Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2015tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Koordinasi Penanaman Modal (“Peraturan 2015”)
Peraturan 2015 memberikan petunjuk bagi perusahaan penyalur jasa pekerja/buruh asing (“Perusahaan Outsourcing”) untuk mendapatkan izin usaha melalui layanan terpadu satu pintu yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).
Sebagai informasi, Menteri telah mendelegasikan kewenangannya untuk memberikan izin usaha penyaluran tenaga kerja kepada Kepala BKPM melalui Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui pendelegasian ini, Kepala BKPM akan menerbitkan izin usaha kepada Perusahaan Outsourcing atas nama Menteri.
Peraturan 2015 ditujukan kepada perusahaan penyalur tenaga kerja yang didirikan untuk tujuan penanaman modal asing.
Persyaratan Umum
Peraturan 2015 membatasi jenis layanan yang dapat di-outsourcing, yakni:[1]
a. Security;
b. Support services for mining and oil sectors; and
c. Charter transport services for workers.
d. Cleaning services (tidak termasuk pembersih karpet dan pekerja rumah tangga);
e. Catering (termasuk untuk perusahaan transportasi, fasilitas olah raga, kantin, dan perusahaan tambang, dll);
f. Keamanan;
g. Usaha penunjang pada sektor pertambangan dan minyak bumi; dan
h. Usaha penyewaan transportasi bagi pekerja.
Perusahaan Outsourcing wajib memenuhi persyaratan berikut ini:[2]
a. Memiliki izin prinsip dari Kepala BKPM;[3]
b. Berbentuk perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
c. Memiliki alamat kantor tetap;
d. Memiliki NPWP; dan
e. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Prosedur Perizinan
Setelah seluruh persyaratan di atas terpenuhi, direktur utama dari Perusahaan Outsourcing wajib mengisi permohonan yang tersedia pada layanan terpadu satu pintu. Permohonan tersebut harus disertai dengan:[4]
a. Salinan izin prinsip;
b. Salinan akta pendirian dan perubahan;
c. Salinan surat keterangan domisili yang masih berlaku sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum jatuh tempo;
d. Salinan surat keterangan sewa gedung dari pengelola gedung;
e. NPWP and Surat Keterengan Terdaftar dari Direktorate Jenderal Pajak;
f. Salinan TDP;
g. Surat keterangan dari instansi terkait (seperti, surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Perusahaan Outsourcing tenaga kerja penunjang sektor pertambangan);
h. Profil perusahaan yang ditandatangani direktur utama Perusahaan Outsourcing; dan
i. Surat tugas dari direktur utama Perusahaan Outsourcing apabila permohonan diajukan oleh pihak lain.
Sehari setelah menerima permohonan secara lengkap, Kepala BKPM akan menerbitkan izin usaha kepada Perusahaan Outsourcing.[5]
Izin usaha berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperpanjang izin usaha, Perusahaan Outsourcing harus melewati tahapan yang sama seperti yang dijelaskan di atas dengan melampirkan dua dokumen tambahan: izin usaha, dan bukti daftar tenagakerja pada Menteri.[6]
Penting untuk diingat bahwa Pasal 9 Peraturan 2015 mewajibkan seluruh proses pengajuan izin usaha untuk dilakukan secara online. Namun, Peraturan 2015 tidak merinci prosedur pengajuan secara online tersebut.
Peraturan 2015 berlaku sejak 26 Januari 2015.
......