Menteri Perhubungan ("Menteri") telah mengeluarkan peraturan No. PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Peraturan 2015").
Peraturan 2015 memberikan mandat dari Menteri kepada Kepala BKPMdalam rangka proses penerbitan perizinanmelalui prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu("PTSP").[1] Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. KM 83 tahun 2009 ("Peraturan 2009").
Peraturan 2015 berlaku bagi pihak-pihak yangingin memperoleh izin di bidang perhubungan.
Wewenang Yang Didelegasikan
Peraturan2015 mengatur tentang delegasi proses administrasi pengurusan izin tertentu yang terkait dengan investasi dan melibatkan beberapa sektor dan kerjasama antar daerah (terutama pada isu tata ruang dan isu lingkungan).Pendelegasianini tidak mencabut fungsi regulasi yang diselenggarakan oleh Menteri.
Pengurusan izin yang didelegasikan kepada kepala BKPM berdasarkan Peraturan 2015 adalah:[2]
1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL[3];
2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus atau SIOPSUS;
3. Registrasi Badan Usaha Pelabuhan;
4. Izin usaha untuk perusahaan salvage dan pekerjaan bawah air;
5. Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal atau IUPPAK;
6. Izin Badan Usaha Bandar Udara; dan
7. Izin Usaha Angkutan Udara.
Peraturan 2009 tidak menyebutkan izin yang proses pengurusannya didelegasikan kepada PTSP BKPM.
Pejabat Penghubung
Menteri dapat menunjuk pejabat penghubungyang akan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi teknis atau izin operasional berdasarkan permintaan dari kepala BKPM.[4] Pejabat penghubungjuga akan memberikan pendampingan dalam prosesadministrasi perizinan melalui sistem PTSP.
Dalam penerbitan izin-izin tersebut, kepala BKPM dan pejabat penghubung wajib mempertimbangkan peraturan-peraturanberikut:[5]
a. Daftar Negatif Investasi(DNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 2014 tentangDaftar Bidang Usaha Yang Tertutup danBidang Usaha YangDibuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;[6]
b. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis tata cara perizinan yang ditetapkan oleh Menteri.
Kewajiban Pelaporan
Berdasarkan Peraturan 2015, kepala BKPM kinitidak lagi diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan PTSP kepada Menteri yang sebelumnyadiharuskan untuk dilakukan secara tahunan.[7]
Izinyang diterbitkan sebelum Peraturan 2015 akan tetap berlaku hingga masa berlakunya habis.[8]
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan 2009.
Peraturan2015 telah berlaku sejaktanggal7 Januari 2015.
......