajib pajak lain di Indonesia atau luar negeri untuk mendapatkan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement – “APA”). PMK 7/2015 juga mengatur tahapan-tahapan dalam perancangan APA antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen Pajak”).
 
PMK 7/2015 ditujukan kepada wajib pajak Indonesia yang terafiliasi dengan wajib pajak lain di Indonesia atau luar negeri.
 
ADVANCE PRICING AGREEMENT
Pada situasi umumnya, para pihak dalam suatu transaksi akan bernegosiasi untuk menentukan harga suatu barang/jasa berdasarkan harga wajar pada pasar yang ada. Namun, apabila para pihak pada transaksi tersebut memiliki hubungan afiliasi, harga yang digunakan dapat berbeda dengan harga wajar yang berlaku di pasar.[1]
 
Pada kasus ini, Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan harga transaksi wajar melalui APA. APA adalah perjanjian tertulis antara Dirjen Pajak dan wajib pajak, atau antara Dirjen Pajak dan otoritas pajak asing, yang digunakan untuk menentukan harga dan keuntungan yang wajar dari suatu transaksi terafiliasi.[2]
 
Dirjen Pajak akan menyesuaikan nilai transaksi menggunakan arm’s length principles (ALP). Melalui mekanisme ini, Dirjen Pajak akan menentukan harga transaksi yang wajar berdasarkan pasar terbuka seolah-olah para pihak tidak terafiliasi satu dengan yang lain. Harga yang disesuaikan ini akan dicantumkan di dalam APA, beserta informasi lainya, yakni:[3]
a.      Informasi para pihak yang terafiliasi;
b.      Cakupan transaksi;
c.       Metode  transfer pricing;
d.      Pembanding;
e.      Jangka waktu APA;
f.        Asumsi kritikal;[4] dan
g.      Penyesuaian transfer pricing.
 
PENYUSUNAN APA
APA dapat diinisiasi oleh: a) Wajib pajak Indonesia dan asing yang menjalankan usaha di Indonesia; atau b) wajib pajak asing melalui otoritas pajak yang telah memiliki perjanjian pajak berganda dengan Indonesia (“Pemohon”).[5]
 
Proses penyusunan APA pada PMK 7/2015 dapat dibagi ke dalam tahapan berikut ini:
1.       Pembicaraan awal;
2.      Pengajuan permohonan APA;
3.      Perundingan APA; dan
4.      Penyusunan APA.
 
Pembicaraan Awal
Pemohon yang ingin menginisiasi APA wajib menyampaikan permohonan pembicaraan awal kepada Dirjen Pajak, menjelaskan rincian transaksi dan tahun pajak transaksi.[6] Permohonan pembicaraan awal wajib dimasukan paling lambat enam bukan sebelum APA yang direncanakan akan dilakukan.[7] Pada tahap pembicaraan awal, Dirjen Pajak akan membahas beberapa hal, antara lain: apakah APA akan dilanjutkan; kemungkinan mengundang otoritas pajak asing; jangka waktu APA; dokumen yang diserahkan Pemohon; dan mekanisme transfer pricing.[8]
 
Penyerahan Permohonan APA
Apabila Dirjen Pajak menyetujui usulan APA, undangan pengajuan permohonan APA akan diberikan kepada Pemohon.[9] Permohonan APA wajib diserahkan beserta informasi yang dibutuhkan seperti struktur mekanisme transfer pricing dan penjelasan asumsi kritikal.[10]
 
Pada saat menerima permohonan APA, Dirjen Pajak akan membentuk tim pembahas APA (“Tim Pembahas”), yang terdiri dari pegawai pajak dan/atau ahli pajak.[11] Tim Pembahas akan menganalisa dan mengevaluasi permohonan APA, dan memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pajak. Sebagai bagian dari rekomendasi, Tim Pembahas akan menyediakan informasi berikut ini:[12]
a.      Cakupan transaksi pada APA;
b.      Analisa perbandingan;
c.       Mekanisme transfer pricing yang sesuai;
d.      Faktor-faktor yang akan mempengaruhi asumsi kritikal dalam menentukan mekanisme transfer pricing; dan
e.      Kemungkinan pengenaan pajak ganda.
 
Dirjen Pajak akan membentuk tim quality assurance untuk membahas usulan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan ini, Dirjen akan menerima atau menolak rekomendasi.[13]
 
Perundingan APA
Dirjen Pajak wajib mengadakan pertemuan perundingan APA dengan Pemohon paling lambat 1 tahun setelah menerima permohonan APA secara lengkap.[14] Apabila perundingan berakhir dengan kesepakatan, proses penyusunan APA akan dilakukan.[15] Namum, apabila berujung dengan jalan buntu, salah satu dari pilihan di bawah ini akan dilaksanakan:[16]
a.      Permohonan APA akan ditolak apabila permohonan tersebut diserahkan oleh wajib pajak Indonesia dan wajib pajak asing yang menjalankan usaha di Indonesia; atau
b.      Permohonan APA akan: 1) ditolak; atau 2) dibahas lebih lanjut oleh Dirjen Pajak dengan pihak terafiliasi di Indonesia, apabila permohonan tersebut diserahkan oleh wajib pajak asing melalui otoritas pajak di negaranya.
 
Penyusunan APA
APA yang telah disepakati akan menjelaskan hal-hal berikut ini:[17]
a.      Informasi Pemohon dengan pihak terafiliasi;
b.      Cakupan transaksi;
c.       Tahun pajak yang disepakati (masa berlaku APA);
d.      Ketentuan umum;
e.      Metode transfer pricing;
f.        Faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi kritikal;
g.      Harga/laba wajar, atau rentang harga wajar/laba untuk setiap transaksi;
h.      Wajib lapor;
i.        Konsekuensi hukum;
j.        Kerahasian informasi;
k.      Penyelesaian sengketa;
l.        Keadaan dimana APA dapat di batalkan atau ditinjau ulang oleh Dirjen Pajak;
m.   Informasi lain yang dibutuhkan.
 
PMK 7/2015 akan mulai berlaku pada 12 April 2015.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info