Kewajiban Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Sektor Pertambangan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Peraturan”) untuk menjamin operasi yang aman, efisien, dan prduktif.[1]
 
Secara umum, Peraturan ini memberikan pedoman dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan(“SMKP”). Peraturan ini penting bagi pihak berikut (secara bersama disebut “Perusahaan”):[2]
a.       Perusahaan pertambangan: (i) pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan – operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan (ii) pihak dari kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara; dan
b.      Perusahaan jasa pertambangan: pemegang izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar.
 
Kewajiban Penerepan SMKP
Peraturan ini mewajibkan Perusahaan untuk menerapkan SMKP[3] untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja tambang dan keamanan seluruh sarana dan infrastruktur pertambangan.[4]
 
Saat menerapkan SMKP, Perusahaan wajib memperhatikan dan mengadakan SMKP berdasarkan tujuh elemen berikut: (i) kebijakan; (ii) perencanaan; (iii) organisasi dan personel; (iv) implementasi; (v) evaluasi dan tindak lanjut; (vi) dokumentasi; dan (vii) tinjauan manajemen.[5] Rincian tiap elemen diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Peraturan dan wajib diterapkan sesuai dengan Lampiran I Peraturan.
 
Sebagai contoh, elemen kebijakan terdiri dari proses penyusunan kebijakan, isi kebijakan, penetapan kebijakan, komunikasi kebijakan, dan tinjauan kebijakan.[6] Kegiatan ini wajib dilaksanakan sebagai berikut:[7]
a.       Kebijakan wajib disusun setelah adanya tinjauan awal mengenai keamanan pertambangan saat ini. Kebijakan juga harus mempertimbangkan kemungkinan peningkatan keamanan pertambangan dan saran dari pekerja pertambangan dan serikatnya;
b.      Kebijakan harus memuat: (i) visi, misi dan tujuan Perusahaan; dan (ii) komitmen Perusahaan untuk menerapkan kebijakan, mendorong keterlibatan pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambang, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan keselamatan pertambangan;
c.       Kebijakan wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perusahaan,  didokumentasikan dan dipelihara secara baik;
d.      Diberitahukan kepada seluruh pekerja tambang, tamu, perusahaan jasa pertambangan, pemasok, dan pelanggan, baik melalui lisan, media cetak, dan cara lainnya; dan
e.      Ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan pada perusahaan atau peraturan perundang-undangan terkait.
 
Penerapan SMKP wajib diawasi oleh pejabat Perusahaan[8] pada area pertambangan, yaitu: (i) Kepala Teknis Tambang untuk perusahaan pertambangan; atau (ii) Penanggung Jawab Operasional untuk perusahaan jasa pertambangan.[9]
 
Audit Penerapan SMKP
Perusahaan diwajibkan untuk melakukan audit internal atas penerapan SMKP setidaknya sekali setahun.[10] Selain itu, audit eksternal juga dapat dilakukan dalam hal terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit dari lokasi kerja, bencana, dan/atau untuk tujuan penilaian kepatuhan Perusahaan dalam menerapkan SMKP.[11]Audit eksternal dapat dilakukan oleh lembaga audit yang independen dan terakreditasi, sebagaimana telah disetujui oleh Kepala Inspektur Tambang.[12]
 
Baik audit internal maupun eksternal wajib dilakukan sesuai dengan Lampiran II Peraturan. Hal ini termasuk penetapan nilai penerapan SMKP, rincian kriteria yang digunakan untuk audit penerapan SMKP, kategori temuan audit, dan temuan tingkat penerapan.
 
Setelah audit selesai, hasil audit akan diserahkan kepada Kepala Inspektur Tambang dalam 14 hari (maksimum) dan akan digunakan untuk menentukan tingkat penerapan SMKP Perusahaan. Berdasarkan tingkat tersebut, Kepala Inspektur Tambang akan menerbitkan sertifikat berikut:[13]
a.       Sertifikat emas, untuk nilai penerapan SMKP lebih dari90 persen tanpa temuan mayor;
b.      Sertifikat perak, untuk nilai penerapan SMKP antara 80 sampai 90 tanpa temuan mayor;
c.       Sertifikat perunggu, untuk nilai penerapan SMKP antara 70 sampai 80 tanpa temuan mayor; atau
d.      Surat keterangan bahwa Perusahaan telah diaudit untuk nilai penerapan SMKP kurang dari 70 persen.
 
Sertifikat tidak akan diberikan bagi Perusahaan dengan temuan mayor dan gagal memperbaiki SMKP dalam waktu 30 hari.
 
Sanksi
Ketidakmampuan Perusahan untuk memenuhi Peraturan akan mengakibatkan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pertambangan, atau pencabutan izin pertambangan. Sanksi akan diberlakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur.[14]
 
Ketentuan Peralihan
Perusahaan wajib memulai penerapan SMKP sesuai dengan Peraturan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak Peraturan berlaku.Gubernur bertanggung jawab atas Perusahaan yang memperoleh izin pertambangannnya dari bupati/walikota sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab pengembangan dan pengawasan penerapan SMKP serta pemberlakuan sanksi administratif.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 30 Desember 2014._CD