Kerja Sama Peningkatan Ketersediaan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2015tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 diterbitkan untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan penggunaan jaringan tenaga listrik.[1]
 
Peraturan 2015 memberikan pedoman bagi setiap badan usaha yang melakukan usaha penyediaan listrik (“Penyedia”) untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
a.      Kerja sama penyediaan tenaga listrik;
b.      Pemanfaatan bersama dan interkoneksi jaringan tenaga listrik; dan
c.       Pembelian kelebihan tenaga listrik.
 
Usasha Penyediaan Tenaga Listrik
Usaha penyediaan tenaga listrik (“Usaha”) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014(“Peraturan 2012”).[2]
 
Usaha ini termasuk usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik[3] yang terbagi menjadi dua kelompok:[4]
a.      Usaha untuk kepentingan umum, yang membutuhkan izin usaha penyediaan tenaga listrik (“Izin Usaha”); dan
b.      Usaha untuk kepentingan pribadi, yang membutuhkan izin operasi (“Izin Operasi”).
 
Izin yang disebutkan di atas diterbitkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Menteri berdasarkan lokasi Penyedia atau fasilitas instalasi.[5]
 
Secara lebih rinci, kegiatan berikut hanya dapat dilakukan pada satu wilayah usaha: (i)distribusi tenaga listrik; (ii) penjualan tenaga listrik; dan (iii) penyediaan tenaga listrik secara terpadu.[6] Dengan demikian, Penyedia wajib terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Menteri terkait dengan wilayah usahanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin yang terkait.[7]
 
Kejra Sama Penyediaan Tenaga Listrik
Pemegang Izin Usaha untuk wilayah usaha tertentu wajib menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya, termasuk Penyedia yang memegang izin untuk menjual tenaga listrik atau untuk menyediakan Usaha terpadu.[8]
 
Untuk memenuhi kewajiban ini, Penyedia dapat secara langsung bekerja satu sama lain jika mereka memenuhi kriteria berikut:[9]
a.      Telah memiliki konsumen; dan
b.      Memiliki pembangkit tenaga listrik atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
 
Kerja sama tersebut tidak mewajibkan izin baru.[10] Namun, harga jual tenaga listrik pada perjanjian kerja sama wajib disetujui oleh pembeli, kecuali pembeli telah menentukan harga tertentu untuk transaksi tersebut.[11]
 
Pemanfaatan Bersama dan Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik
Jaringan tenaga listrik dapat digunakan oleh pemiliknya dan pihak lain yang berminat, yang dibagi menjadi::